Edisi 35
Penerbit:
PT. LARAST PENA NUSA
Indah PERS
FB: Laras Post
TH. 2
16 Feb - 1 mar
2015
Tweet :
@Laraspost
Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Rp. 5.000 (luar Kota +Ongkos Kirim )
Website : www.laraspostonline.com
Email :
[email protected]
Menanti Janji Presiden
Jakarta, Laras Post Presiden Joko Widodo
(Jokowi) betul-betul
berhitung untuk
memutuskan melantik
atau membatalkan
Calon Kapolri Komjen
Budi Gunawan menjadi
Kapolri, ditengah
desakan dan berbagai
spekulasi sejumlah pihak.
Hingga kini, presiden
belum menentukan
sosok Kapolri. Dan,
publik pun menanti janji
Jokowi untuk segera
menetapkan Kapolri.
Menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut
pelantikan Budi Gunawan, Presiden menyatakan, segera
memutuskan nasib Kapolri setelah pengesahan APBN
Perubahan (APBN P) di DPR RI.
Presiden juga berjanji akan melakukan komunikasi
secara intensif dengan DPR secepatnya sebelum masa
reses, menyangkut pelantikkan Kapolri. “Nantilah kita
bicara untuk kebaikan setiap saat kita komunikasi dengan
siapa pun apalagi dengan Dewan, perlu itu, dalam waktu
secepat-cepatnya sebelum reses,” kata Jokowi, pada Sabtu
(14/2/2015) di Jakarta.
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR
dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan sudah
mengesahkan APBN-P 2015 menjadi undang-undang, pada
Jumat (13/2/2014) malam, di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta.
Sebelumnya, presiden menyatakan, penyelesaian
pengangkatan pemimpin Polri akan diputuskan pekan ini.
“Saya selesaikan semuanya minggu depan,” kata Presiden
Jokowi usai membuka rapat koordinasi BNN 2015, pada
Rabu (4/2/2014) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Dukungan DPR Terpecah
Sementara itu, dukungan fraksi di DPR terhadap calon
Kapolri Komjen Budi Gunawan, disebut-sebut mulai
terpecah, dari 10 fraksi yang di DPR, empat fraksi tidak
keberatan apabila presiden membatalkan pelantikan Budi
Gunawan sebagai kepala Polri. Keempat fraksi itu adalah
Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi
Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan.
.Berita Bersambung hal 7....
KPU Siap Selenggarakan
Pemilu Serentak 2015
Jakarta, Laras Post Komisi Pemilihan
Umum (KPU) siap
menyelenggarakan
Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada)
secara serentak
sebagaimana
amanat UndangUndang Nomor 1
Tahun 2015.
K e s i a p a n
menyelenggarakan Pilkada serentak itu, disampaikan
komisioner KPU saat menemui Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Selasa
(10/2/2015) di Istana Merdeka, Jakarta.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan,
pihaknya menyampaikan kepada presiden bahwa
KPU telah siap untuk menyelenggarakan Pilkada
serentak pada tahun ini.
“KPU dalam posisi yang siap menyelenggarakan
Pilkada yang ada, dan meminta agar Presiden
memastikan seluruh daerah dapat memfasilitasi
.Berita Bersambung hal 7....
Life Style
Berlebihan Pemerintah Daerah
Tolak Penghapusan PBB
Sejumlah daerah menolak
rencana penghapusan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
yang digagas Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN)
Ferry Mursyidan Baldan.
Pasalnya, penghapusan PBB
bakal mengurangi potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jakarta, Laras Post - Menanggapi hal
ini pemerhati masalah agraria yang
juga Ketua DPW National Corruption
Watch (NCW) DKI Jakarta, C Herry SL
menyatakan, penolakan pemerintah
daerah terhadap rencana penghapusan
PBB, terasa berlebihan karena
penghapusan PBB hanya diperuntukan
bagi tanah dan bangunan hunian atau
tempat tinggal masyarakat menengah
kebawah.
Diakui, penghapusan PBB memang
berpotensi mengurangi PAD, namun
hal itu tidak terlalu signifikan sehingga
tidak akan sampai mengganggu
keuangan daerah. “Kalaupun terjadi
pengurangan pada PAD akibat
hapusnya PBB, tidak akan mencapai
5 persen dari jumlah APBD, karena
PBB yang dihapus hanya tanah dan
bangunan pribadi milik masyarakat
menengah kebawah,” ujarnya, kepada
Laras Post, pada Minggu (15/2/2015)
di Jakarta.
Ia menegaskan, penghapusan
PBB untuk masyarakat menengah
kebawah dapat diimbangi dengan
Foto: IST
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan didampingi Kakanwil BPN Jabar Drs. Syafriman (belakang) dan Kepala BPN
Kabupaten Bekasi Dirwan Dachri seusai Raker Kanwil ATR/BPN se-Jawa Barat di Kantor Kanwil ATR/BPN Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu (14/2).
meningkatkan perolehan PBB dari
masyarakat menengah keatas atau
dari bangunan yang bersifat komersil.
“Pemerintah daerah juga bisa mencari
solusi lain jika terjadi pengurangan
pada PAD, misalnya dengan
meningkatkan pendapatan dari pos
lain, atau mengurangi anggaran belanja
pada pos yang kurang penting seperti
anggaran belanja hibah,” tambahnya.
Lebih lanjut, C Herry SL mengatakan,
berdasarkan Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pengalihan
pengelolaan PBB- Perkotaan dan
Pedesaan (P2) ke seluruh pemerintahan
kabupaten/kota dimulai paling
lambat 1 Januari 2014 dan pengalihan
pengelolaan BPHTB dilaksanakan
mulai 1 Januari 2011. “Sejak pengalihan
pengelolaan PBB-P2, sejumlah daerah
seperti berlomba menaikkan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP), bahkan ada daerah
yang dalam kurun waktu 2 tahun
menaikkan NJOP hingga 2 tingkat atau
2 kali lipat,” ungkapnya.
Penyesuaian NJOP oleh masihmasing daerah, menurut C Herry SL,
juga dapat menimbulkan ketimpangan
NJOP satu daerah dengan daerah
BPN Akan Bantu Legalisasi
Aset Pemerintah Daerah
Foto: Sugih
Kakanwil BPN Prop. Jabar, Drs. Safriman, MH. MHum bersama jajaran.
Bandung, Laras Post - Jajaran
Kantor Wilayah (Kanwil) Badan
Pertanahan Nasional (BPN)
Jawa Barat, akan membantu
melakukan legalisasi aset
pemerintah daerah di Jawa Barat,
sesuai arahan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala BPN
Ferry Mursyidan Baldan.
Kepala Kanwil BPN Jawa
Barat, Syafriman menyatakan,
pihaknya siap untuk membantu
pemerintah daerah dalam
legalisasi aset, seperti arahan
Me n t er i Ag r ar i a da n Tat a
Ruang/BPN.
Ia menyebutkan, legalisasi
aset Pemda selama ini memang
menemui kendala, salah satunya,
status aset yang belum jelas karena
ada klaim dari pihak lain.
Syafriman menjelaskan,
terhadap aset pemerintah
daerah yang statusnya masih
belum jelas karena masih dalam
proses hukum, pihaknya belum
dapat melakukan legalisasi.
“Terhadap aset yang
masih dalam sengketa atau
ada klaim dari pihak lain,
tentunya kita belum dapat
memproses sebelum perkara
hukumnya selesai,” terangnya,
usai mengikuti rapat kerja
Kanwil BPN Provinsi Jawa
Barat (Jabar) dan 26 kepala
kantor kota/kabupaten yang
dihadiri Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala BPN Ferry
Mursyidan Baldan, pada Sabtu
(14/2/2015) di Bandung.
Sebelumnya, Ferry Mursyidan
Baldan memerintahkan jajaran
Kanwil BPN dan Kantor
Pertanahan Kota/Kabupaten, agar
membantu pemerintah daerah
dalam melakukan legalisasi aset.
Menurutnya, pemerintah
daerah masih lemah dalam
legalisasi aset. Maka ia
mengusulkan untuk membentuk
beberapa task force yang bertugas
mengurusi legalisasi aset negara.
“Pemda masih lemah dalam
hal melegalkan asetnya,” ujar
Ferry saat menghadiri rapat kerja
bersama Kanwil BPN Provinsi
Jawa Barat (Jabar) dan 26 kepala
kantor kota/kabupaten tersebut.
lainnya. “Bisa saja terjadi NJOP
disuatu perbatasan wilayah kota atau
kabupaten berbeda secara mencolok,”
ujarnya.
Surati Presiden
Sementara itu, Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Ferry Mursyidan
Baldan, telah mengajukan usulan
penghapusan PBB rumah hunian
atau kediaman masyarakat menengah
ke bawah, kepada Presiden Joko
Widodo.
.Berita Bersambung hal 7....
Pers Sehat Bangsa Hebat
Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.
Batam, Laras Post - Hari Pers Nasional (HPN) hendaknya
menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan
merencanakan apa yang akan dilakukan kedepan agar
menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi bangsa,
sehingga Pers Sehat Bangsa Hebat seperti tema yang
diusung pada peringatan HPN kali ini, dapat terwujud.
Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres)
Jusuf Kalla saat peringatan HPN, pada Senin (9/2/2015)
di Hotel Harmoni One One Batam, Kepulauan Riau.
Jusuf Kalla menegaskan, pers menjadi sesuatu yang
sangat penting untuk negara, karena pers adalah mata,
telinga dan mulut suatu bangsa. “Tanpa telinga, mata
dan mulut, maka suatu bangsa tidak bisa mempunyai
perhatian dan sekaligus diperhatikan. Oleh karena itu
alangkah pentingnya fungsi-fungsi itu,” ujarnya.
Lebih lanjut Wapres menyatakan, sejarah pers nasional
merupakan sejarah panjang yang turut menentukan
kehidupan berbangsa dan bernegara. “Sejarah pers selalu
mempunyai dua faktor, yakni faktor situasi keadaan
bangsa dan faktor teknologi.
.Berita Bersambung hal 7....
.Berita Bersambung hal 7....
Terkait Proyek Sumberpitu Petani Minta Bupati Bertanggungjawab
Bersama Pond`S
Foto: IST
Raisa Ajak Remaja Indonesia
Raih Transformasi Maksimal
Jakarta, Laras Post - Tampil cantik dan segar dalam
setiap penampilan nampaknya menjadi suatu keharusan
bagi setiap remaja wanita. Dengan begitu, rasa percaya
diri akan semakin tumbuh dalam dirinya.
Ingin tampil cantik dan segar tak ayal membuat
kaum remaja kerap dirundung rasa penasaran untuk
mencoba produk-produk kosmetik kenamaan.
.baca selanjutnya di hal 7....
Malang, Laras Post - Petani kembali
mengajukan keberatannya atas proyek
multi years Sumber Pitu yang menelan
anggaran sebesar Rp.96 milyar. Mereka
menolak karena eksploitasi air itu,
akan berdampak besar pada hajat
hidup orang banyak, terutama kaum
petani karena terancam kekurangan
air akibat eksploitasi Sumber Pitu
tersebut. Mereka juga meminta bupati
setempat untuk bertanggungjawab.
Masyarakat yang menamakan diri
Petani Pengguna Air Sumber Pitu,
telah berulangkali menyampaikan
penolakkan terhadap proyek yang
akan mengeksploitasi air itu, bahkan
para petani juga sempat melakukan
unjuk rasa untuk menuntut Pemerintah
Kabupaten Malang agar menghentikan
proyek Sumber Pitu dan meninjau
kembali keputusan bupati terkait
Sumber Pitu.
Petani Pengguna Air Sumber Pitu
melalui koordinatornya, Zulham
menyatakan, menolak dengan keras
eksploitasi sumber pitu karena
didasarkan pada fakta bahwa, Sumber
Pitu yang mengairi 1100 hektar lahan
pertanian di 11 desa yang dialiri anak
sungai Sumber Pitu membutuhkan
rata rata debit air 938,88 liter per detik,
sedangkan debit air yang ada sekarang
935 liter per detik. Jadi kalau Sumber
Pitu dieksploitasi mencapai 400 liter
per detik, maka bisa di pastikan 11
desa tersebut akan kekurangan air
nantinya.
Zulham juga mengatakan diduga
kuat ada indikasi penerbitan ijin
eksploitasi Sumber Pitu, tidak
dilakukan secara prosedural oleh
bupati Malang, sehingga melanggar
ketentuan yang diatur dalam UU
No 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Pelanggaran tersebut dapat diancam
pidana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM
Warga tolak proyek Sumber Pitu.
Pro Desa, Kusaeri mengatakan,
pihaknya meminta Bupati Malang
untuk bertanggung-jawab. Sebab
telah mengeluarkan rekomendasi
Foto: bagus
persetujuan pengajuan proyek,
sebelum diajukan ke pusat.
.Berita Bersambung hal 7....
2
LarasTPolkam
Utama
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Alokasi APBN - P Berubah Komisi VIII DPR Ajukan Nota Protes
Tajuk
Melawan Kebijakan Pro Rakyat
Wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi
rumah hunian atau kediaman masyarakat menengah ke
bawah, yang digagas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan,
mendapat reaksi keras, terutama dari pemerintah daerah.
Penolakan sejumlah pemerintah daerah itu, dipicu oleh
kekhawatiran akan kehilangan salah satu potensi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Saking khawatirnya ada petinggi di daerah
bahkan mensinyalir, penghapusan PBB bakal menghambat
pembangunan di daerah.
Lalu, benarkah penghapusan PBB bagi tanah rumah hunian
atau kediaman masyarakat menengah ke bawah itu, akan
menghambat pembangunan?
Merujuk keterangan salah satu kepala daerah, pendapatan
daerah dari PBB mencapai 5 persen dari jumlah APBD. Artinya,
penghapusan PBB bagi tanah rumah hunian atau kediaman
masyarakat menengah ke bawah, tidak akan mencapai 5 persen
dari jumlah APBD, karena PBB bagi rumah hunian atau kediaman
masyarakat kalangan atas dan bangunan komersial tetap akan
dikenakan.
Kehilangan potensi PAD sebesar kurang dari 5 persen dari
jumlah APBD, tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan
pendapatan pada potensi lainnya dan tanpa disertai penghematan
belanja daerah, tentunya kekhawatiran sejumlah daerah itu dapat
terjadi.
Selama ini, sejumlah daerah dalam upaya meningkatkan
PAD, terbiasa menggunakan jalan pintas dan paling gampang,
salah satunya yakni menaikan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat
dari upaya pemerintah menaikan Nilai Jual Objek Tanah dalam
kurun waktu 2 tahun mencapai 2 tahap. Artinya masyarakat
terbebani kenaikan PBB dua kali lipat selama 2 tahun terakhir
atau sejak kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada
pemerintah daerah.
Ironisnya, dalam pengeluaran belanja daerah, mulai dari
belanja untuk fasilitas pejabat dan anggota legislatif hingga
bantuan atau hibah, minim penghematan alias boros dan
terkesan buang-buang anggaran.
Jika pemerintah daerah memiliki orentasi memberikan
pelayanan untuk meringankan beban masyarakat menengah
ke bawah, penghapusan PBB seperti yang diusulkan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan,
tidak akan sampai mengganggu pembangunan dan tidak akan
membebani keuangan daerah. Terlebih jika hal ini, diimbangi
dengan meningkatkan potensi PAD lainnya, dan disertai
penghematan belanja pada pos yang kurang perlu.
Persoalannya adalah bersediakah pemerintah daerah
menggali potensi lain untuk meningkatkan PAD dan lebih
melakukan penghematan anggaran. Atau pemerintah daerah
memilih untuk dinilai melawan kebijakan yang pro rakyat?
Lapas Tanjung Gusta, Medan
Foto: IST
Legislator Minta Kemenkumham
Perhatikan Lapas Kelebihan Kapasitas
Jakarta, Laras Post – Komisi III DPR RI meminta
Kementerian Hukum dan HAM untuk memperhatikan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasalnya, sejumlah Lapas
saat ini mengalami over kapacity (kelebihan kapasitas).
Salah satu Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas itu,
Tanjung Gusta Medan yang hanya mempunyai 12 blok tetapi
dihuni napi sebanyak 3.231 orang. “Masing-masing blok rata-rata
dihuni tiga ratus sampai empat ratus orang,” ungkap anggota
Komisi III DPR M Ali Umri saat melakukan peninjauan ke Lapas
Kelas l Tanjung Gusta, pada Rabu (12/2/2015) di Medan.
Menurutnya, dengan kondisi seperti itu, diperlukan perhatian
dari Menteri Hukum dan HAM untuk memperjuangkan dan
memperbaiki keadaan Lapas.
Ia menjelaskan, kelebihan kapasitas yang terjadi di sejumlah
Lapas telah kurang manusiawi. “Ruangan yang mestinya hanya
dihuni sepuluh orang, akan tetapi diisi lebih dari dua puluh
lima orang ini teramasuk melanggar Hak Asasi Manusia juga.
Maka sebaiknya pimpinan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera
Utara khususnya di Medan ini betul-betul memperhatikan hal
ini,” tuturnya.
Jika para napi dapat diusulkan untuk dapat remisi, Ali
mendesak segera diusulkan bagi yang berperilaku baik segera
mendapat remisi. Diharapkan mereka mempunyai kesadaran
dan karena mereka sudah diberi pelatihan-pelatihan maka telah
memiliki bekal bila terjun ke masyarakat kembali. “Jangan kecil
hati, kalau berperilaku baik apalagi memiliki ketrampilan,
maka akan diterima masyarakat,” ujarnya. (tim)
Komisi VIII DPR RI
mengajukan nota protes
karena telah terjadi
perubahan alokasi
Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara
- Perubahan (RAPBN-P) tanpa
sepengetahuan Komisi VIII.
Jakarta, Laras Post – Nota protes
disampaikan Ketua Komisi VIII
DPR RI, Saleh Partaonan Daulay
dalam sidang Paripurna DPR
RI, pada Jumat (13/2/2015) di
ruang sidang paripurna, Gedung
Nusantara II Senayan Jakarta.
Pada kesempatan itu, Saleh
mengatakan, pihaknya melayangkan
nota protes karena telah terjadi
perubahan alokasi RAPBNP Kementerian Sosial RI tanpa
sepengetahuan Komisi VIII sebagai
mitra kerja Kementerian Keuangan.
Dalam nota protes itu, dijelaskan
bahwa berdasarkan Surat Menteri
Keuangan No.s-876/MK.02/2014
tanggal 24 desember 2014 tentang
rincian alokasi tambahan pendanaan
RAPBN-P 2015 untuk Kementerian
sosial adalah sebesar 15,841 Triliun.
Sedangkan APBN Kemensos 2014
sebesar 8,079 Triliun. Sehingga total
APBN 2015 sebesar 23,920 Triliun.
Sementara itu dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan
eselon I Kementerian sosial tanggal
12 Februari 2015 dijelaskan, RAPBNP Kemensos RI Tahun 2015 sebesar
14,342 Triliun. Ditambah dengan
APBN Kemensos 2014 sebesar 8,079
Triliun, jadi sebesar 22,421 Triliun.
Saleh menyebutkan, pengurangan
alokasi anggaran lebih dari satu triliun
itu, telah melangkahi dan mengebiri
tugas serta wewenang Komisi VIII
DPR RI. “Sikap pemerintah yang
demikian sekaligus menunjukan sikap
inkonsistensi dalam mendukung
kebijakan pemerintahan Jokowi dalam
percepatan menangani kemiskinan
sebagaimana yang tertuang
dalam Peraturan Presiden No. 166
Tahun 2014 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan,”
ujarnya.
Ia menyatakan, pihaknya
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay
mendesak pemerintah untuk
mengklarifikasi dan menjelaskan
serta meminta agar RAPBN-P
Kementerian Sosial Tahun 2015 sesuai
Foto: IST
dengan posisi RAPBN-P Kemensos
yang tercantum dalam Surat Menteri
Keuangan No.s 876/MK.02/2014
tanggal 24 Desember 2014. (tim)
Riwayat Banjir Dari Batavia Sampai Jakarta
Oleh : Peter A. Rohi
Hari-hari ini Jakarta lumpuh. Banjir rob di
kala pasang besar membuat kemacetan di
mana-mana. Banjir begini sudah menjadi
tragedi rutine yang “dinikmati” dan tidak
dapat dihindari warga Jakarta. Menyadari
itu Gubernur pertama Batavia Jaan
Pieterson Coen membangun kanal Pasar
Baru yang masih ada sampai sekarang.
Empat abad kemudian setelah
kita merdeka, Presiden pertama RI
Dr Ir Sukarno yang memahami sekali
soal perkotaan, menyiapkan Ibukota
alternatif. Dia menyadari bahwa ledakan
urbanisasi akan menambah parah Jakarta
sehingga suatu ketika tidak layak menjadi
ibukota lagi. Artinya, setiap orang yang
datang ke Jakarta memiliki andil sebagai
penyebab banjir dan tentu saja kemacetan.
Pembangunan gedung, rumah, jalan, dan
berbagai sarana umum diawali dengan
pengerasan yang mengurangi areal
resapan.
Jakarta secara geografis terletak di
sebuah delta yang terhampar antara
muara tiga sungai besar Ciliwung, yang
diapit Cisedane di sebelah barat dan
Citarum di sebelah timur. Endapan milyar
kubik endapan lumpur dan material lain
mengalir jutaan tahun membentuk delta
yang subur membentang di antara tiga
sungai itu. Aliran sungai itu sepanjang
hari membawa sedimen dan material
erupsi gunung berapi dari gununggunung purba menjadikan lembah itu
subur dan menarik manusia membentuk
hunian dan menumbuhkan peradaban.
Semua sungai besar di dunia
mmpengaruhi peradaban manusia.
Mesir kuno dibangun di Delta Sungai Nil.
India dibangun dengan roh-nya Sungai
Gangga. China dengan sungai Yang Tse
Kiang, Kerajaan Sriwijaya dengan Sungai
Musi, dan Majapahit bisa berjaya dengan
sungai Kali Brantas.
Dari perspektif inilah banjir menjadi
sejarah yang menarik. Bahkan Peter Farb
dalam bukunya Ecologi, mengatakan
tanpa banjir tidak ada delta. Karena delta
terjadi dari endapan jutaan tahun di mana
peran banjir sangat menentukan. Delta ini
menjadi kota-kota besar, menjadi lembah
subur yang dinikmati manusia kini.
Tetapi bagi kita, semua itu didahului
Kerajaan Batujaya berdiri di lembah
Citarum menjadi kerajaan tertua di
Nusantara, menyusul kerajaan Islam
yang lebih modern seperti Kerajaan
Banten di lembah Ciliwung dan Cisedane.
Misi dagang Belanda yang datang di
bawah Frederick de Houtman, setelah
kakaknya Cornelis de Houtman tewas di
Aceh (Harry A. Poeze: In Het Land van de
Overheerser Indonesiers in Nederland 1600
– 1950) meminta wilayah Sunda Kelapa
untuk didirikan loji (kantor dagang
disertai benteng).
Setelah itu berkembanglah loji
yang diberi nama menurut nama nenek
moyang bangsa Belanda, Batavia. Karena
letaknya di muara Ciliwung, tentu saja
setiap tahun mereka berurusan dengan
Banjir tempo dulu dan banjir masa kini
banjir. Tahun 1621 dan 1654 membuat
loji-loji Belanda terendam. Kerugian yang
mereka alami tidak sedikit.
Di Belanda sendiri, kerugian
menghadapi perang kemerdekaan Belgia
masih terasa. Tanam Paksa dilakukan di
Hindia setelah dikirimnya Van Den Bosch
yang menggantikan Van der Capellen.
Parhatian yang lebih diutamakan ke
daerah-daerah di mana tanam paksa
diberlakukan, Batavia diabaikan. Dalam
satu dekade saja terjadi tiga kali banjir
besar, yaitutahun 1872, 1876 yang terulang
hanya dua tahun kemudian yang lebih
parah ketika pada tahun 1878, Batavia
terus-menerus diguyur hujan 40 hari
non-stop.
Satu dekade tampaknya Batavia
agak bisa bernafas dari anvcaman banjir.
Tetapi dekade berikutnya tercatat tiga
kali Batavia lumpuh oleh banjir yaitu
tahun 1892, tahun 1895, dantahun 1899,
justru pada saat-saat Batavia sedang
berkonsentrasi menghadapi Perang
Aceh.
Bagai Perang Aceh
Memasuki abad 20, banjir
besar baru tercatat pada 1904 menyusul lima
tahun kemudian yaitu tahun 1909. Gubernur
Jenderal Van Heutz yang sibuk dengan
membuat undang-undang baru di bawah
satu pemerintahan Hindia Belanda merasa
banjir yang dihadapinya sama beratnya
dengan menghadapi Perang Aceh. Van
Heutz, penakluk Aceh itu ingin menekan
agar tidak ada gerakan-gerakan yang
muncul sebagai embrio munculnya
nasionalisme yang bisa meruntuhkan
kekuasaan kolonial di negeri subur ini.
Van Heutz memang dikenal sebagai
Jenderal lapangan yang berhasil
menaklukan Aceh, setelah mendapat
saran-saran dari Snock Horgronye. Ia
merasa perlu melakukan tindakantindakan untuk mengatasi banjir Batavia
agar tidak mengganggu konsentrasoinya
membuat satu undang-undang bagi
seluruh wilayah Nusantara di bawah
Batavia. Kontrak-kontrak dagang dan
politik dengan raja-raja di seluruh
Nusantara diabaikan. Ia menganggap
bahwa kebijakan Batavia adalah kebijakan
untuk seluruh Nusantara.
Banjir baginya harus dihadapi bagai
menghadapi Perang Aceh. Ada siasat
yang dipraktekkan menyeluruh. Karena
itu untuk sementara banjir bisa terkendali.
Tetapi delapan tahun, setelah Van Heutz
puilang ke negeri leluhurnya, tahun
1918 Batavia kembali terendam. Kali
ini sangat parah. Sebulan penuh Jakarta
lumpuh. Tahun berikutnya 1919 dan
tahun 1923 kembali terjadi banjir besar.
Sejak itu keadaan terulang hampir setiap
tahun, tercatat 1931, 1932, dan 1933,
merupakan masa-masa yang titik balik
dalam pemerintahan kolonial.
Tahun-tahun itu memang sangat
rawan. Belanda mulai berhadapan
dengan kesadaran nasional yang mulai
bertumbuh di kalangan masyarakat
intelektual pribumi. Sementara Belanda
panik menghadapi banjir Batavia, setiap
tahun, gerakan politik berpindah ke
Surabaya, Jogjakarta, dan Bandung.
Banjir besar Batavia berulang lagi
tahun 1932, mengulangi masa loyonya
pemerintahan kolonial, sementara
gerakan politik pribumi bertumbuh
subur, terutama di luar Batavia. Di
Semarang muncul gerakan sosial
demokrat di bawah Snovliet. Di Surabaya
Dokter Soetomo untuk sementara
menjadi sentral pergerakan nasional.
Saat bersamaan para pelaut pribumi
dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda
melakukan pemberontakan. Hujan
selama delapan hari sekali lagi membuat
Batavia lumpuh. Di Bandung, Soekarno
yang baru lepas dari Soekamiskin menjadi
ancaman tersendiri bagi keamanan politik
kolonial.
Kepanikan Belanda itu berakibat
fatal. Gubernur General De Jonge tak
berdaya menghadapi gerakan politik
secara arif, Soekarno, Hatta, dan Sjahrir
ditangkap. Undang-uindang yang dikenal
sebagai hatzai artikel dikeluarkan.
Undang-undang ini kemudian setelah
masa kemerdekaan kita kenal sebagai
undang-undang anti subversi.
Bukan Siklus Lima Tahunan.
Banjir lima tahunan adalah salah
kaprah. Badan Meteorologi dan Geofisika
(BMG) mengatakan itu cuma istilah di
masyarakat. Secara ilmiah istilah siklus
lima tahunan itu tidak dikenal. Dekade
tahun 1930-an saja hampir tiap tahun
banjir yang melumpuhkan. Begitu juga
pada era 1950-an yang terjadi berturut-
turut yaitu tahun 1952, 1953, 1954, 1956.
Begitu juga dekade tahun 1970-an terjadi
berturut-turut pada tahun 1976 dan 1977.
Pada akhir milinium tercatat banjir
terjadi pada tahun 1994, 1996, 1997, dan
tahun 1999.
Tiga tahun kemudian, yaitu sudah
memasuki abad 21, banjir terjadi tahun 2002,
2007, 2008 dan tahun 2013. Tidak mesti
menunggu lima tahun. Itu hanya terjadi
beberapa kali, misalnya antara tahun 1984
dan tahun 1989. Lalu tahun 2002 dan 2007,
2014 dan sekarang.
Tentu saja anggapan banjir lima
tahunan itu bisa menyesatkan dan
membuat masyarakat lengah. Tidak siap,
dan tidak antisipatip. Sampah, terutama
dari masyarakat urbanisasi, membuat
tempat tinggal darurat di mana saja
menjadi satu kesulitan tersendiri dalam
menghadapi penanggulangan banjir di
ibukota.
Tetapi mereka tidak sendiri sebagai
penyebab banjir. Adalah Prof. Dr. Emil
salim yang ketika menjadi Menteri KLH
sudah mengingatkan bahwa Jakarta akan
tenggelam kalau villa-villa yang menjamur
di puncak serta di lereng-lereng Gunung
Salak tidak ditertibkan. Ironisnya, ketika
rakyat Jakarta sedang terendam banjir,
iklan-iklan di televisi menawarkan
hunian-hunian di lereng-lereng gunung
yang kaya pemandangan dan oksigen.
Sayangnya, ketika itu Emil Salim
tidak berdaya, karena pemilik villa sangat
berpengaruh dalam lingkaran kekuasaan.
Akibatnya kita tetap merasakan kebanjiran
dan kemacetan akibat banjir, rakyat yang
mengungsi, kerugian triliunan rupiah, belum
lagi penyakit demam berdarah, penyekit kulit,
dan muntaber yang ditimbulkan dan berbagai
akibat negatif lainnya.
Jakarta, tidak akan lepas dari ancaman
banjir karena letaknya di delta seluas 650
km2 dengan ketinggian tanah diukur di
titik nol Tanjung Priok dari pantai sampai
ke kanal banjir berkisar antara 0-10 m di
atas permukaan laut. Kanal-kanal yang
dibangun sejak Belanda dan yang dibangun
kini akan sangat tidak berarti apabila kita
tidak memulainya dengan penanggulangan
sinerji antara hulu dan hilir. Artinya
dibutuhkan master plan antar wilayah,
antar provinsi yang menjadi efektif apabila
merupakan proyek nasional.
(Penulis adalah Direktur Soekarno Institute)
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta,
maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn)
DR. H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi / Penangung Jawab: C. Herry SL; Wakil
Penerbit:
Pemimpin Redaksi/ Redaktur Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, Binsar
PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS
Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar; Mabes Polri, KPK dan Polda Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL,
(PT LPNIP)
Akram, SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan
SK. Kemenkumham
HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim, Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro, Darmo
No: AHU-50801.AH.01.01. 2013
LM, David Malau SE; Fotografer : Aries Prabowo, Sugiarto; Perwakilan/Biro: Korlap Jakarta Barat & Prov. Banten : David H. Marpaung ; David Jakarta Barat: Ramadu Hasudungan,
SK. Kemenkumham Perubahan
Anjas, RT ; Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan, Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, R. Agah Handoko; Bogor Kota : Jonny Sirait, Amd, Much
No: AHU-0002312. AH. 01.02 Tahun 2015 Idris Spd ; Bogor Kabupaten: David Malau SE, Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, M Amsar H, Yayan Firdaus, Rimset Richard M; Depok: Salim Sujadi, David Malau, SE ; Tangerang
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Selatan: Yayay Sugiarto. Karawang : Agus Safutra, Eman ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi: Edis Wijaya; Ciamis: Nendi Permana; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy Mulyana;
LAMPUNG : Yuzaini A, Muslimin Muchtar; Lampung Barat - Pesisir Barat : Eddy S, M Nasir ; Jawa Tengah: RB. Waluyo, Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus pristiwanto; Prov. Jawa
Timur : Surabaya: Rudi Siswanto. Probolinggo Raya: Singgih Wijanarko, Lamongan : Munawar; Tulung Agung: Topan Kristiantoro; Malang Raya : Mohamad Saroni, Bagus Yudistira,
Asral L; Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono, Endang, A. Karim; Blitar: Edi Purwoko. Banyuwangi : Moh. Soleh, Suha Rifai,
Yudi, Imam Sutikno. Prov. Bali : Wayan S, A. Shukani Hanafi , Simson R.L (Kota Denpasar) ; Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; Sulawesi Selatan : Hadi Kuswanto
(Kota Makasar), Syarifudin, Rizal ; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris; Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv/No. HP: 081380495781), Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi /
Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 - 84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373. HP: 081282204440 (Wapemred);
No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT LPNIP
Email :
[email protected], Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Hukum
& Kriminal
LarasT Utama
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
TKP
Eksekusi Labora Masih Tunggu Waktu
Jakarta, Laras Post – Eksekusi terhadap terpidana kasus
pencucian uang dan penimbunan minyak Ajun Inspektur
Satu (Aiptu) Polisi Labora Sitorus, nampaknya masih
tertunda. Kejaksaan memilih untuk melakukan langkah
persuasif terlebih dahulu sebelum melaksanakan eksekusi.
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, pihaknya meminta Labora
Sitorus untuk menyerahkan diri, sebelum dilaksanakan eksekusi.
Hal itu dimaksudkan untuk menghindari resiko jika eksekusi
dilakukan.
“Langkah persuasif dulu lah kita lakukan supaya tidak
menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan korban. Kita
sayang kalau sampai terjadi korban untuk eksekusi putusan seperti
itu,” ujar Jaksa Agung kepada wartawan, pada Selasa (10/2/2015) di
Istana Merdeka, Jakarta.
Jaksa Agung mengatakan, terpidana yang kasasinya telah diputus
Mahkamah Agung dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda
Rp 5 miliar itu, keluar secara tidak sah dari tempat penahanannya di
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sorong, Papua.
“Kejaksaan itu sebagai eksekutor memang tapi ketika kita eksekusi
yang bersangkutan ternyata tidak ada lagi di LP, padahal sebenarnya
sebelumnya ditahan di LP. Ini kan yang terjadi seperti itu,” terang
Prasetyo.
Menurut Jaksa Agung, terpidana Aiptu Labora Sitorus tidak
kooperatif, dan bahkan mengerahkan orang banyak untuk terkesan
membela dia. Namun Kejaksaan tetap akan akan melakukan
pendekatan terlebih dahulu. “Kita lihat nanti. Ada plan A, plan B.
Plan A persuasif, plan B tentunya kita melalui bantuan Polisi untuk
mengambil,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, belum menentukan sampai kapan
akan bersikap persuasif itu, karena sejatinya Kejaksaan menginginkan
Labora menyerahkan diri kembali supaya berlangsung dengan damai
dan baik, tanpa ada kekerasan. “Jika tidak ada itikad baik? Apa boleh
buat, kita akan lakukan cara lain apa yang bisa membawa dia kembali
ke LP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Langkah hukum lain yang dilakukan Jaksa Agung, agar terpidana
tidak lari ke luar negeri, pihak kejaksaan sudah mencekal Labora sejak
beberapa saat lalu.
Disebutkan, saat ini Labora masih di rumahnya, meski dilindungi
orang-orang sekitarnya. “Kita tidak mengharapkan ada suatu
kekerasan atau tindakan lain apa pun yang nanti akan merugikan
banyak pihak. Jadi kita masih gunakan cara-cara persuasif, dan saya
harap itu dihargai terutama oleh Labora sendiri,” tutur Prasetyo.
Jaksa Agung mengingatkan, segala upaya apa pun akan dilakukan
bila putusannya sudah final, sudah in kracht van gewijsde, sudah
berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alternatif lain, harus
dilaksanakan.
Pihak Kejaksaan sendiri, lanjut Prasetyo juga mengirimkan timnya
ke Sorong, berkoordinasi dengan Polda dan Polres setempat, untuk
melakukan pendekatan dengan menyadarkan Labora bahwa setiap
orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kita berharap tidak ada keributan makanya kita harapkan juga
untuk yang bersangkutan sukarela, karena dia menggunakan orang
di sekitarnya. Lihat sendiri kan bagaimana di media elektronik itu,”
kata Jaksa Agung.
Prasetyo memastikan, tidak ada kekebalan hukum bagi Labora.
Namun diakui Prasetyo jika Labora menyadari bahwa setiap orang
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Itu yang kita
harapkan dia segera sadar dan menyerahkan diri baik-baik supaya
semuanya berjalan dengan baik juga,” tuturnya. (tim)
Jaksa Agung: Hanya Presiden Yang Bisa Berikan Grasi
Jakarta, Laras Post – Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan
hanya Presiden yang bisa memberikan grasi kepada
para terpidana mati narkotika dan obat-obatan (Narkoba).
“Saya katakan sekali lagi bahwa grasi adalah hak prerogratif
seorang Presiden, hanya kepala negara yang punya hak itu. Itu tidak
bisa diganggu gugat,” kata Jaksa Agung kepada wartawan seusai
mengikuti rapat terbatas, pada Selasa (10/2) di Istana Merdeka,
Jakarta.
Jaksa Agung menyampaikan hal itu, dalam menanggapi gugatan
para Terpidana mati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas
rencana eksekusi mati yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sebelumnya dua terpidana mati narkoba asal Australia, Andrew
Chan dan Sukumaran, mengajukan gugatan ke PTUN agar bisa
membatalkan pelaksanaan eksekusi mati. “Seperti yang saya katakan
tadi, hak prerogratif. PTUN pun tidak bisa menunda putusan itu,”
tegas Prasetyo.
Namun demikian, Jaksa Agung tidak memastikan kapan
pelaksanaan eksekusi mati terpidana Narkoba akan kembali
dilakukan. “Saya akan katakan waktu yang tepat, nanti akan dikasih
tahu,” ujarnya.
Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyampaikan,
tidak akan memberikan grasi kepada terpidana mati narkoba yang
sudah memperoleh keputusan tetap dari pengadilan, karena besarnya
korban yang diakibatkan perilaku mereka. (idrs)
Kurir Narkoba di Vonis 7 Tahun Penjara
Jakarta Laras Post - Terdakwa Masda Meaty Silaen (52) wanita
paruh baya, asal Medan Sumatera Utara, tertunduk lesu di kursi
pesakitan saat ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur
pekan lalu (PN Jaktim) H yahya Syam SH,MH membacakan vonis
yang dijatuhkan terhadap dirinya dengan hukuman 7 tahun penjara,
denda Rp 800 juta, subsider 3 bulan penjara.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta H Bunyamin
menuntut dengan tuntutan 10 rtahun penjara, Denda Rp 800 juta
Subsider 3 bulan kurungan.
Dalam dakwaan Jaksa mengatakan, sekitar 3 September 2014,
bertempat di Kav TNI AL Jalan Samudra Blok E-9 No.18 RT/RW
005/015 unit R-3 Duren Sawit Jakarta Timur (Jaktim) saat terdakwa
berada di rumah petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro
Jaya (PMJ) melakukan penggledahan. Penggeladahan yang dilakukan
PMJ atas informasi Masyarakat, bahwa di rumah terdakwa sering
terjadi transaksi.Saksi bachtiar Nopianto dan saksi Hedian Bagus
dalam penggeledahan menemukan barang bukti yang di simpan di
lemari berupa 1 plastic klip berisis 3 tiga) paket plastik klip shabu
dengan berat 4 gram.Terdakwa mengaku barang tersebut di dapat
dari seorang yang bernama Rika (DPO).
Awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seberat 1 gram
sekitar 25 Agustus 2014 pada pukul 19.00 Wib, dan 1 September 2014
sekira pukul 17.00 di depan pom bensin Jalan Raden Intan Duren Sawit
Jakim. Menurut terdakwa membeli 1 gram dari teman yang bernama
Evi sebanyak 3 gram dengan terlebih dahulu menitip uang senilai
Rp.3.300.000, kemudiann terdakwa menyanggupi yang rencananya
shabu tersebut akan di bawa ke Bandung.
Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa simpan dahulu
di rumah nya dan belum sempat dibawa Bandung terdakwa keburu
ditangkap petugas kepolisian Polda Metro Jaya.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam
pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009
tentang Narkotika, dan Subsider pasal 127 ayat (1) (tuti)
3
KPK Dengan Polri Berseteru
DPR Segera Lakukan Revisi UU KPK
Perseteruan antara Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) dengan Polri, dinilai
menjadi salah satu indikator
perlu segera dilakukan revisi
terhadap Undang Undang
No.30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Jakarta, Laras Post – Wakil Ketua
Baleg, Firman Subagyo mengatakan,
perseteruan KPK-Polri merugikan
masyarakat dalam rangka penegakan
hukum, terutama pemberantasan
korupsi. Sebab itu revisi terhadap
UU KPK menjadi suatu keharusan.
“Ini (revisi UU KPK – red) tidak
bisa ditawar-tawar,” ujarnya, Senin
(9/2/2015) di Gedung DPR RI.
Lebih lanjut ia menyatakan, untuk
menata penegakan hukum sehingga
tidak terjadi tumpang tindih dan
saling menjatuhkan antar lembaga
penegak hukum, yang perlu dilakukan
revisi bukan hanya UU KPK, tapi UU
Kepolisian dan UU Kejaksaan juga perlu
untuk dievaluasi kembali.
Namun menurutnya, revisi belum
dapat dilakukan pada tahun ini, karena
perlu melakukan kajian lebih mendalam
atas kemelut KPK-Polri. “Supaya reda
dulu baru kita masuk dengan kepala
dingin dan duduk bersama KPK,
Kepolisian dan Kejaksaan,” jelasnya.
Disebutkan, Komisi III saat ini
fokus pada pembahasan RKUHP yang
menjadi prioritas dan akan dilanjutkan
dengan RKUHAP. Jika pembahasan
keduanya rampung, Komisi III akan
melakukan pembahasan terhadap RUU
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.
Ia menegaskan, bahwa RKUHP
dan RKUHAP menjadi pintu masuk
dalam pembahasan RUU KPK. Terlebih,
hukum acara menjadi acuan dalam
proses penegakan hukum.
Wakil Ketua Baleg dari Partai
Demokrat, Saan Mustopa menyatakan,
RUU KPK telah dimasukan dalam
Prolegnas 2015-2019. Revisi
dilakukan dalam rangka penguatan
pemberantasan korupsi. “Semangatnya
untuk pemberantasan korupsi, jangan
dipahami sebagai upaya pelemahan,”
ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III
Sarifuddin Sudding menyatakan banyak
pihak yang menghendaki dilakukannya
revisi terhadap UU KPK dan UU
Pemberantasan Tipikor. Khususnya
UU KPK, dinilai memiliki banyak
kelemahan.
Misalnya, perseteruan KPK-Polri
munculnya wacana hak imunitas bagi
Ilustrasi rapat di gedung DPR.
pimpinan KPK yang belum diatur dalam
UU No.30 Tahun 2002.
Kemudian, adanya pimpinan KPK
yang tersandung kasus hukum agar non
aktif. Lantas bagaimana sisa jabatannya,
hal itu belum juga diatur dalam UU
KPK. “Lalu bagaimana dengan sisa
pimpinan KPK yang kurang dari lima
dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan kolektif kolegial, itu kan
belum diatur hal seperti itu,” katanya.
Menurutnya, revisi UU KPK dalam
rangka menguatkan integrated criminal
justice system dalam penegakan hukum
dengan kejaksaan, kepolisian dan
peradilan. Dalam UU KPK nantinya
akan disingkronkan dengan UU lembaga
penegak hukum lainnya agar saling
bersinergi. “Kalau sekarang banyak
permasalahan yang muncul KPK dan
Polri selalu terjadi. Untuk menghindari
itu harus ada pemikiran bagaimana
saling bersinergi satu sama lain, nah ini
yang mau disempurnakan,” katanya.
Politisi Partai Hanura ini tak
menampik jika akan dilakukan revisi
adanya sikap kontra dari sebagian
kalangan masyarakat. Mulai DPR
dituding melakukan upaya pelemahan
KPK. Ia memaklumi hal tersebut
disebabkan informasi yang diserap
masyarakat tak utuh. Sudding
berpandangan, ketika KPK dalam
penegakan hukum menetapkan
tersangka seseorang, lembaga anti
rasuah itu dinilai melakukan politisasi.
Sebaliknya, Bareskrim melakukan
penegakan hukum, dinilai sebagai
upaya kriminalisasi.
“Saya kira stigma-stigma seperti
ini harus dihindari. Kita percayakan
foto: Ist
pada institusi dalam due process of
law. Jadi jangan muncul stigma-stigma
yang menggerus intitusi penegakan
hukum itu sendiri dengan stigma ada
kriminalisasi, politisasi, penzoliman dan
sebagainya. Masyarakat jangan diberi
suatu informasi yang menyesatkan,”
pungkasnya.
DPR Setujui 159 Prolegnas
DPR melalui rapat paripurna, pada
Senin (9/2/2015) menyetujui 159
Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
tahun 2015-2019 dan 37 Prolegnas
prioritas tahun 2015 dengan catatan.
Ketua Baleg Sareh Wiyono
menyebutkan, penyusunan Prolegnas
jangka menengah dan prioritas
merupakan hasil dari koordinasi DPR
dengan Kemenkumham dan DPD.
Ia menjelaskan, Prolegnas ini juga
bagian dari usulan RUU yang mencapai
324 RUU. Setelah Baleg bersama
pemerintah dan DPD mengkaji lagi atas
324 RUU itu, ternyata ada sejumlah RUU
yang memiliki kesamaan judul maupun
substansi sehingga totalnya sebanyak
297 RUU.
Namun, berdasarkan Pasal 107 Ayat
(6) Tata Tertib DPR, tiap komisi paling
banyak mengusulkan dua RUU dalam
satu tahun, karena itu Panja kembali
melakukan seleksi.
Setelah Panja melakukan seleksi
ulang, disepakati jumlah ideal RUU
untuk lima tahunan berjumlah sekitar
150-an RUU dengan 30-an RUU tiap
tahun.
Menurut Sareh, Panja kemudian
menyepakati bahwa jumlah RUU untuk
Prolegnas tahun 2015-2019 sebanyak
159 RUU. Sedangkan untuk jumlah
Prolegnas prioritas tahun 2015 sebanyak
37 RUU.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan
HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan
prioritas Prolegnas tahun 2015 usul
pemerintah sebanyak 12 RUU. Sedangkan
untuk Prolegnas jangka menengah 20152019 sebanyak 84 RUU.
Ia berharap penyusunan Prolegnas
kali ini tidak mengedepankan ego
sektoral masing-masing pihak, melainkan
menyamakan persepsi terkait kebutuhan
hukum Indonesia ke depan.
“Saya berharap kita bisa duduk
bersama, untuk menyamakan persepsi
tentang kebutuhan hukum ke depan,”
kata Yasonna, akhir Januari lalu.
Ia merinci, 12 RUU yang menjadi
prioritas Prolegnas usulan Pemerintah
tahun 2015. Kedua belas RUU tersebut
adalah, RUU KUHP, RUU tentang
Merek, RUU tentang Paten, RUU tentang
Perubahan Atas UU No.11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), RUU tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU
tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, RUU tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK), RUU
tentang Perubahan Harga Rupiah,
RUU tentang Perkoperasian, RUU
tentang Perubahan Atas UU No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
RUU tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang merupakan pengganti UU No.33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta RUU tentang
Kekarantinaan Kesehatan. (tim)
Terapkan Sanksi Hukum, Ditjen Pajak Sandera Penunggak Pajak
Jakarta, Laras Post – Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) Direktorat
Jenderal (Ditjen) Pajak, untuk
mengatasi pengemplangan pajak,
mulai menerapkan sejumlah sanksi
hukum, diantaranya dengan
menerapkan penyanderaan
badan (gijzeling) dan memblokir
rekening para penunggak pajak.
Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan Ditjen Pajak Kementerian
Keuangan, Dadang Suwarna
mengatakan, bahwa pihaknya
menyiapkan strategi untuk
menagih tunggakan pajak yakni
melalui penagihan aktif, penyitaan
aset, pencekalan ke luar negeri,
penyanderaan badan (gijzeling) dan
pemblokiran rekening.
Ia menegaskan, bagi Wajib Pajak
(WP) yang telah ada ketetapan
pajaknya, diberikan waktu sebulan
untuk membayar. “Kalau tidak
membayar dilakukan penagihan
aktif,” ujarnya dalam keterangan
pers, Minggu (8/2/2015) di
Jakarta.
Data Ditjen Pajak, hingga
Januari 2015 telah diproses 568
usulan pencegahan penanggungan
pajak dimana sebanyak 498 usulan
pencegahan penunggak pajak tahun
2014 mencakup 422 WP badan dan
76 WP pribadi dengan total tagihan
Rp3,47 triliun.
Pada 2015, sudah ada 70 usulan
pencegahan penunggak pajak
antara lain, 57 WP dan 13 WP
pribadi dengan nilai tunggakan
pajak Rp299,69 miliar.
Diantara WP yang dikenakan
pencegahan dan penangkalan itu,
adalah salah seorang Penunggak
Pajak asal Aceh Barat Daya, Aceh,
berdasarkan usulan Direktur Jenderal
Pajak. Penetapan pencegahan
selama 6 bulan ini tertuang dalam
Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 1/KMK.03/2015 tertanggal
6 Januari 2015. Berlaku sejak tanggal
surat sampai 5 Juli 2015.
Penanggung Pajak berinisial
foto: Ist
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dadang Suwarna
SB adalah Direktur Utama dari
perusahaan distributor makanan
yang masih memiliki utang pajak
sebesar 700 juta rupiah.
SB dan perusahaannya sendiri
terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Tapaktuan. Upaya persuasif dan
penagihan aktif dengan Surat Paksa
telah dilakukan oleh Pejabat dan Juru
Sita Pajak KPP Pratama Tapaktuan
namun sampai dengan waktu
yang telah ditentukan Penanggung
Pajak belum juga melunasi utang
pajaknya.
Penanggung Pajak diragukan
iktikad baiknya dalam melunasi
utang pajak. Dengan adanya surat
keputusan ini, maka SB tidak bisa
lagi bepergian keluar negeri karena
dalam Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian, namanya sudah
masuk dalam daftar pencegahan.
Pejabat Imigrasi wajib menolak
orang yang dikenai pencegahan
keluar wilayah Republik Indonesia.
Jika ternyata dalam waktu 6 bulan
tersebut Penanggung Pajak tidak juga
membayar utang pajaknya, maka
pencegahan dapat diperpanjang
selama-lamanya 6 bulan lagi.
Pencegahan terhadap SB ini
merupakan salah satu realisasi dari
usulan pencegahan terhadap ratusan
Wajib Pajak yang disampaikan
Direktorat Jenderal Pajak di tahun
2014. Dan merupakan usulan yang
pertama kali diajukan oleh KPP
Pratama Tapaktuan sejak berdirinya
di tahun 2008.
Selain itu Dirjen Pajak juga
telah melakukan penyanderaan
terhadap sejumlah penanggung
pajak, diantaranya satu penanggung
pajak di Jakarta, tiga penanggung
pajak di Jawa Timur dan belakangan
satu lagi penanggung pajak di
Palembang disandera oleh Ditjen
Pajak.
Pejabat Pengganti Direktur
Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat, Wahju K.
Tumakaka mengungkapkan, Ditjen
Pajak bekerjasama dengan Polri dan
Ditjen Pemasyarakatan Hukum dan
HAM melakukan penyanderaan
terhadap penanggung pajak PT
KSC, DJ yang menunggak pajak Rp
1,96 Miliar.
PT KSC sendiri terdaftar pada
KPP Madya Palembang. Saat ini DJ
disandera di Rumah Tahanan Kelas
I Palembang.
Penyanderaan Sesuai UU
Penyanderaan Penanggung Pajak
tersebut dilakukan berdasarkan
Pasal 33 Undang-undang (UU)
Nomor 19 tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(PPSP) sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 19 tahun 2000.
Berdasarkan UU PPSP tersebut,
penyanderaan hanya dapat
dilakukan terhadap Penanggung
Pajak yang mempunyai utang
pajak sekurang-kurangnya Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan diragukan itikad baiknya dalam
melunasi utang pajak.
Penyanderaan dilakukan
paling lama enam bulan dan dapat
diperpanjang untuk selama-lamanya
enam bulan serta dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah
Penyanderaan yang diterbitkan
oleh Kepala KPP setelah mendapat
izin tertulis dari Menteri Keuangan
atau Gubernur.
Penyanderaan Penanggung
Pajak mencakup orang pribadi atau
badan. Untuk badan dikenakan atas
mereka yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut UU Perpajakan. Termasuk
dalam pengertian wakil bagi Wajib
Pajak Badan adalah Pengurus,
Komisaris dan Pemegang Saham
sesuai ketentuan dalam Pasal 32
Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.
Penanggung pajak yang
disandera dapat dilepaskan apabila
utang pajak dan biaya penagihan
pajak telah dibayar lunas, jangka
waktu yang ditetapkan dalam
Surat Perintah Penyanderaan telah
terpenuhi, berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap atau
berdasarkan pertimbangan tertentu
Menteri Keuangan/Gubernur.
Wahyu menyatakan, pihaknya
meminta kepada Penanggung Pajak
yang mempunyai utang pajak untuk
bersikap kooperatif dan segera melunasi
utang pajaknya agar terhindar dari
penyanderaan yang akan dilaksanakan
oleh Ditjen Pajak. (tim)
2
LarasTTipikor
Utama
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Sakit, mantan Menteri Agama
(Menag) Suryadharma Ali
(SDA) kembali tak dapat
penuhi jadwal pemeriksaan
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Jero Wacik Menjalani Pemeriksaan di KPK.
Foto: IST
JW Kembali Jadi Tersangka
Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam
perkara dugaan tindak pidana korupsi memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008 – 2011
itu, dijadikan tersangka setelah KPK dalam pengembangan
penyelidikan dugaan menemukan minimal dua alat bukti
yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke
penyidikan.
Humas KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan,
tersangka diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. “Diduga negara mengalami
kerugian sekitar 7 miliar rupiah,” ujarnya, kepada
wartawan pada (6/2/2015) di Jakarta.
Atas perbuatannya, JW disangkakan melanggar Pasal
2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya, JW juga ditetapkan sebagai tersangka oleh
KPK dalam perkara lain, yakni dugaan tindak pidana korupsi
pemerasan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral periode 2009 – 2014. (ram)
Jakarta, Laras Post – Kepastian
tersangka kasus dugaan korupsi
penyelenggaraan ibadah haji tahun
2012-2013 di Kementerian Agama
itu, tak dapat penuhi panggilan
KPK, disampaikan kuasa hukum
SDA, Andreas Nahot Silitonga. “Saya
sudah mendapatkan kabar dari
Pak SDA, kabar yang kurang baik,
Pak SDA tidak dapat memenuhi
karena sedang dirawat di rumah
sakit,” kata Andreas, pada Selasa
(10/2/2015) di Gedung KPK, Jakarta.
Andreas meminta agar KPK dapat
menjadwalkan ulang pemeriksaan
terhadap kliennya itu. Kata dia,
pemeriksaan ulang itu agar dilakukan
sampai dengan SDA benar-benar
sudah sembuh dari sakit. Sementara
pihaknya sudah berkoordinasi dengan
dokter untuk surat sakit yang akan
disampaikan ke KPK.
Jadwal pemeriksaan kali ini
merupakan yang kedua. Sebelumnya
SDA juga sudah dijadwalkan diperiksa
KPK pada Rabu 4 Februari 2015 lalu.
Namun, saat itu SDA mangkir dengan
alasan ada kesalahan dalam surat
pemanggilan dari KPK.
KPK menetapkan Suryadharma
Ali (SDA) sebagai tersangka kasus
dugaan korupsi penyelenggaraan
ibadah haji tahun anggaran 20122013 di Kementerian Agama. Dalam
penyelenggaraan ibadah haji yang
menelan anggaran sampai Rp 1 triliun
itu, SDA selaku Menteri Agama
diduga telah menyalahgunakan
kewenangannya untuk memperkaya
diri sendiri, orang lain, atau
korporasi.
SDA diduga melakukan pe
nyalahgunaan wewenang atau
Suryadharma Ali
Foto: IST
Suryadharma Ali Kembali Mangkir
perbuatan melawan hukum yang
mengakibatkan kerugian negara.
Modus penyalahgunaan wewenang
dan memperkaya diri sendiri,
orang lain, atau korporasi yang
diduga dilakukan SDA antara lain
dengan memanfaatkan dana setoran
awal haji oleh masyarakat untuk
membiayai pejabat Kementerian
Agama dan keluarganya naik haji.
Keluarga yang ikut diongkosi antara
lain para istri pejabat Kementerian
Agama.
Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
telah mengeluarkan Laporan Hasil
Analisis (LHA) terkait kasus ini.
PPATK menemukan adanya transaksi
mencurigakan yang memperlihatkan
bahwa SDA mengajak sedikitnya 33
orang untuk berangkat naik haji pada
2012. Selain soal naik haji gratis bagi
keluarga, kolega, pejabat, dan tokoh
nasional itu, KPK juga menduga
adanya penyelewengan mengenai
kuota jemaah haji yang dilakukan
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH).
KPK juga mencium adanya
dugaan kejanggalan dalam Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
atau biasa disebut dengan ongkos
naik haji. Dalam BPIH terdapat
beberapa item diantaranya katering,
pemondokan, dan transportasi
jemaah haji di Arab Saudi yang
diduga terdapat penggelembungan
harga.
Terkait BPIH itu, kuat disinyalir
Kemenag juga ‘mendahului’ Komisi
VIII DPR. Sebab, penentuan BPIH
dan item-item di dalamnya disebutsebut dilakukan Kemenag tanpa
persetujuan Komisi VIII.
Oleh KPK, dalam kasus ini SDA
dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan
atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto
Pasal 65 KUHP.
KPK telah memeriksa Direktur
Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag
Sri Ilham Lubis. “Dia diperiksa
sebagai saksi untuk tersangka SDA,”
ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan
Publikasi KPK Priharsa Nugraha,
Selasa (10/2/2015) di Jakarta. (tim)
Kejaksaan Periksa 22 Saksi Terkait Perkara Tipikor Dana Hibah
Jakarta, Laras Post - Kejaksaan
memeriksa dua puluh dua
orang Saksi atas perkara dugaan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Penggunaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Cirebon Untuk Belanja Hibah Dan
Bantuan Sosial Tahun 2009-2012.
Terkair perkara itu, kejaksaan
telah menetapkan 3 tersangka, yaitu
Tersangka TS – Wakil Bupati Cirebon,
Tersangka EP – Wakil Sekretaris
DPC PDIP Kabupaten Cirebon, dan
Tersangka SS – Ketua DPC PDIP
Kecamatan Kedawung.
Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejagung Tony T Spontana
mengungkapkan, dalam rangka
percepatan pelaksanaan penyidikan
maka, tim penyidik berdasarkan Surat
Perintah Tugas Nomor: Print-22/F.2/
Fd.1/02/2015, tanggal 03 Februari,
melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi
di Kejaksaan Negeri Sumber.
Ia menjelaskan, telah diagendakan
pemeriksaan sebanyak 22 orang Saksi
yang merupakan Ketua Kelompok
Tani penerima bantuan sosial/hibah.
Tony menyebutkan, pemeriksaan
dilakukan tim penyidik dalam rangka
untuk mengetahui ada tidaknya
penyaluran dan pemanfaatan bantuan
sosial sebagaimana peruntukan,
termasuk jumlah bantuannya.
Selain pemeriksaan Saksi-Saksi,
pada tanggal 04 Februari 2015, telah
diajukan permohonan pencegahan ke
luar negeri untuk menghindari ketiga
Tersangka tersebut melarikan diri
dari proses hukum kepada Direktorat
Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan HAM melalui Bidang
Intelijen Kejaksaan Agung RI.
22 orang saksi yang dimintai
keterangan itu, diantaranya Ketua
Kelompok Petani Tambak, Widi,
Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan,
Kabupaten Cirebon, Ketua Kelompok
Meubeler, Asef, Desa Klayan,
Kecamatan Gunung Jati Kabupaten
Cirebon,
Ketua Kelompok Tani Sari Tahun
2009, Hartono, Desa Kapetakan,
Kecamatan Kapetakan, Kabupaten
Cirebon, Ketua Kelompok Tani Itik Al
Amin Tahun 2009, Arsidi Desa Kroya,
Kecamatan Panguragan, Kabupaten
Cirebon, Ketua Warung Wong Cilik
Siti Juleha/Anjani Tahun 2009, Julaeka
binti Umar Desa Bungko, Kecamatan
Kapetakan, Kabupaten Cirebon.
Ketua UKM Bengkel Motor,
Moelyono Motor Tahun 2009, Narsono
Bha Basari Desa Kedungdawa, Kecamatan
Kedawung, Kabupaten Cirebon, Ketua
UKM Kedung pane Tahun 2009, Dek
Nani Desa Kedungdawa, Kecamatan
Kedawung, Kabupaten Cirebon, Ketua
Kelompok Las Bubut Dipo Tahun
2009, Doni Andriyanto Desa Plumbon,
Kecamatan Plumbon, Kabupaten
Cirebon. (aris ps)
KPK Tetapkan JM Selaku Dirjen P2KTrans Sebagai Tersangka
mantan Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya
Foto: IST
KPK Tahan Mantan Wali Kota Tegal
Jakarta, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menahan mantan Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya dan Direktur
CV Tri Daya Pratama Syaeful Jamil. Penahanan dilakukan
setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap
keduanya, pada Selasa (10/2/2015) di gedung KPK.
Sebelumnya, Ikmal Jaya dan Syaeful Jamil telah
ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan perkara
korupsi dalam kasus Tukar Guling Lahan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) di Bokongsemar, Tegal, Jawa
Tengah pada 2012. Kedua tersangka diduga melakukan
penggelembungan dalam pelaksanaan tukar guling
tersebut.
Tersangka Ikmal menyatakan, akan menghormati
proses hukum. “Sebagai warga negara yang patuh hukum,
saya akan mengikuti proses hukum. Dimana pun proses
hukum berakhir itulah ketetapan Tuhan bagi saya,” ujarnya
saat digelandang petugas KPK ke mobil tahanan.
Sementara itu, tersangka lainnya, Syaeful, enggan
mengomentari pertanyaan para wartawan. Ia tak
menghiraukan wartawan yang mencoba melontarkan
sejumlah pertanyaan.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa
mengatakan, Ikmal ditahan di rutan KPK cabang Denpom
Guntur, sedangkan Syaeful di Rutan Klas I Cipinang,
Jakarta Timur. Penahanan keduanya dilakukan hingga 20
hari ke depan.
Penahanan tersangka korupsi di KPK lazimnya
dilakukan apabila berkas perkara telah mendekati
rampung. Dalam kasus ini, Ikmal dan Syaeful ditetapkan
sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Tukar Guling
Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bokongsemar,
Tegal, Jawa Tengah pada 2012.
Ketika itu, Ikmal masih menjabat sebagai Wali Kota
Tegal. Ikmal merupakan Wali Kota Tegal periode 20082013. Ikmal juga merupakan Penasihat Tim Pengarah
Pemindahtanganan Tanah milik Pemerintah Kota
(Pemkot) Tegal saat peristiwa tukar menukar lahan TPA
di Bokongsemar ini terjadi.
Ikmal diduga secara melawan hukum atau
menyalahgunakan kewenangannya melakukan tukar
guling lahan milik Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya
Pratama. Perbuatan Ikmal diduga telah memperkaya diri
sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga mengakibatkan
kerugian negara sekitar Rp8 miliar.
Atas perbuatannya, Ikmal dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau
Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal
55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Begitu pula
dengan Syaeful. Keduanya terancam pidana maksimal 20
tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. (tim)
Jakarta, Laras Post - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan JM selaku Direktur
Jenderal Pembinaan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi Kemen
terian Tenaga Kerja dan Trans
migrasi sebagai tersangka.
Kepala Hubungan Masyarakat KPK
Priharsa Nugraha mengungkapkan,
KPK menetapkan JM sebagai tersangka
setelah menemukan minimal dua alat
bukti yang cukup untuk meningkatkan
status kasus tersebut ke penyidikan,
dalam pengembangan penyelidikan
pada perkara dugaan tindak pidana
korupsi menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum
atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri.
Priharsa menjelaskan, tersangka
JM diduga dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum,
atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar,
atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri atau
yang pada waktu menjalankan tugas
meminta, menerima, atau memotong
pembayaran kepada pegawai negeri
atau penyelenggara Negara yang
lain atau kas umum seolah-olah
pegawai negeri atau penyelenggara
Negara tersebut mempunyai utang
kepadanya.
“Padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan utang
terkait dana kegiatan Tahun
Anggaran 2013 – 2014 dan dana tugas
pembantuan Tahun Anggaran 2014
pada Direktorat Jenderal Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,” tegasnya.
Atas perbuatannya, JM
disangkakan melanggar Pasal 12 huruf
e atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 23
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas
Dirjen P2KTrans Jamaluddien Malik
Foto: IST
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUH
Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana. (ram)
Deklarasi Pencalonan Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020
Salah satu
prestasi PERADI
d i
b a w a h
kepemimpinan
Otto adalah zero
Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
dalam pelaksanaan
ujian advokat. Ini
juga dianggap
sebagai prestasi
bagi pasangan
ini karena Fauzie
hingga saat ini
menjabat sebagai
Ketua Bidang
Pasangan Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal Pendidikan dan
PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan - Thomas Tampubolon
PKPA PERADI dan
Thomas beberapa
Jakarta, Laras Post - Pasangan
Calon Ketua Umum dan Calon kali menjabat sebagai Ketua Panitia
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ujian Advokat.
Bahkan, Thomas tegas menyatakan
Advokat Indonesia (PERADI)
Fauzie Yusuf Hasibuan - Thomas bahwa itu adalah dasar-dasar yang sudah
Tampubolon menyatakan bahwa diletakkan oleh Otto, sehingga akan
mereka akan meneruskan hal yang diteruskan oleh pasangan ini. “Pak Otto
sudah baik di era kepemimpinan Otto sudah meletakkan dasar yang begitu kuat
Hasibuan dan memperbaiki yang untuk generasi advokat yang muda. Susah
payah kita pertahankan eksistensi PERADI.
dinilai masih kurang.
“Mana yang baik, tentu saya ikut. Ke DPR, (demonstrasi,-red) di Bundaran HI.
Kalau yang kurang, itu harus kami Kita berkeringat dan berdebu,” ujarnya.
Sementara itu, Fauzie menegaskan
kerjakan,” ujarnya di sela-sela acara
dalam
10 tahun PERADI di bawah
deklarasi pasangan Fauzie-Thomas
untuk jabatan Ketua Umum dan k e p e m i m p i n a n O t t o t e n t u a d a
Sekjen PERADI di Gedung Joang, kekurangan yang harus dibenahi.
“Beberapa kekurangan selama 10 tahun
Jakarta, Kamis (12/2).
ini akan kami benahi,” tukasnya.
Lalu, dalam hal apa yang dianggap
pasangan ini masih kurang di era Otto
Hasibuan?
Fauzie mengatakan jaringan
komuniasi yang kurang baik dengan
berbagai sektor lembaga negara. Salah
satu contohnya, lanjutnya, adalah
peran PERADI dalam proses legislasi
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, PERADI harus bisa
berperan aktif memberi masukan
dalam setiap pembahasan rancangan
undang-undang (RUU).
“Harapan kita bagaimana kita
bisa aktif dalam pembuatan undangundang atau dalam proses legislasi.
Itu pada setiap undang-undang,
bukan hanya sebatas undang-undang
advokat,” tegasnya.
“Itu peran kita seharusnya sebagai
advokat yang ahli hukum,” tambah
Fauzie.
Selain itu, Fauzie menuturkan bahwa
pada periode mendatang, bila dirinya
terpilih sebagai Ketum PERADI, maka
pengabdian bantuan hukum kepada
rakyat miskin. “Kita akan buat bantuan
hukum ke seluruh Indonesia yang jadi
kewajiban setiap advokat. PBH (Pusat
Bantuan Hukum,-red) PERADI akan
dikembangkan,” ujarnya.
Meski begitu, Fauzie juga mengaku
mendengar ada selentingan kabar
bahwa dirinya dinilai tak bisa lepas
dari bayang-bayang Otto. Ia menilai
kabar tersebut sebagai kampanye
hitam (black campaign) bagi dirinya
dan Thomas. “Isu saya tak bisa lepas
dari Pak Otto adalah black campaign.
Kita bukan anak-anak lagi,” ujarnya.
Fauzie menambahkan sistem
ketatanegaraan Indonesia menganut
demokrasi pancasila. PERADI sebagai
organisasi negara yang mengurusi
masalah advokat juga menerapkan
sistem itu. “Kita bukan di negara
komunis yang semua harus sama dan
tak boleh berbeda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzie menuturkan
bahwa dalam sistem hukum
Indonesia, hak dan kewenangan
orangtua terhadap anak pun sudah
bisa diintervensi negara melalui
peraturan. Yakni, undang-undang
perlindungan anak. “Bapak-anak pun
bisa diintervensi oleh aturan. Apalagi
saya dan pak Otto,” tukasnya.
Berdasarkan pengamatan
wartawan, sejumlah tokoh hadir dan
memberikan testimoni dalam deklarasi
ini. Di antaranya, adalah aktor yang
juga berprofesi sebagai advokat Anwar
Fuady, Wakil Ketua Komisi Yudisial
(KY) Imam Anshori Saleh, mantan
Ketua PTUN Jakarta Lintong Siahaan,
dan Ketua Women Lawyer Club Mery
Girsang. Ketua Umum DPN PERADI
saat ini, Otto Hasibuan juga hadir
dalam deklarasi tersebut. (Maslim)
LarasT Utama
Ekonomi
& Bisnis
Kilas Info
Komisi X Setujui RAPBN-P TA 2015
Kemenpora Rp 3,03 Triliun
Jakarta, Laras Post - Menpora Imam Nahrawi akhirnya bisa bernafas
lega setelah Komisi X DPR RI, pada Kamis (12/2/2015) menyetujui
RAPBN-P tahun 2015. Dalam RAPBN-P itu, anggaran Kemenpora
mengalami kenaikan dari 1,78 triliun menjadi 3,03 triliun.
Menpora Imam Nahrawi beserta jajaran Eselon I dan II
Kemenpora seusai Rapat Kerja mengucapkan, terimakasih kepada
pimpinan rapat Teuku Riefky Harsya serta seluruh anggota
Komisi X DPR RI.
“Terimakasih atas waktu, kesempatan, pendalaman sekaligus
kedepan kami mohon untuk diawasi terlaksananya programprogram yang telah disepakati pada siang-sore ini, semoga
kerjasama kita terus berlangsung hingga program ini dirasakan
oleh masyarakat Indonesia,” ujar Menpora.
Salah satu hal yang disoroti oleh para anggota Komisi X
DPR RI dalam Raker ini adalah kinerja Program Indonesia Emas
(PRIMA) yang selama ini dinilai kurang maksimal. Menurut
Menpora Imam Nahrawi, sorotan Komisi X terhadap kiner PRIMA
adalah cara dari anggota parlemen untuk mengingatkan kepada
jajaran Kemenpora terkait sistem dan kinerja PRIMA.
“Saya kira itu adalah sesuatu yang sangat konstruktif dan
menjadi satu pikiran yang sama bahwa harus ada evaluasi di
tubuh PRIMA,” lanjutnya.
Menpora memastikan seusai pelaksanaan SEA Games 2015
Singapura pihaknya akan segera melakukan evaluasi PRIMA.
“Menjelang SEA Games 2015 ini kita biarkan dulu tetapi pasca
SEA Games pasti kita akan melakukan perubahan sistemnya
termasuk regulasi yang mengaturnya,” kata Menpora.
Terkait disetujuinya alokasi tambahan anggaran APBN-P
Kemenpora 2015, Menpora bertekad untuk lebih semangat
meraih prestasi. “Apa yang ada harus kita pertanggungjawabkan
dan buktikan bahwa dengan keterbatasan ini kita harus meraih
prestasi lebih besar lagi, bicara cukup tidak cukup semua
kementerian/lembaga pasti mengatakan belum cukup tetapi kita
punya semangat apapun di kita harus dimanfaatkan untuk hasil
maksimal,” ujarnya. (maslim)
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
3
Kedaulatan Pangan Akan Tercapai
Dalam Empat Tahun Mendatang
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) meyakini
swasembada pangan,
ketahanan pangan, dan
kedaulatan pangan, akan
tercapai dalam waktu
tiga hingga empat tahun
mendatang.
Jakarta, Laras Post – Jokowi mengatakan,
berdasarkan kunjungannya ke daerahdaerah, dirinya semakin yakin jika
swasembada pangan, ketahanan
pangan, dan kedaulatan pangan, akan
tercapai dalam waktu yang tidak lama.
“Semakin saya mengenal medan,
semakin saya yakin yang namanya
swasembada pangan, ketahanan pangan,
kedaulatan pangan akan bisa kita capai
dalam kurun waktu yang tidak lama.
Perkiraan kami 4-5 tahun bisa tercapai,
” kata Presiden Jokowi saat membuka
acara Jakarta Food Security Summit
(JFSS) ketiga, pada Kamis (12/2/2015)
di Jakarta Convention Center.
Presiden mengungkapkan, dari dialog
dengan para petani di area pameran,
dirinya memperoleh laporan yang
menggembirakan terkait peningkatan
produksi pangan. Bahkan terjadi kenaikan
yang terlibat, jika sebelumnya jumlah
produksi 2 ton, kini menjadi 4 ton, yang
dulu 6 ton menjadi 8 ton, yang dulu 1,5
ton menjadi 3 ton. “Artinya apa? Kalau
contoh sudah ada, yang mendampingi
sudah ada yang mengambil hasil atau
Presiden Jokowi saat membuka acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) ketiga
produk petani sudah ada, kemitraan
ini akan kita perluas, kita nasionalkan,”
terangnya.
Sebab itu, presiden akan mengajak
petani, petambak, peternak, kemudian
Kadin, dan mitra-mitra pengusaha
untuk membicarakan masalah
swasembada pangan. “Problemnya
juga tadi beberapa sudah kita catat
tapi mungkin ada tambahan-tambahan
problem lagi. Ketemu, kita langsung
kerja, dan kita lihat 3-4 yang akan
datang,” tutur Jokowi.
Foto: ISt
diskusi panel bertajuk, Modul Inovasi
Pembiayaan melalui wadah Koperasi
di Bidang Pertanian, Peternakan, dan
Perikanan.
Selain itu ada pula diskusi panel yang
digelar bertema, Kepastian Tata Ruang
dan Ketersediaan Lahan untukKetahanan
Pangan:, diskusi Pertanian, Peternakan,
dan Perikanan yang berkelanjutan,
hingga berakhir dengan rekomendasi
seminar ketahanan pangan oleh Ketua
Umum Kadin Indonesia kepada Wakil
Presiden Jusuf Kalla. (tim)
Pembukaan acara JFSS itu
dirangkaikan dengan panel diskusi
bertema, Pemberdayaan Wadah Koperasi
sebagai Kunci Keberhasilan di Bidang
Pertanian-Peternakan-Perikanan.
Hadir sebagai narasumber dalam
diskusi panel tersebut Mendagri Tjahjo
Kumolo, Menteri Perdagangan Rahmat
Gobel, Menteri Perindustrian Saleh
Husni, Menteri Koperasi dan UKM IGN
Puspayoga, dan Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti.
Pada hari kedua JFSS juga menggelar
Kembangkan Teknologi E-Ticketing PT KAI Gandeng Sony Felica
Senam Anmum Yophytta
Foto: ISt
Foto: ISt
ANMUM Materna Ajak Lebih dari
1000 Ibu Hamil untuk Bersenam
Jakarta, Laras Post - Anmum Materna sukseskan kampanye
“Celebrate The Changes” dengan mengajak lebih dari 1000
ibu hamil untuk melakukan senam Anmum Yophytta, dalam
kegiatan yang diselenggarakan di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu
(7/2), produk dari Fonterra Brand Indonesia tersebut sekaligus
juga melaunching varian terbarunya “Anmum Materna Mocha
Caramello”.
Senam Anmum Yophytta sendiri merupakan senam dengan
kombinasi gerakan dari Yoga, Pilates, Hypnoterapy, dan Tai Chi.
Di ciptakan khusus untuk ibu hamil dengan berbagai manfaat
antara lain:
1. Meningkatkan kemampuan berfikir positif.
2. Menjaga kestabilan emosi dan menghilangkan stress.
3. Mengurangi keluhan yang muncul selama hamil, seperti sakit
pinggang, nyeri sendi, dan morning sickness.
4. Membantu memperkuat otot-otot dasar panggul dan
dinding perut yang berperan penting selama kehamilan dan
persalinan.
5. Meningkatkan rasa percaya diri.
6. Meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, sehingga ibu
akan selalu merasa bahagia.
7. T e r b u k t i s e c a r a k l i n i s d a p a t m e n u r u n k a n
tingkat kadar Kortisol dalam darah.
Kampanye “Celebrate The Changes” di isi pula dengan
talkshow yang menghadirkan 5 narasumber, yakni dr.Reisa
Kartikasari (selebritis yang tengah hamil 8 bulan), dr.Nurdadi
Saleh, SpOG (Ketua Umum Persatuan Obstetri Ginekolog
Indonesia / POGI), Afriani Karina (Marketing Manager
Anmum), dan dr.Muliaman.
Raisa berbagi pengalaman kehamilannya kepada awak media,
di akuinya banyak perubahan fisik maupun emosi yang di alami
selama masa kehamilan. “Senang sekaligus mengharukan. Saya
menyadari pentingnya menjaga kesehatan fisik dan emosi selama
kehamilan. Oleh karena itu saya mendisiplinkan diri untuk latihan
fisik secara rutin, dan mengkonsumsi nutrisi yang cukup untuk
bayi yang saya kandung,” ucapnya.
“Saya percaya ketika saya fit secara fisik dan emosi serta
menikmati setiap perubahan berharga selama kehamilan saya,
maka kegembiraan yang saya rasakan ini akan memberikan
manfaat positif bagi bayi saya,” sambung Raisa.
Sementara itu dr.Nurdadi menjelaskan kebanyakan ibu
hamil mengalami berbagai perubahan baik fisik maupun emosi,
dimana tanda dan gejalanya berbeda pada setiap ibu, begitu
juga tingkatan dan frekuensinya dari trimester ke trimester
Perubahan ini di alami oleh seluruh bagian tubuh, mulai dari
system pencernaan, pernafasan, jantung dan pembuluh darah,
endokrin, metabolic, tulang dan otot, payudara, imunitas, hingga
sistem reproduksi, khususnya organ genital di bagian dalam dan
luar,” ujar dr.Nurdadi.
Menurutnya hormon estrogen dan progesterone memiliki
peran penting terhadap terjadinya perubahan tersebut. Selain
itu emosi ibu hamil cenderung labil dan sering memberi reaksi
berlebihan serta mudah berubah – ubah. Perubahan tersebut
seringkali di picu oleh kecemasan, baik itu kecemasan mengenai
kesehatan diri sendiri maupun sang janin.
Afriani Karina menerangkan Anmum sangat memahami
bahwa ibu hamil seharusnya menjalani masa yang menyenangkan
selama kehamilan. Melalui kampanye “Celebrate The Changes”,
Anmum Materna menunjukkan komitmennya sebagai parenting
partner, dengan menyediakan nutrisi lengkap untuk mendukung
pertumbuhan fisik dan otak bayi selama kehamilan dan juga
edukasi mengenai stimulasi yang baik untuk janin, sehingga ibu
bisa lebih tenang dan memiliki fikiran positif, serta merayakan
setiap perubahan berharga yang di alami selama kehamilan.
Dr.Muliaman turut pula memaparkan mengenai pentingnya
latihan olah fisik selama kehamilan, “dengan melakukan senam
Anmum Yophytta secara rutin, kesehatan fisik dan emosi ibu hamil
akan selalu terjaga. Gerakan – gerakan dalam senam ini sangat
baik dan bermanfaat dalam menjaga kondisi fisik dan emosi para
calon ibu selama hamil, sesuai dengan perubahan yang terjadi
selama kehamilan.” (Maslim)
Jakarta, Laras Post - Untuk mempermudah
sistem pembayaran elektronik (eticketing) pengguna jasa Kereta Rel Listrik
(KRL) di kota Jakarta, Bogor, Depok,
dan Bekasi, PT Kereta Api Indonesia
(KAI) Commuter Jabodetabek (PT KCJ)
melakukan kerja sama dengan Sony FeliCa
untuk pembuatan kartu chip elektronik.
Sony FeliCa sendiri selama ini dikenal
sebagai produsen kartu untuk berbagai
keperluan seperti tiket elektronik moda
transportasi massal, kartu identitas, dan
uang elektronik yang sudah dipakai di
Jepang dan berbagai negara lainnya.
Direktur Utama PT KCJ, Tri Handoyo
mengatakan, bahwa e-ticketing multi
trip saat ini sudah lebih dominan
dibandingkan dengan uang tunai. “Kami
menggandeng kerja sama dengan Sony
FeliCa yang menggunakan chipset C yang
eksklusif di Jepang, dan ini akan kami
bawa ke Indonesia untuk mempermudah
pengguna kereta di Indonesia,” ujar Tri,
Selasa (3/2/2015) di Jakarta.
Menurut Tri penggunaan kartu
dengan chipset kartu tipe C sudah dapat
diintegrasikan dengan sistem gerbang
elektronik di berbagai stasiun di Indonesia
T KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Sony FeliCa.
dan dapat juga dipakai di negara lainnya.
“Pengembangan kartu ini menggunakan
teknologi muktahir yang menggabungkan
seluruh jenis chipset baik tipe A, B, dan
C,” lanjut Tri.
Tri mengungkapkan dalam
penerapan kerja sama e-ticketing
dengan Sony FeliCa tersebut akan
berjalan lancar karena prosedur tapping
(meletakkan kartu) di gate elektronik
terdiri dari 800 kartu elektronik dan 200
gelang.
Tri menjelaskan, saat ini ada satu
operator telekomunikasi di Indonesia
yang tertarik untuk bekerja sama terkait
penggunaan chipset dari Sony tersebut.
“Saat ini baru Indosat yang telah
mengajukan tawaran kerja sama, dan
ini sangat positif untuk mempermudah
pengguna jasa KRL yang menggunakan
smartphone,” tandas Tri.
Sementara itu, Kazuyuki Sakamoto
selaku Senior General Manager FeliCa
Business Division, Sony Corporation,
mengatakan bahwa perusahannya
sudah memulai usaha sejak tahun
1998 di Jepang. “Kami sudah 10 tahun
berpengalaman dalam bidang produksi
kartu elektronik, dan kami juga sangat
tertarik untuk mengembangkan produk
kami ke Indonesia,” ujar Kazuyuki.
Menurut Kazuyuki, hubungan kerja
sama dalam pembuatan kartu untuk PT
KCJ merupakan kerja sama dalam jangka
panjang. “Kami ingin menjadi bagian dari
sistem transporasi untuk meningkatkan
dunia transportasi di Indonesia,” kata
Kazuyuki. (maslim)
Foto: ISt
sudah disosialisasikan oleh petugas PT
KCJ kepada masyarakat. “Kartu dari Sony
sama saja penggunaannya, yang berbeda
hanya chipset dan bentuknya yang lebih
fleksibel dapat berupa karet gelang
maupun penggunaan di smartphone,”
tambah Tri.
Sony FeliCa sendiri akan
mengeluarkan 1.000 chip kartu Sony
FeliCa di bulan Februari ini, yang
Pesawat Airbus A330 Garuda Indonesia Hadir di Kidzania
Peluncurkan program kerjasama Branding
Jakarta, Laras Post - Garuda Indonesia
(Persero) Tbk dan KidZania, pada
Rabu (11/2/2015), secara resmi
meluncurkan program kerjasama
Branding di area wahana bermain anak
–anak KidZania Pacific Place, Jakarta.
Peresmian kerjasama branding dan
peresmian wahana flight simulator
games dan mock-up pesawat A330
Garuda Indonesia tersebut dilaksanakan
secara simbolis oleh Direktur Komersial
Garuda Indonesia, Handayani dan City
Mayor KidZania Jakarta, Kerry Riza.
Kerjasama branding tersebut meliputi
pemasangan sebanyak 12 wahana flight
simulator games Garuda Indonesia dan
satu mock-up pesawat A330 Garuda
Indonesia dengan kapasitas delapan seat.
Nantinya, para anak – anak pengunjung
Kidzania akan dapat melakukan simulasi
(sambil bermain), bagaimana bekerja
menjadi pilot, pramugari, dan petugas
lainnya dalam melayani penumpang,
mulai dari check-in, boarding, during
flight hingga landing kembali.
Mock-up pesaawat Garuda
Indonesia A330 di KidZania tersebut
juga dilengkapi dengan dapur pesawat
(galley) yang dilengkapi dengan
microwave, trolly dan perlengkapan
lainnya untuk melayani penumpang.
Seluruh fasilitas tersebut dapat
Foto: ISt
digunakan oleh para pengunjung yang
terdiri dari anak - anak tersebut untuk
bermain dan berperan sebagai pilot,
pramugari dan penumpang.
Program ini merupakan salah satu
bentuk dukungan Garuda Indonesia
– bekerja sama dengan Kidzania - dalam
pengembangan pendidikan anak, berupa
pemberian gambaran tentang industri
penerbangan, safety & security di dunia
penerbangan, dan pemahaman terhadap
beberapa profesi di bidang industri
penerbangan, seperti pilot, pramugari,
tehnisi,operation dan lainnya, sehingga
memudahkan mereka untuk menentukan
cita citanya kelak setelah dewasa.
Sementara itu, anak-anak yang
berperan sebagai pilot - dalam flight
simulator games di Kidzania tersebut
- dapat memilih satu simulasi take
off/landing dari lima destinasi Garuda
Indonesia yaitu bandara internasional
Soekarno-Hatta (Jakarta), bandara
internasional Husein Sastranegara
(Bandung), bandara internasional Juanda
(Surabaya), bandara internasional Ngurah
Rai (Bali) dan bandara internasional
Kualanamu (Medan).
Direktur Komersial Garuda Indonesia,
Handayani menyambut baik kerjasama
Branding antara Garuda Indonesia dan
Kidzania ini dan mengatakan bahwa selain
sebagai upaya untuk meningkatkan brand
awareness Garuda Indonesia kepada
anak-anak - khususnya sebanyak 600.000
pengunjung Kidzania pertahunnya.
Program ini juga merupakan upaya
Garuda Indonesia untuk memberikan
pendidikan dini dan pengenalan mengenai
berbagai profesi di dunia penerbangan
kepada anak – anak khususnya pilot dan
pramugari, serta aspek-aspek keselamatan
dalam dunia penerbangan.
“Melalui program ini, kiranya anak
anak ini akan menjadi penumpang
loyal Garuda Indonesia dan tentunya
juga akan menjadi brand ambassador
Garuda Indonesia di masa depan,” kata
Handayani.
Sementara itu, City Mayor
KidZania Kerry Riza menyatakan,
bahwa establishment Flight Simulator
Garuda Indonesia ini dapat membantu
mengenalkan anak kepada dunia
penerbangan dan bermacam jenis
profesi di dalamnya sehingga dari sisi
orang tua membantu mengenali minat
anak sejak dini.
Hal ini ditegaskan oleh Direktur
Marketing & Kreatif KidZania George
Aly Razy, dari sisi pengembangan
karakter anak, establishment flight
simulator ini berperan membentuk
beberapa karakter yang diperlukan
oleh anak diantaranya ketika berperan
sebagai pilot anak belajar membuat
keputusan cepat dan tepat dalam
segala situasi. Sedangkan saat berperan
sebagai awak kabin anak belajar sigap
dalam berbagai kondisi dan mampu
memberikan kenyamanan.
Dalam wahana simulasi
penerbangan tersebut, Garuda
Indonesia juga memperkenalkan
konsep layanan, Garuda Indonesia
Experience, yang menyajikan aspek
terbaik dari Indonesia kepada para
pengguna jasa Garuda Indonesia.
Selain wahana simulator, pada
kesempatan yang sama Garuda
Indonesia juga meresmikan ticketing
office yang berada di sebelah mockup pesawat Garuda Indonesia di
KidZania.
Melalui ticketing office ini, selain
dapat memperoleh informasi mengenai
tiket promo Garuda Indonesia dan
pengajuan keanggotaan GarudaMiles,
para pengguna jasa Garuda Indonesia
juga dapat melakukan pemesanan dan
pembayaran tiket pesawat Garuda
Indonesia dengan menggunakan kartu
kredit.
Sebagai salah satu upaya Garuda
untuk meningkatkan brand awareness
Garuda Indonesia di seluruh fans
Liverpool, khususnya fans muda Liverpool,
Garuda Indonesia akan melaksanakan
program “#ChooseMeLFC”. Program
“#ChooseMeLFC” tersebut merupakan
kompetisi atas kerjasama Garuda
Indonesia dengan Liverpool FC untuk
memilih 1 orang anak berbakat (usia 8-12
tahun), dimana periode pengumpulan
video untuk anak-anak berbakat tersebut
dilaksanakan dari 5 Januari lalu hingga 28
Februari 2015 mendatang.
Pemenang dari program
“#ChooseMeLFC” akan diberangkatkan
ke Liverpool untuk dapat menyaksikan
pertandingan sepak bola antara
Liverpool FC vs Newcastle United
pada tanggal 11 April 2015 mendatang,
di Anfield Stadium. Untuk informasi
selengkapnya mengenai kompetisi
tersebut dapat diakses melalui www.
garuda-indonesia.com/choosemelfc.
KidZania merupakan wahana
bermain yang berkonsep edutainment
yang unik bagi anak-anak usia 2-16
tahun. KIDZANIA dibangun khusus
menyerupai replika sebuah kota yang
sesungguhnya, namun dalam ukuran
anak-anak, lengkap dengan jalan raya,
bangunan, ritel juga berbagai kendaran
yang berjalan di sekeliling kota.
Di kota ini, anak-anak memainkan
peran orang dewasa sambil mempelajari
berbagai profesi. Misalnya, menjadi
seorang dokter, pilot, pekerja
konstruksi, detektif swasta, arkeolog,
pembalap F1 dan lebih dari 100 jenis
profesi dan pekerjaan orang dewasa
lainnya. (maslim)
2
Pendidikan
& Kebudayaan
LarasT
Utama
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Galnas Gelar Pameran Pangeran Diponegoro
Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud
Foto: IST
Komisi X DPR Setujui RAPBN Perubahan
Kemendikbud Tahun Anggaran 2015
Jakarta, Laras Post – Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyetujui
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga
(RKAKL) Perubahan tahun Anggaran 2015.
“Dengan demikian atas kesepakatan dari Mendikbud dan para
anggota, RKAKL Perubahan tahun 2015 kita sepakati,” kata Ketua Komisi
X DPR RI Teuku Riefky Harsya, sambil mengetuk palu sebagai tanda
disetujuinya RKAKL Perubahan Kemendikbud tahun 2015, pada Kamis
(12/02/2015) di gedung Nusantara I, Kantor DPR RI, Jakarta.
Raker Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Ketua Komisi X DPR RI
Teuku Riefky Harsya, dan 40 orang anggota Komisi X DPR RI serta para
pejabat eselon satu dan dua dilingkungan Kemendikbud.
Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKAKL)
perubahan tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Mendikbud dan
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, serta Ketua dan Wakil ketua Komisi
X DPR RI.
Dengan demikian RAPBN Perubahan tahun anggaran 2015
Kemendikbud adalah sebesar Rp52 triliun. “Alokasi anggaran unit utama
sebagaimana yang disampaikan pada rapat sebelumnya dan juga usulan
program serta pagu baru sudah menjadi bahan pertimbangan kami,”
tutur Mendikbud.
Terkait dengan tambahan anggaran untuk Program Indonesia Pintar,
Mendikbud dan Komisi X DPR RI sepakat untuk memfokuskan sasaran
penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015 pada siswa sekolah
sebanyak 14,3 juta siswa. Selain itu juga disepakati KIP untuk anak usia
sekolah yang tidak sekolah sebanyak 3,6 juta anak.
Selanjutnya, Mendikbud dan Komisi X DPR RI juga sepakat bahwa
sisa anggaran akibat penyesuaian sasaran KIP, anggaran pemanfaatan
penghematan perjalanan dinas, dan sisa anggaran implementasi
Kurikulum 2013 akibat tidak diterapkan secara menyeluruh pada
tahun 2015 akan direalokasikan untuk program peningkatan akses dan
mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan
program pengembangan budaya.
Pada kesempatan itu, Mendikbud menyampaikan apresiasi saran
yang disampaikan Komisi X DPR RI atas RAPBN Perubahan tahun
anggaran 2015. Mendikbud berharap program pendidikan dan
kebudayaan dapat dijalankannya bersama-sama. Hal ini tiada lain untuk
mencerdaskan anak-anak bangsa. (sg)
Jakarta, Laras Post - Sosok
pahlawan nasional Pangeran
Diponegoro akan menjadi tokoh
utama dalam pameran yang digelar
di Galeri Nasional Indonesia, pada
6 Februari hingga 8 Maret 2015.
Dengan tajuk, Aku Diponegoro:
Sang Pangeran dalam Ingatan
Bangsa, pameran ini menyuguhkan
berbagai koleksi lukisan Raden
Saleh, yang biasanya dipajang di
Istana Negara, dan koleksi dari
seniman-seniman tanah air.
Galeri Nasional (Galnas)
Indonesia sebagai pusat museum
seni rupa Indonesia berperan aktif
dalam gelar pameran tersebut.
Tidak hanya menampilkan karya
seni rupa, pameran ini dirancang
sebagai pendekatan sejarah
perjuangan bangsa.
“Pameran ini kami harapkan
dan kami dedikasikan sebagai
sebuah apresiasi, penghargaan
terhadap peran dan kontribusi
dua tokoh, Pangeran Diponegoro
dan Raden Saleh,” ungkap Kepala
Mantan Ketua PGRI Dukung Ditjen Guru & TK
Jakarta, Laras Post – Mantan Ketua Umum Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Mohamad Surya, mendukung pembentukkan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen Guru
& TK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Mantan Ketua Umum PGRI periode 1998-2003 dan 2003-2008 itu,
mengatakan, gagasan mengenai paradigma guru sebagai penentu
pendidikan akhirnya terwujud dengan lahirnya Ditjen Guru.
“Kalau memang sudah ada Ditjennya, guru itu akan terurus betul,
karena di undang-undang tidak dibedakan guru PNS atau bukan, guru
saja dengan segala macam permasalahannya,” ujarnya saat melakukan
kunjungan ke Kemendikbud, pada Rabu (11/2/2015) di Jakarta.
Menurutnya, belakangan ini banyak komentar dari publik tentang
guru dan kurikulum. “Kurikulum bukan menjadi persoalan tetapi yang
menjadi persoalan adalah gurunya. Kalau gurunya bagus, kurikulum
apapun bisa jalan dan tepat,” jelasnya.
Mohamad juga memberikan dukungannya terhadap kebijakan
Mendikbud tentang Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan. UN ini, kata
dia, membuat resah bertahun-tahun. “Perjuangan undang-undang itu
lewat beberapa menteri, nah ini sudah mulai membumi,” tuturnya.
Mendikbud Anies Baswedan yang menerima langsung kunjungan
mantan Ketua PGRI itu, menyatakan pihaknya mengapresiasi kunjungan
tersebut.
Lebih lanjut Mendikbud mengatakan, secara eksplisit nama Ditjen
Guru membuat mantan Ketua PGRI tersebut sangat senang sekali. “Insya
Allah ini akan lebih baik buat guru,” ucapnya Mendikbud. (sg)
Foto: Dok Galnas
Mendikbud, Anies Baswedan membuka Pameran Dengan tajuk, Aku Diponegoro: Sang Pangeran dalam Ingatan
Bangsa, di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
Galeri Nasional Tubagus Andre
Sukmana, dalam konferensi pers,
Selasa (3/02/2015) di Galnas,
Jakarta.
Lebih lanjut, ia menyatakan,
pameran ini diharapkan menggugah
inspirasi pengunjung dalam
mengenang kembali perjuangan
heroik Diponegoro dan Raden Saleh.
“Selama berlangsung satu bulan ke
depan, Galnas membuka kesempatan
seluas-luasnya bagi masyarakat
untuk mengapresiasi para pahlawan
sekaligus mengedukasi masyarakat
Aspelindo
Assosiasi Pengusaha Limbah Industri Indonesia
Mengucapkan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
Budiyanto
Sekjen
Hartono
Ketua
Pimpinan Beserta Staff
PDAM TIRTA KAHURIPAN
KABUPATEN BOGOR
Mengucapkan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab Bogor
Fraksi Restorasi Kebangsaan
Mengucapkan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
H. Hadi Mulya A
Direktur Utama
Sudeni
Anggota DPRD
KPK Kembali Gelar ACFFest
Ketua KPK Abraham Samad saat mengikuti diskusi pada Pagelaran Festival Film Antikorupsi
Jakarta, Laras Post - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk yang ketiga kalinya, kembali
menggelar Festival Film Antikorupsi
atau Anti Corruption Film Festival
(ACFFest) 2015, pada Rabu
Foto: IST
(11/2/2015) di Pusat Perfilman
Haji Usmar Ismail (PPHUI), Jalan
HR Rasuna Said, Jakarta.
ACFFest 2015 mengusung tema,
Make Your Movie, KPK mendorong
masyarakat melakukan gerakan
terhadap seni rupa,” ujarnya.
Dipilihnya sosok Pangeran
Diponegoro, karena ia dikenal
masyarakat sebagai pejuang
kemerdekaan abad ke-19 yang
memimpin rakyat Jawa melawan
kolonialisme Belanda dalam Perang
Jawa (1825-1830).
Dalam pameran ini, Pangeran
Diponegoro dihadirkan melalui sudut
pandang pelukis klasik, seniman
kontemporer, serta masyarakat
umum.
Pameran ini merupakan
kelanjutan dari pameran seni Raden
Saleh dan Awal Seni Lukis Modern
Indonesia yang digelar Juni 2012 lalu.
Pameran yang berhasil menggaet 20
ribu pengunjung dalam dua minggu
tersebut diprakarsai oleh Goethe
Institut Indonesien, bersama Galeri
Nasional Indonesia, Sekretariat
Negara Republik Indonesia, dan
Kedutaan Besar Jerman.
Pameran terbuka untuk umum
dan pengunjung, pameran ini tidak
dipungut biaya. (sg)
perubahan sosial untuk masa depan
Indonesia yang lebih baik, melalui
medium film sebagai penyampai
pesan.
Menurut Wakil Ketua KPK
Zulkarnain, kunci sukses dalam
pemberantasan korupsi, salah
satunya melalui pelibatan
masyarakat dalam gerakan
antikorupsi yang mendorong
kesadaran untuk menciptakan
perubahan sosial. “Masyarakat
bisa menggunakan film sebagai
medium untuk menyuarakan ide
dan gagasan berkaitan dengan
kampanye antikorupsi,” ujarnya.
Zulkarnain melanjutkan, tema
video pun tidak hanya terbatas
pada isu pencegahan, tetapi
juga memungkinkan pada isu
pemberantasan korupsi lainnya.
“Ada kategori jurnalisme
warga. Nah, masyarakat bisa
memanfaatkan ajang ini untuk
melakukan investigasi atau
memantau pelayanan publik
misalnya,” jelasnya.
Selain peluncuran ACFFest
2015, dalam kesempatan ini juga
diputar film pendek bertema
antikorupsi dan talkshow dengan
tema, Film Sebagai Bagian dari
Gerakan Anti Korupsi. Bincang
ini menghadirkan pimpinan KPK
Zulkarnain dan sutradara Angga
Dwimas Sasongko.
Pada ACFFest 2015, sejumlah
kategori yang dikompetisikan
antara lain film fiksi, film
dokumenter, video jurnalisme
warga (citizen journalism), iklan
layanan masyarakat (public
service announcement/PSA) dan
film animasi. Seluruh kategori ini
terbuka untuk pelajar dan umum,
yang diproduksi pada 1 Januari 2014
hingga 5 Oktober 2015.
Selain kompetisi film, ACFFest
2015 juga menggelar kompetisi
ide cerita film dari kategori yang
ada. Peserta yang terpilih, akan
mendapatkan apresiasi dalam
bentuk dukungan produksi dan
pendampingan proses produksi
oleh praktisi perfilman, sekaligus
diikutsertakan sebagai peserta
ACFFest 2015.
Seperti tahun sebelumnya,
ACFFest 2015 akan menyeleng
garakan serangkaian kegiatan movie
day, antara lain talkshow bertema
isu antikorupsi, workshop citizen
journalism dengan pembuat film dan
wartawan, serta pemutaran film-film
nominasi ACFFest sebelumnya.
Movie day akan digelar di sejumlah
kota, antara lain Aceh, Jakarta, Solo,
Indramayu, Lampung, Surabaya,
Sumbawa, Pontianak, dan Kendari.
Festival yang telah digelar
selama tiga tahun terakhir ini, telah
menunjukkan partisipasi yang
menggembirakan. Pada ACFFest
2013, terdapat 181 peserta, dan
melonjak pada 2014 sebanyak 333
peserta. (maslim)
Sambungan
LarasT Utama
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Menanti Janji Presiden
............ Sambungan dari Hal1.................
Lima fraksi lainnya meminta presiden tetap melantik Budi
Gunawan, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa belum mengambil
sikap
Seperti diketahui, Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal
Kapolri. Presiden menunjuknya untuk menggantikan Jenderal
Sutarman. Namun sehari sebelum menjalani uji kelayakan dan
kepatutan di DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
Meski Budi Gunawan dijadikan tersangka, sesuai agenda
DPR tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Bahkan DPR
meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan menyerahkan
pelantikan Budi Gunawan ke Presiden.
Seperti terjepit oleh dua hal yang bertolak belakang, yakni
keputusan DPR yang meloloskan dan KPK yang menjadi tersangka
Budi Gunawan, presiden kemudian memutuskan untuk menunda
pelantikan Budi Gunawan, padahal di sisi lain telah memberhentikan
Sutarman sebagai Kapolri.
Kompolnas Kembali Ajukan Calon
Sementara itu, ditengah berbagai spekulasi yang berkembang,
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyodorkan 6 nama
calon baru ke presiden.
Enam nama yang diajukan Kompolnas itu, Inspektur Pengawasan
Umum Markas Besar Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan
Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kepala Badan
Pemeliharaan Keamanan Komisaris Putut Bayu Seno, Wakil
Kepala Polri Komisaris Badrodin Haiti, Sekretaris Utama Lembaga
Ketahanan Nasional Komisaris Suhardi Alius, dan Kepala Badan
Narkotika Nasional Komisaris Anang Iskandar.
Langkah Kompolnas yang mengajukan 6 nama baru calon Kapolri,
menumbuhkan spekulasi bahwa, presiden akan membatalkan
pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan, terlebih presiden secara
terbuka di Solo telah menyatakan, dirinya telah mengantongi enam
nama baru calon Kapolri, jika Komjen BG batal dilantik. (Tim)
KPU Siap Selenggarakan Pemilu Serentak
2015.............Sambungan dari Hal1.............
penyelenggaraan Pilkada dari segi anggaran maupun hal lain
yang dibutuhkan,” ujar Husni usai melakukan pertemuan dengan
presiden dan wakil presiden.
Ia menyatakan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk untuk
meng-exercise lagi mana saja tahapan yang bisa dipersingkat mana
bagian yang bisa ditiadakan, jika Pilkada serentak dilaksanakan
tahun 2015 ini.
Husni menegaskan, bahwa desain dalam penyelenggaraan
Pilkada serentak tahun 2015 ini, sudah diserahkan KPU ke DPR,
sehingga jika disetujui DPR maka pelaksanaan Pilkada serentak bisa
dilakuka pada tahun ini juga.
Selain itu juga disampaikan, bahwa KPU telah melaksanakan
tugas penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014
secara tuntas.
“Kewajiban formalnya telah dilakukan. Sekarang kami sedang
menyelesaikan yang tersisa dari penyelenggaraan pemilu itu,
utamanya pemilu legislatif, dimana masih ada daerah-daerah tertentu
yang jumlahnya sangat minimal dibanding jumlah kabupaten/kota
di seluruh Indonesia masih mempersoalkan calon yang terpilih,”
jelas Husni.
Kantor Bersama
Dalam kesempatan itu, juga disampaikan harapan KPU untuk
berkantor bersama-sama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan
Dewan Kehoramatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sebuah
gedung, yang bisa dinamakan Graha Pemilu.
Menurut Husni, kebutuhan Graha Pemilu bukan hanya gedung
tapi perlu area yang nanti diperuntukan bagi kebutuhan publik
yang menyampaikan aspirasi ke Bawaslu dan DKPP. “Jadi lapangan
itu bisa digunakan untuk penyampaian pendapat tapi juga tidak
menghalangi lalu lintas di sekitarnya,” jelasnya.
Komisioner KPU yang menghadap Presiden Jokowi dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla adalah Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia
Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay,
dan Arief Budiman. (ram)
Raisa Ajak Remaja Indonesia Raih Transformasi
Maksimal..........Sambungan dari Hal1..............
Sayangnya, keterbatasan informasi akan produk dan jenis kulit
yang dimiliki tak jarang membuat kulit mereka menuai berbagai
masalah seperti munculnya flek hitam, jerawat, kulit berminyak,
sensitif, komedo dan masih banyak lagi.
Untuk itu, Produk kecantikan kenamaan Pond’s pun menggaet
penyanyi Indonesia, Raisa untuk menjadi brand ambassador
terbarunya. Raisa yang memiliki segudang prestasi dan kecantikan
alami yang terpancar dalam dirinya pun membuatnya mampu
menjadi inspirasi bagi setiap kaum perempuan khususnya remaja.
“Pond’s memahami jika masa remaja penuh dengan dorongan
dari lingkungan khususnya dari teman sebaya. Oleh karena
itu, Pond’s White Beauty menggandeng Raisa untuk menjadi
brand ambassador untuk menginspirasi remaja Indonesia agar
mendapatkan transformasi kecantikan yang maksimal sehingga
rasa percaya diri dalam menjalani masa remaja terus tumbuh,” tutur
Anggiaswarj Odang, Senior Brand Manager Face Moisturizer Mass
and Premium Pond’s, PT Unilever Indonesia saat ditemui di Hotel
Mulia, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Bersama dengan Raisa, Pond’s mengajak para remaja untuk
merawat kulit dari dalam sehingga mereka bisa mendapatkan
transformasi kecantikan yang maksimal serta dapat menjalankan
masa remaja dengan penuh percaya diri.
“Transformasi maksimal bukan hanya ditujukan untuk
mendukung kesuksesan dan berkarier melainkan juga dalam hal
kecantikan karena kecantikan kulit wajah adalah sumber kepercayaan
diri namun diperlukan suatu proses untuk mencapai hal yang
maksimal. Bukan dengan cara instan karena cara tersebut hanya akan
menimbulkan masalah pada kulit Anda. Maka dari itu, remaja wanita
perlu melakukan perawatan kecantikan sejak dini,” kata Raisa.
Untuk menjawab segala keresahan remaja akan kulit wajahnya,
Pond’s menghadirkan rangkaian produk kecantikan untuk berbagai
jenis kulit wajah. Formula yang dimilikinya dapat bekerja hingga
kedalam, mencerahkan jutaan sel kulit dan menyamarjan noda hitam
untuk kulit tampak putih merona dan noda tersamarkan. Rangkaian
produk Pond’s White Beauty Moisturizer juga dilengkapi dengan pro
vitamin B3 untuk mencerahkan jutaan sel kulit dan menyamarkan
noda hitam. (Maslim)
Kunjungi website kami:
www.laraspostonline.com
3
Berlebihan Pemerintah Daerah Tolak Penghapusan PBB.................... Sambungan dari Hal1..........................
“Kami sudah kirim surat kepada
Presiden Jokowi. Saya juga secara
lisan sudah berbicara dengan
Mendagri Tjahjo Kumolo dan
Menkeu Bambang Brodjonegoro,
terkait rencana penghapusan PBB ini.
Saat ini masih menunggu arahan,”
kata Ferry usai Peresmian Media
Center kepada wartawan, pada Senin
(9/2/2015) di Kantor Kementerian
Agraria dan Tata Ruang, Jakarta.
Ia menyatakan, pihaknya saat
ini sedang mematangkan rencana
penghapusan PBB bagi rumah
hunian atau masyarakat menengah
ke bawah, termasuk kriteria apa
saja yang akan dibebaskan dalam
pembayaran PBB.
Ferry menegaskan, kebijakan
menghapus PBB bagi bangunan milik
masyarakat menengah kebawah,
dimaksudkan untuk meringankan
beban hidup masyarakat. “Sebetulnya
pungutan-pungutan yang menyangkut
masyarakat harus dikurangi. Itulah
fungsi pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan,
penghapusan PBB diperuntukan
bagi tanah dan bangunan milik
masyarakat menengah bawah.
Sementara untuk rumah komersial
seperti restoran, factory outlet
(FO)/pertokoan, perkantoran, hotel,
dan rumah kontrakan akan tetap
dikenakan PBB. “Kalau hunian
mewah nanti kita bikin kriteria lagi.
Mereka harus tetap kena karena
mereka mampu,” tegasnya.
Ia menyadari jika kebijakannya
itu, mendapat penolakan dari
sejumlah daerah karena PBB
merupakan sumber PAD. “Mereka
menolak karena berpikir semua PBB
dihapus, padahal kalau mau jujur
yang kita sebutkan tadi bahwa PBB
yang dihapus itu adalah PBB untuk
rumah yang dihuni masyarakat,
rumah kediaman, rumah hunian,”
terangnya.
Ferry menyatakan, menjadi
kewajiban pemerintah untuk
memberikan keringanan. “Kalau
orientasi hanya meningkatkan
jumlah nominal pemasukan kas
negara, kita lama-lama tukang
pungut ke masyarakat. Ga ada
fungsi pemerintah. Makanya kalau
dikatakan mengurangi PAD mari
kita hitung. Kan yang dibebaskan
hanya tanah dan bangunan yang
dihuni oleh masyarakat,” ujarnya.
Penolakan Daerah
Sebelumnya sejumlah kepala
daerah menyatakan penolakkan atas
rencana penghapusan PBB karena
akan mengurangi potensi PAD,
khususnya dari sektor PBB.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo
Kumolo mengakui, pihaknya
menerima keluhan dari sejumlah
kepala daerah menyangkut wacana
penghapusan PBB.
Ia menjelaskan, keberatan
para kepala daerah itu, dilandasi
kekhawatiran jika penghapusan PBB
dilakukan maka perolehan pajak
daerah akan mengalami penurunan.
“Sudah ada keluhan daerah,
sudah teriak. Karena ini (rencana
penghapusan PBB,red) menyangkut
PAD juga, menyangkut pajak daerah,”
kata Tjahjo kepada wartawan, pada
Jumat (6/2/2015) di Jakarta.
Secara terpisah Gubernur Jatim
Soekarwo menyatakan, menolak
rencana menghapus PBB. Menurutnya,
penghapusan PBB dan NJOP, dinilai
malah akan menjadikan pengaturan
pertanahan menjadi tak terukur.
Selain itu, penghapusan PBB
dan NJOP juga akan mengurangi
PAD bagi kabupaten/kota. “Tapi
yang paling terkena dampaknya
sebenarnya kabupaten/kota, jadi
silakan kabupaten/kota memprotes
kebijakan ini,” terangnya.
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Bogor Adang Suptandar
menyatakan, rencana penghapusan
PBB berpotensi mengancam
pelaksanaan sejumlah program
pembangunan di Kabupaten Bogor.
Disebutkan, kontribusi PBB
dalam APBD Kabupaten Bogor
cukup signifikan, yakni mencapai 5
persen atau dari Rp5,6 triliun APBD
Kabupaten Bogor, sebanyak Rp245
miliar merupakan kontribusi PBB.
Penolakan terhadap penghapusan
PBB juga datang dari anggota Komisi
C DPRD Kota, Abdul Muin Hafiedz
yang menilai,jika penghapusan
PBB dilakukan akan merugikan
pemerintah daerah.
Hal senada dikatakan, Sekretaris
Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kabupaten Sleman,
Haris Sutarta. Menurutya, perlu
pengkajian mendalam rencana
penghapusan PBB. Pasalya, jika PBB
dihapus maka, Pemerintah Daerah
(Pemda) akan kehilangan salah satu
pendapatannya.
Ia memastikan jika PBB dihapus
maka pemerintah daerah akan
mengalami penurunan pendapatan.
Kabupaten Sleman sendiri
Pendapatan dari sektor PBB sekitar
Rp 57 miliar per tahun.
Penolakan lebih keras
disampaikan, Bupati Bandung
Dadang M Naser, menurutnya
rencana penghapusan PBB merugikan
karena melenyapkan salah satu
sumber PAD.
Menurutnya, penghapusan
PBB tidak dapat dilakukan karena
akan sangat merugikan pemerintah
daerah. “Tidak bisa seperti itu, kami
sudah menyiapkan infrastruktur
dan melaksanakannya. Masa mau
dibebaskan begitu saja, itu sangat
merugikan,” tegasnya, kepada
wartawan, pada Jumat (6/2/2015)
di Bandung.
Legislator Mendukung
Dukungan datang dari sejumlah
anggota DPR RI, mereka menyatakan
mendukung rencana Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala BPN
menghapus PBB.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe
Kamarulzaman menyatakan,
rencana penghapusan PBB patut
mendapat dukungan karena hal itu
merupakan pelayanan yang baik bagi
masyarakat.
“Soal penghapusan itu kalau
idenya dalam rangka memberikan
pelayanan untuk rakyat saya kira
kebijakan akan terus kami dukung,”
ujarnya usai rapat kerja dengan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Ferry Mursidan Baldan, Kamis
(5/2/2015) di gedung DPR, Jakarta.
Ia menegaskan, kebijakan yang
memberikan banyak manfaat bagi
rakyat bakal mendapat dukungan
DPR. Namun, jika kebijakan tersebut
jadi dilakukan, maka harus ada
mekanisme yang harus dibicarakan
dengan Komisi II.
“Inikan soal tanah masyarakat,
jangan sampai soal pertanahan
berlarut-larut. Jika kebijakan ini
bisa menyelesaikan masalah, bila
perlu kita dukung penuh untuk
menambah anggaran ini yang penting
dan langsung pada masyarakat,”
katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR
Fadli Zon meminta pemerintah
untuk mengkaji lebih dalam, sebelum
penghapusan PBB bagi masyarakat
menengah kebawah dilakukan.
Menurutnya, rencana itu
bila tak dikaji secara benar, bisa
mengorbankan pemerintah daerah
yang kehilangan pendapatan.
“Sebaiknya diundang dulu seluruh
pemangku kebijakan yang memiliki
kepentingan terkait rencana itu,”
ujarnya. (her)
Pers Sehat Bangsa Hebat ................................................. Sambungan dari Hal 11.........................................
Pada saat awal, pers nasional
tentulah bagaimana memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan selanjutnya
bagaimana kita berjuang untuk
melanjutkan kemerdekaan dan juga
pembangunan bangsa,” tuturnya.
Wapres menjelaskan bahwa
kadangkala pers tergantung
pemerintah, sekarang kadangkadang pemerintah yang tergantung
pada pers. “Tentunya hal ini sebagai
pertimbangan-pertimbangan
kita semua untuk melanjutkan
kebersamaan kita,” katanya.
Teknologi adalah salah satu
komponen yang sangat berpengaruh.
Kalau dulu berita adalah apa yang
telah terjadi, sekarang berita adalah
apa yang sedang terjadi. “Berita
hari ini kita baca sekarang ini, tentu
mempunyai sesuatu hubungan yang
erat bagaimana teknologi menjadi
bagian dari media itu sendiri,” ucap
Wapres.
Media pun disamping menjadi
hal yang mencerahkan bangsa,
media merupakan sebuah industri.
Memang menjadi industri sekaligus
objektif tidaklah mudah. Namun,
sebagai media yang mencerahkan
bangsa haruslah bersifat objektif.
“Media sebagai industri haruslah
menguntungkan. Bagaimana
keduanya harus bersatu, menjadi baik
dan sekaligus dapat berkembang,”
ucap Yusuf Kalla.
Tema HPN 2015 adalah Pers Sehat
Bangsa Hebat, tetapi bagi Wapres jika
kata-kata dalam tema itu dibalikkan
juga merupakan pernyataan yang
baik, yakni menjadi, Bangsa hebat
pers akan sehat.
Dalam pemikiran Wapres, pers
yang sehat bermakna bahwa pers
akan memberikan mata telinga
yang objektif kepada bangsanya.
Untuk membuatnya menjadi baik
bagi kita semuanya, pers dapat
mempersatukan bangsa. Tetapi pers
juga dapat merenggangkan bangsa
ini.
Oleh karena itulah sekarang
telah banyak berubah, tidak lagi bad
news is a good news, tapi good news
is a good news. “Itu harapan kita
semuanya, namun dalam kesempatan
ini pula kita mempunyai banyak
kepentingan dalam memajukan
bangsa ini,” pesan Wapres.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers
Bagir Manan mengatakan bahwa
pers berperan besar dalam perjalanan
bangsa Indonesia, baik sebelum
maupun sesudah kemerdekaan.
Konsekuensi demokrasi atas dasar
persamaan antara penyelenggara
negara dan pers, sehingga timbullah
saling percaya, saling jujur dan
terbuka. Untuk itu, Bagir Manan
mengharapkan agar pers tidak
dibiarkan berspekulasi.
Bagir Manan mengingatkan
pembenaran tidak selalu berarti
kebenaran, pembenaran menjadi
elemen untuk membenar-benarkan
sesuatu. “Tidak ada yang benar kecuali
kebenaran itu sendiri,” ucap Bagir
Manan. Melalui HPN ini, Bagir Manan
meminta agar dilakukan penolakan
terhadap pers abal-abal. Ia pun
meminta agar pers tidak terlibat dalam
BPN Akan Bantu Legalisasi Aset Pemerintah....Sambungan dari Hal 11......
Menurutnya, persoalan
legalisasi aset pemda, salah
satunya dipicu oleh kepemilikan
aset yang belum jelas atau masih
dalam keadaan sengketa dengan
pihak lain, contohnya yakni,
Kantor Pemerintah Kabupaten
Sumedang yang diklaim sebagai
milik yayasan atau swasta.
Ferry juga meminta, seluruh
jajaran Kanwil BPN harus
mengerahkan sumber daya
manusia untuk mengawasi proses
legalisasi aset milik pemda sehingga
bisa berjalan secara cepat.
“Kita bantu legalisasi aset
seluruh wilayah Indonesia. Seperti
di Bandung, di sini kan banyak
sekali perguruan tinggi negeri,
lahan TNI, pemda, yang asetnya
belum tercatat. Kita nanti akan
perjelas surat-suratnya kalau
belum ada,” tegasnya.
Jika legalisasi aset telah
dilakukan, lanjut Ferry, maka
akan berpengaruh terhadap
penataan ruang yang akan
menjadi semakin baik.
Tak sebatas pada gedung
pemerintahan, ia pun meminta BPN
Kewilayahan untuk mengurus asetaset lain. “Termasuk soal kawasan
hutan dan perkebunan. Kita harus
membuktikan bahwa tanah itu harus
dimanfaatkan untuk kepentingan
rakyat,” ujarnya
Pertahankan Masyarakat Adat
Pada kesempatan itu, Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala
BPN juga menyinggung soal
pentingnya mempertahankan
keberadaan masyarakat adat di
wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
Ia meminta Kanwil Provinsi
Jabar memverifikasi jumlah
kelompok masyarakat adat,
guna mendapatkan sertifikat
hak komunal untuk kepastian
hukum dan keberlangsungan
hidup mereka.
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN juga menggulirkan
program legalisasi sertipikat
lahan dan bangunan milik
pondok pesantren, sekolah dan
tempat ibadah. (her)
hiruk pikuk yang terjadi saat ini.
Penanggungjawab HPN 2015
yang juga Ketua Umum PWI
Margiono melaporkan bahwa HPN
2015 dihadiri oleh wartawan dari
negara-negara di kawasan ASEAN.
Selain itu diisi oleh berbagai macam
kegiatan seperti pameran, hiburan
untuk rakyat di Tanjung Pinang dan
Batam yang dihadiri puluhan ribu
masyarakat, serta studi banding
peserta ke Singapura, .
Tampak hadir pada acara ini
Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri
Komunikasi dan Informatika
Rudiantara, Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi M Nasir, Menteri Koperasi
dan UMKM AAGN Puspayoga,
Menteri Pariwisata Arief Yahya,
dan Gubernur Kepulauan Riau M
Sani selaku tuan rumah. Juga hadir
para Gubernur yang hadir beberapa
provinsi, asosiasi televisi swasta,
serta para insan pers dari seluruh
Indonesia. (tim)
Terkait Proyek Sumberpitu Petani Minta Bupati
Bertanggungjawab....Sambungan dari Hal 11......
“Seharusnya bupati meninjau dan melakukan
survey langsung sebelum menandatangani
surat persetujuan pengajuan proyek itu. Jangan
hanya percaya pada anak buahnya saja tanpa
turun langsung ke lapangan. Biar tahu kondisi
sebenarnya,” kata Kusairi.
Anggaran proyek Sumber Pitu sebesar
Rp.95 juta bersumber dari dana APBN dengan
sistem multi years, pelaksanaannya selesai
tahun 2014 lalu.
Sementara itu PDAM yang akan
memanfaatkan proyek itu, dalam setiap
keterangannya selalu mengatakan, bahwa
soal Sumber Pitu telah melalui tahapan survey
lapangan dan telah bekerjasama dengan
instansi terkait, seperti pengairan, ESDM,
Cipta Karya dan tokoh masyarakat setempat.
(gus/her)
Program 5 Tahun Kemenkes: ‘Indonesia Sehat’
Jakarta, Laras Post - Penguatan
pelayanan kesehatan penting
dalam mendukung terlaksananya
program Indonesia Sehat. Untuk
itu, guna mendukung program
Indonesia Sehat, diperlukan 3 sistem
penguatan, yaitu: 1) Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer; 2)
Penguatan Sistem Informasi; serta 3)
Penguatan Sistem Pembiayaan.
Saat ini Indonesia masih
berada pada urutan 108 dari 187
negara jika dilihat dari sisi indeks
pembangunan manusia. Selain
itu, masalah kesehatan yang ada
juga masih kompleks. Mengatasi
hal ini, Menteri Kesehatan RI pun
menjabarkan program ‘Indonesia
Sehat’.
“Seluruh proses ini harus
ditunjang dengan ketersediaan
pangan, air bersih, sanitasi, energi
dan akses ke fasilitas kesehatan
dan pendidikan,” ungkap Menteri
Kesehatan (Menkes) Prof Dr dr
Nila F. Moeloek, SpM (K), saat
konferensi pers awal tahun tentang
program kerja Kemenkes di Gedung
Kemenkes RI, Jl HR Rasuna Said,
Jakarta, Selasa (3/2).
Program ‘Indonesia Sehat’
ini terdiri atas paradigma sehat;
penguatan pelayanan kesehatan
primer; dan jaminan kesehatan
nasional. Ketiganya akan dilakukan
dengan menerapkan pendekatan
continuum of care, paradigma
sehat dan penguatan pelayanan
kesehatan penting dalam mendukung
terlaksananya program Indonesia
Sehat. Untuk itu, guna mendukung
program Indonesia Sehat, diperlukan 3
sistem penguatan, yaitu: 1) Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer; 2)
Penguatan Sistem Informasi; serta 3)
Penguatan Sistem Pembiayaan.
Saat ini Indonesia masih berada
pada urutan 108 dari 187 negara jika
dilihat dari sisi indeks pembangunan
manusia. Selain itu, masalah
kesehatan yang ada juga masih
kompleks. Mengatasi hal ini, Menteri
Kesehatan RI pun menjabarkan
program ‘Indonesia Sehat’.
“Seluruh proses ini harus ditunjang
dengan ketersediaan pangan, air
bersih, sanitasi, energi dan akses ke
fasilitas kesehatan dan pendidikan,”
ungkap Menteri Kesehatan (Menkes)
Prof Dr dr Nila F. Moeloek, SpM (K),
saat konferensi pers awal tahun tentang
program kerja Kemenkes di Gedung
Kemenkes RI, Jl HR Rasuna Said,
Jakarta, Selasa (3/2).
Program ‘Indonesia Sehat’ ini
terdiri atas paradigma sehat; penguatan
pelayanan kesehatan primer; dan
jaminan kesehatan nasional. Ketiganya
akan dilakukan dengan menerapkan
pendekatan continuum of care dan
intervensi berbasis resiko
Dalam rangka penguatan
pelayanan kesehatan tahun 20152019, Menkes Nila menyebutkan
pihaknya akan melakukan
penguatan meliputi kesiapan 6
ribu puskes di regional. Selain itu,
akan dibangun juga 14 Rumah sakit
rujukan nasional dan 184 rumah
sakit rujukan regional.
Khusus untuk daerah terpencil
dan sangat terpencil, akan dibangun
Rumah sakit kelas D pratama,
dengan kapasitas 50 tempat
tidur untuk lebih mendekatkan
pelayanan kesehatan rujukan. Pada
regional Papua akan didirikan 13
Rumah sakit pratama. Sementara
pada regional Sumatera, Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan, dan
Sulawesi akan didirikan 55 Rumah
sakit pratama.
“Peningkatan mutu layanan
masyarakat membutuhkan kendali
mutu dan kendali biaya. Tapi kami
juga berharap masyarakat sendiri
mengerti perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) baik dalam individu,
keluarga maupun masyarakat,”
papar Menkes Nila. (Maslim)
2
Seni & Pariwisata
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
20 Tahun Glenn Fredly Berkarya
Bicara perjalanan musik
Indonesia, nama Glenn Fredly
bisa disebut sebagai penanda
zaman, terutama dalam bab
penyanyi solo pria.
Taufan
Taufan Artis Pendatang Baru Asal Aceh
Jakarta, Laras Post - Taufan artis pendatang baru asal Aceh
siap meramaikan dunia hiburan di Tanah Air. Berawal menjadi
bintang iklan di stasiun TV swasta, kini Taufan keterusan untuk
berlomba-lomba mengisi layar kaca Indonesia. Ketelatenannya
untuk ikut-ikutan casting di berbagai PH di Jakarta membuat karir
di dunia hiburan mulai cerah.
Wajah pria Aceh berkelahiran 2 November ini sering kali
terlihat di TV, seperti beberapa peran antagonis yang sering ia
mainkan di beberapa program Film televisi di beberapa stasiun
Tv swasta.
Dunia akting adalah dunia yang sangat ia cintai, terlepas dari
itu, ternyata bintang iklan dari salah satu gadget terkenal ini, selain
hobi akting dan pemotretan ia juga lulusan Magister Kenotariatan
dari salah satu universitas negeri di Sumatera.
Anak dari pasangan Hamzah dan Nurmala Harahap ini
kini sedang sibuk syuting untuk beberapa FTV, Ketika kami
jumpai disalah satu cafe di kawasan jakarta selatan, Taufan
juga mengatakan InshaAllah April 2015 ini film layar lebarnya
sudah tayang di bioskop, ia berharap film bergenre Horror
Berjudul “Guna-Guna Anak Muda” bisa Booming. Dalam Film
Ini Taufan Berperan sebagai RAMZI. Ketika ditanya masalah fee
honor yang ia peroleh, ia hanya senyum dan berkata cukup lah
hehehehehe…(Maslim)
Katy Perry The Prismatic World Tour in Jakarta
Jakarta, Laras Post
- Katy Perry Konser
Lagi di Jakarta Sabtu
9 Mei 2015. Hari ini
promotor Ismaya
Live mengumumkan
bahwa Kety Perry
akan kembali
mengadakan konser
di Jakarta, tepatnya
pada hari Sabtu, 9 Mei
2015. Ratu pop itu
sebelumnya pernah
mengadakan konser
di Sentul International
C o n v e n t i o n
Center pada 19 Januari
2012.
Ismaya Live
mengumumkan konser Katy Perry itu di Twitter dan YouTube.
Konser Katy Perry tanggal 9 Mei 2015 nanti akan diadakan
di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City. Konser
Katy Perry kali ini merupakan rangkaian dari Prismatic
World Tour yang dilaksanakan di 130 kota di seluruh dunia.
Ismaya Live juga mengumumkan harga tiket konser Katy Perry
yaitu sebagai berikut :
1. Diamond A : Rp 5.000.000,2. Numbered seating include food and beverage.
3. Diamond B : Rp 5.000.000,- Numbered seating include food
and beverage.
4. Gol A : Rp 3.000.000,- Numbered seating.
5. Gol B : Rp 3.000.000,- Numbered seating.
6. Festival 1 : Rp 2.300.000,- Free standing.
7. Festival 2 : Rp 1.400.000,- Free standing.
8. Festival 3 : Rp 900.000,- Free standing. (maslim)
Kuliner
Seafood merupakan
makanan favorit semua
kalangan, baik muda
maupun tua, karena
seafood merupakan
makanan berprotein
tinggi namun berkolestrol
rendah.
Jakarta, Laras Post - Restoran
Kapal Kapal Laut Kota Harapan
Indah, Kota Bekasi sajikan menu
makanan Seafood ala Kalimantan.
Rumah makan yang dihiasi replika
perahu berlayar ini membawa
pengunjung menyantap hidangan
bak di laut samudera.
Seafood yang ditawarkan di
rumah makan ini beragam ikan
segar mulai dari ikan lokal hingga
internasional.
General Manager Restoran
Kapal Laut, Thomas Tommie
ketika ditemui Laras Post
menjelaskan, bahwa restoran
Kapal Laut merupakan cabang
restoran Pondok Nelayan
Pontianak Kalimantan Barat, juga
anak perusahaan dari Transera
Group. Awal dibuka restoran
Kapal Laut pada 29 September
Ruang karaoke (replika dek kapal laut)
Jakarta, Laras Post - Glenn bukan
hanya menyanyikan lagu romantis
semata. Apa yang dilakukannya ketika
turun dari panggung pun menjadi
inspirasi. Ketika musisi lain sibuk
membahas pembajakan dan apatis
terhadap pemerintah, Glenn justru
berbuat sesuatu. Dia memberdayakan
masyarakat yang cinta kesenian dengan
mendirikan Rumah Beta di Ambon.
Wilayah Indonesia bagian timur
sering menjadi bahan perbincangan
di media sosial karena alamnya
yang memukau, Glenn justru telah
menciptakan lagu dan menggalakkan
kampanye sosial untuk memotivasi
masyarakat Indonesia Timur. Kampanye
itu dinamai Voice from the East.
Tidak terasa, 20 tahun sudah Glenn
mewarnai kancah seni negeri ini. Glenn
bukan hanya musisi, tetapi inspirator
yang mampu membuktikan bahwa selalu
ada celah untuk membuat perubahan.
Dua tahun terakhir, nama Glenn
terlihat di dua produksi film, Cahaya
dari Timur: Beta Maluku dan Filosofi
Kopi. Glenn menjadi produser di kedua
film itu.
Dalam wawancara di Kemang,
Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015), Glenn
mengaku, ketertarikannya dalam dunia
film kian menjadi ketika bertukar pikiran
dengan Angga Dwimas Sasongko.
Glenn merasa ada persoalan
mendasar yang sama, yang dihadapi
dunia film dan musik di negeri ini.
Mereka berdua lantas membangun
Visinema Pictures. Proyek awalnya
adalah menggarap film, Cahaya dari
Timur: Beta Maluku.
Proyek ini berisiko tinggi. Tema cerita
yang diangkat bukan kisah populer.
Latar tempat yang dipilih pun bukan
kota besar yang “menjual” macam Paris
atau setidaknya Jakarta. Glenn dan
Angga membuktikan bahwa kerja keras
dan kualitas tidak pernah mengkhianati
hasil. Cahaya dari Timur: Beta Maluku,
pun didaulat menjadi Film Terbaik di
Festival Film Indonesia 2014.
Tahun 2015 ditandai Glenn sebagai
titik perjalanan 20 tahun berkarya.
Selebrasi yang dilakukan cukup besar.
Tur 20 kota, meluncurkan buku, merilis
album, dan sebuah film. Meski Glenn
bukan musisi pertama yang menggarap
beragam proyek dalam satu rangkaian,
tetapi yang dilakukannya menjadi role
model tersendiri.
Sejak hengkang dari label mayor,
kreativitas Glenn semakin menjadi. Saat
perdebatan klise tentang lebih baik siapa,
antara musisi independen dan label
mayor, Glenn lagi-lagi membuktikan
bahwa ketiadaan sokongan dari
perusahaan rekaman besar membuat
dirinya tetap mampu bertahan.
Konser 17 tahun berkarya yang
pernah digelar Glenn pada 2012 menjadi
salah satu bukti. Glenn menggelar konser
besar tanpa sponsor. Sebuah terobosan
yang berani, sekaligus jawaban akan
tantangan bagi para seniman yang masih
menjadikan sponsor sebagai bantal dan
alih-alih tak berkarya.
“Saya selalu bilang, saya ingin terus
berkarya. Karena enggak mudah berkarya
di republik ini, di mana (masyarakat)
sulit belajar menghargai,” kata Glenn.
Dalam menjalani karier sebagai
seniman, Glenn pun tidak menampik
pernah mengalami frustasi. “Pernah
D’academy 2 Siap Lahirkan
Superstar Dangdut Indonesia
Jakarta, Laras Post - Dari Press
Conferences Program Dangdut
Academy Season 2 , yang
digelar di gedung SCTV Tower
lt 8, Senayan City, Jakarta
(Kamis, 05 Februari 2015) .
D’Academy merupakan
Program talent search
terbaru Inhouse Indosiar
, yang langsung diterima oleh masyarakat. Terbukti dengan
performa rating yang sangat memuaskan dan merajai Top program
All Station selama berminggu-minggu.
Setelah sukses dengan D’Academy1 yang melahirkan Bintang
Dangdut Lesti, sebagai Juara pertama, kemudian Ati juara kedua,
Frans, Subro, dan Ikip yang mana kelimanya telah menjadi idola
baru di Indonesia .
Hadir dalam Press Confrences, 35 Finalis terpilih dari Audisi
D’Academy2, 5 Finalis D’Academy1, Para Host, Juri, Coach Talent dan
tak ketinggalan Ibu Harsiwi Achamad, Direktur Program dan Produksi
SCTV.
Trio D’Terong (Rina Nose, Ramji dan Irfan Hakim) dipercayakan
kembali untuk menggawangi acara ini plus Host baru Andhika
Pratama. Kemudian Soimah, Uncle Jo, Nazar dan psikolog
Kasandra Putranto dipercayakan sebagai Coach talent. Juri
dipercayakan kepada Inul Daratista, Rita Sugiarto, Saiful Jamil,
Benigno, Iis Dahlia.
Semoga D’Academy2 menjadi tontonan yang menghibur bagi
Masyarakat Indonesia yang telah siap menjadi saksi lahirnya
Superstar Dangdut Indonesia di tahun Ini. (Maslim)
Malang, Laras Post - Kabupaten
Malang ternyata mempunyai wisata
pemandian yang selama ini, selalu
dipadati pengunjung. Sumber
Maron, merupakan tempat wisata
pemandian di Desa Karangsuko
Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Malang, memiliki keindahan alam
yang menarik perhatian pengunjung
dalam setiap harinya. Airnya yang
jernih dan pemandangan yang
indah,maka tidak salah kalau Sumber
Maron selalu di padati pengunjung.
“Kami sangat senang berkunjung
ke sini bersama keluarga di samping
tempatnya bagus juga murah meriah jadi
bisa terjangkau dari kalangan manapun,”
ungkap pengunjung yang berasal dari
Kecamatan Pakisaji kepada Laras Post pada
Minggu (08/02/15) di Sumber Maron.
Sumber Maron merupakan tempat
wisata yang menjadi salah satu aset
daerah dan juga sebagai lahan masyarakat
sekitarnya untuk mengais rejeki.
“Kami sebagai juru parkir sangat
berterima kasih dengan adanya wisata
ini, karena di sinilah kami bisa mengais
rejeki dan juga kami akan bertanggung
Sensasi Makan di Lautan Samudera
merupakan
perusahaan dibidang wisata baik
perhotelan maupun restoran yang
diprapakasai Thomas Effendy yang
sekarang menjabat Komisaris Utama
di Transera Group,” ujar Tomy
menerangkan.
Menu makanan kami 80 %
seafood namun ada juga ayam
goreng kering dan daging sapi lada
hitam. Menu andalan kami Ikan
Salju yang berasal dari kutub utara,
dagingnya empuk dan halus namun
terasa gurih, soal harga lumayan
kami menjualnya Rp. 75.000/ons.
Karena perekornya saja mencapai
sekitar 6 jutaan.
Diterangkannya bahwa harga
menu yang ditawarkan variatif dan
cukup terjangkau, untuk makan siang
hanya Rp. 25 ribu /org yitu paket
Asmat Asbun, Nasi, Ayam Goreng,
Sapi lada htam,buncis dan Teh Panas
/ Es. Disebutkan pula paket Asmat
Atom;
N a s i ,
Ayam goring
kecap, Toge ikan asin, Cumi
goreng tepung dan Teh Panas /
Es. Ada juga paket Asmat Doang;
Nasi, Ikan Dori, Baby kalian, udang
goreng tepung dan Teh Panas /
Es.
Diakuinya, ruang lingkup
persaingan kuliner di Kota Harapan
Indah ini memang cukup ketat,
maka dari itu kami mengedepankan
citarasa yang berbeda. Tak hanya
itu kebersihan dan pelayanan cepat
kami utamakan agar pelanggan bisa
Ruang VIP
stuck. Contoh, saat kampanye pembajakan
di Indonesia, kepikiran gimana karier
musisi, karier gue,” ujar Glenn tenang.
“Saya senang banget lewatin fase dari
berpendapat itu dilarang sampai bebas
seperti sekarang,” imbuh mantan suami
Dewi Sandra.
Glenn pun menyikapi tantangan itu
tanpa ada satu pikiran pun untuk berhenti
bermusik. “Kalau berhenti, enggak, tapi
vakum, iya. Saya enggak menyalahkan
musik, tapi saya mau cari suasana baru.
Masalah personal yang memengaruhi
banyak juga. Itulah kehidupan. Dunia
yang saya jalani sangat erat dengan apa
yang saya lihat. Saya jalani, dan naik
turunnya saya nikmati,” urainya.
Pada Oktober mendatang, Glenn
rencananya akan merilis film “Surat dari
Praha.” Film ini diadaptasi dari lika-liku
perjalanan musik Glenn selama 20 tahun
di industri musik. Film yang disutradarai
Angga itu akan mengangkat drama
romantis dengan latar kejadian yang
berbeda dari kehidupan Glenn, tetapi
dengan spirit yang sama.
Satu hal yang patut diapresiasi, meski
Glenn terbilang sukses sebagai produser
film, dia tetap membawa semangat yang
sama, “Cahaya dari Timur.”
Dia justru membangun satu
ekosistem baru dalam industri kreatif
untuk mewujudkan cita-citanya
mengangkat eskotisme dan multi
kultural dari Indonesia Timur yang
jauh dari sorotan media. Untuk itu,
Glenn menyiapkan sebuah film yang
akan mengangkat kisah Mama Aleta,
seorang tokoh perempuan inspiratif dari
Pulau Timor.
Sudah 11 album jadi saksi perjalanan
Glenn, kreativitas sebagai seniman lintas
latar belakang pun telah dibuktikan
melalui perannya sebagai produser
film. Apa yang dikerjakan Glenn tidak
berhenti sampai di sini, karena jalan
masih panjang.
“Karena kita semua punya impian
dan harapan. Bergantung bagaimana
k e r ja k e r a s k i t a l a k u k a n u n t u k
mencapai (impian) itu. Semakin dalam
kita melakukan sesuatu, ya kita harus
melakukannya dengan senang hati,”
tutup Glenn. (maslim)
Wisata Pemandian Sumber
Maron Suguhkan Keindahan
Restoran Kapal Laut Kota Harapan Indah, Bekasi
2012 lalu.
“Di Jabotabek ini, Transera Group
membawahi beberapa perusahaan
diantaranya, Restoran Kapal Laut
Bekasi, Restoran Kapal Laut Kelapa
Gading, Transera Waterpark dan
Transera Karaoke. Transera Group
Glenn Fredly
jawab dengan segala macam hal, utamanya
dengan keamanan para pengunjung agar
mereka bisa tenang dan bersantai demi
untuk menikmati keindahan wisata Sumber
Maron ini,” ungkap salah seorang juru
parkir di Sumber Maron.
Masyarakat Kabupaten Malang
berharap kepada pemerintah setempat,
khususnya Dinas terkait agar bisa menjaga
dan terus melestarikan kekayaan alam dan
dapat membuat wisata Sumber Maron lebih
baik serta memberikan kenyamanan bagi
para pengunjung. (al)
betah menyantap hidangan disini.
Fasilitas
Fasilitas kami disini cukup
lengkap ada Mushola, Toilet dan
yang spesial ruang karoke umum
(gratis) di lantai dua. Bagi siapa
saja yang mampir ke rumah makan
Kapal Laut bias berkaraoke ria
sambil menyentap hidangan. Ada
juga ruang VIP bagi anda yang ingin
mengadakan semacam pertemuan
dan meeteng.
Paket Valentine’s Days
Paket di malam valentine, menu
Romantic Dinner, yaitu, paket For
Couple untuk 2 orang; Ayam Saus
Mentega, Kangkung Tumis, Cumi
Goreng Tepung, Nasi Putih, Ice
Lemon Tea, Free Puding Coklat.
For Special untuk 4 orang, Udang,
Saus Nelayan, Ikan Gurame Goreng
Terbang, Kangkung Tumis, Ayam
goreng rica-rica, Nasi Putih, Ice Lemon
Tea dan Free Puding Coklat.
For Family untuk 6 orang, Ikan
Senangin Bakar, Cumi Asem Manis,
Udang Peci Saus Nelayan, Kangkung
Tumis, Ayam Goreng Kering, Nasi
Putih, Ice Lemon Tea dan Free
Puding Coklat.
Paket Imlek
Kapal Laut juga menawarkan
menu makanan paket Imlek dengan
harga terjangkau, Tables Package 1
Tampak depan
untuk 6 orang, Kepala Kakap, Sapi
Lada Hitam, Baby Buncis Tumis,
Ayam Goreng, Mie Goreng Imlek,
Nasi Putih, Buah Campur dan The
Tawar Panas / Es.
Tables Package 2 untuk 6
orang, Ikan Kakap Tim Hongkong,
Udang Goreng Telor Asin, Brokoli
saus kepiting, Ayam Saus Kecap,
Mie Goreng Imlek, Nasi Putih,
Buah Campur dan The Tawar
Panas / Es.
Menu Masakan Lainnya
Ayam Goreng Kering, Baby
Kailan, Baon Ginseng, Cap Chai
Seafood, Cumi Asam Pedas, Cumi
Bakar, Cumi Balado Petai, Cumi
Goreng Tepung, Cumi Saun
Nelayan, Cumi Saus Padang, Cumi
Saus Tiram, Ikan Bandeng, Ikan
Bandeng Goreng Kering.
Ikan Daging Tim Sayur
Asin, Ikan Gurame Asam Manis,
Ikan Jelawat Tim, Ikan Kakap
Gulai, Ikan Kerapu Asam Manis, Ikan
Kerapu Macan Tim, Ikan Lais Asam
Pedas, Ikan Patin Asam Pedas, Ikan
Salju Goreng Kering, Ikan Tim
Salju, Ikan Tim Sayur Asin, Kailan
Polos Saus Tiram, Kangkung
P o l o s T u m i s , K e p a l a I k a n
Asam Pedas, Kepiting Asam
Manis, Kepiting Soka, Kerang
Bambu Tiram Goreng Telor, Lalapan,
Pakis Hijau Tumis dan masih banyak
lagi. (Sugih)
Pertanahan
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
3
Komisi II DPR Dukung
Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Pengurus Kadin saat memberikan keterangan Pers
Foto: dok
Adukan Soal Tanah,
Kadin Temui Presiden
Jakarta, Laras Post – Masalah pengadaan tanah yang sering timbul dalam
pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu masalah yang disampaikan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulistyo mengungkapkan, masalah
infrastruktur, terutama kaitannya dengan pengadaan tanah, merupakan
salah satu materi yang dibahas Kadin dengan presiden.
“Alhamdulillah tidak lama lagi akan ada Perpres sebagai solusi untuk
masalah-masalah menjadi lebih jelas dan lebih mendukung,” ujar Suryo
usai melaporkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin kepada
presiden, pada Selasa (10/2/2015) di Istana Merdeka, Jakarta.
Suryo mengatakan, Rapimnas telah memutuskan, program Kadin ke
depan akan diselaraskan dengan program pemerintah dalam beberapa sektor
yang menjadi prioritas, seperti misalnya, industri maritim, pembangunan
infrastuktur, pembangunan pembangkit listrik, swasembada pangan, dan
pengembangan industri hilir.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, menurut Suryo, pihaknya
juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dianggap bisa mengganggu
kelancaran bisnis, baik menyangkut aturan-aturan, regulasi, dan sebagainya, terkait
dengan target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5,7% pada tahun 2015
ini.
“Kami memandang pemerintah telah menargetkan pertumbuhan
ekonomi yang cukup realistis tapi cukup menjadi tantangan bagi kami untuk
mencapai itu,” ujarnya.
Suryo menjelaskan, pihaknya memandang penting bagi kerja sama dari
dunia usaha untuk mendukung bersama pemerintah agar sasaran yang
ditargetkan pemerintah dapat kita capai. “Kami cukup optimis, bahwa dengan
saling kerja sama yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pas, target
itu bisa dicapai,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ketua Umum Kadin mengungkapkan, dalam pertemuan itu,
Presiden Jokowi juga memberikan arahan-arahan menyangkut kebijakan dan
perkembangan dari langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, yang
kesemuanya itu cukup memberikan harapan dan optimisme dari dunia usaha.
“Intinya kalau kita ingin menjamin adanya peningkatan, kebijakan-kebijakan
itu harus menunjang,” kata Suryo.
Sementara Wakil Ketua Umum Kadin James Riyadi mengatakan,
dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di tengah
melemahnya ekonomi global dan semua memproyeksikan penurunan
terhadap pertumbuhan ekonomi mereka, justru di tengah ini Indonesia
sedang mencoba menaikkan pertumbuhan itu dari 5,1 persen jadi 5,7
persen.
“Jika ini bisa terjadi, akan menjadi penonjolan dari Indonesia sebagai
tempat di mana iklim investasi justru adalah sesuatu hal yang baik,” kata
James.
James menegaskan, bahwa pemerintah mengajak Kadin untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen menjadi 5,7 persen. (her)
47 Pulau Terluar
Segera Disertipikasi
Jakarta, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana mensertipikatkan 47
pulau terluar di seluruh Indonesia, pada tahun 2015 ini.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan
mengatakan, dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau
yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni.
“Untuk pulau yang berpenghuni, sertipikat hak atas tanah akan diberikan
kepada warga masyarakat yang tinggal di situ, sedang untuk pulau yang tidak
berpenghuni akan disertipikatkan atas nama Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN,” kata Ferry, saat menyampaikan Hasil Rapat Kerja Nasional
Tahun 2015 kepada para wartawan, pada Senin (2/2/2015) di Jakarta.
Ferry menyatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus
ikut berperan aktif dalam menjaga kedaulatan serta aset bangsa dengan cara
melakukan sertipikasi atas pulau-pulau kecil dan terluar. Salah satu tujuan
pensertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah agar status hukum
pulau-pulau terluar Indonesia menjadi jelas.
Bangsa Indonesia memiliki pengalaman buruk terkait dengan Pulau
Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau tersebut terlepas dari Indonesia karena
tidak memiliki dokumen yang memadai. “Hal seperti itu tidak boleh terulang
lagi,” tegas Ferry.
Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
di seluruh wilayah Indonesia ada 92 pulau terluar yang menjadi prioritas
untuk disertipikatkan. Namun, sesuai dengan anggaran yang tersedia, untuk
tahun 2015 ini baru akan disertipikatkan sebanyak 47 pulau.
Patokan Harga Tanah
Pada kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
juga menyampaikan gagasan tentang patokan harga tanah berdasarkan Peta
Zona Nilai Tanah yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN.
Ia berpendapat, cara perhitungan harga tanah yang digunakan pada
saat membuat Peta Zona Nilai Tanah lebih mendekati kenyataan dibanding
dengan nilai yang tertera pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). “Buktinya,
sangat jarang ada pemilik tanah yang mau menerima ganti rugi, jika nilai
ganti ruginya sama dengan NJOP,” ujarnya.
Terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ferry mengusulkan
agar wajib pajak cukup sekali saja membayar PBB, bukan tiap tahun. “Tuhan
menciptakan tanah cuma sekali, kenapa pajaknya tiap tahun?,” katanya.
Ia berpendapat, jika tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk
kepentingan komersial, wajar saja jika ditarik pajak tiap tahun. “Tapi bagaimana
jika tanahnya digunakan untuk rumah tinggal? Apalagi jika pemiliknya
merupakan warga yang ekonominya kurang mampu,” jelasnya.
Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
BPN, Ferry mengatakan, ada tiga pokok fokus kebijakan yaitu peningkatan
kualitas pelayanan, percepatan penyelesaian sengketa agraria/pertanahan dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. (her)
Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
(BPN) mendapat
dukungan Komisi II
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI),
khususnya dalam upaya
peningkatan pelayanan
dan penanganan
sengketa pertanahan.
Jakarta, Laras Post – “Komisi II
DPR RI mendorong Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk
meningkatkan kinerjanya, khususnya
untuk kegiatan pensertipikatan
tanah bagi warga masyarakat
kurang mampu dan penanganan
sengketa pertanahan,” kata Rambe
Kamarulzaman saat memimpin Rapat
Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN dengan Komisi II DPR
RI pada Kamis (5/2/2015) di Jakarta.
Rambe menegaskan, jika
diperlukan tambahan anggaran untuk
mengakomodir upaya penyelesaian
masalah-masalah pertanahan,
termasuk penambahan jumlah tenaga
ukur, pengadaan alat ukur dan
sarana-prasarana pendukung lainnya.
“Silahkan diusulkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Komisi II
DPR RI juga meminta agar dalam
pengalokasian anggaran tahun
2015 Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN dapat benar-benar
mengoptimalkan pada kegiatankegiatan yang dapat dirasakan
manfaatnya secara langsung oleh
masyarakat.
Terkait dengan Laporan Realisasi
Anggaran tahun 2014, Komisi II DPR
RI menyatakan dapat memahami
dan menerima laporan realisasi
anggaran Kementerian ATR/
BPN tahun anggaran 2014 sebesar
Rp4.666.895.281.000,- (84,74%) dan
realisasi anggaran dirjen Penataan
Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
sebesar Rp681.136.437.000,- (90,37%).
Sedang untuk tahun 2015, Komisi
II DPR RI meminta Kementerian
Agraria dan Tata Ruan/BPN agar
meningkatkan tingkat penyerapan
anggaran.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan
mengatakan, bahwa berdasarkan
Peraraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan
Menteri Agraria dan TR, Mursyidan Baldan saat menggelar rapat bersama anggota dewan di gedung DPR.
Jangka Menengah (RPJM) 2015 –
2019, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN tidak mendapat
alokasi anggaran tambahan, termasuk
didalamnya kegiatan Quickwins yang
dibiayai dari baseline DIPA 2015.
Lebih lanjut Ferry mengatakan
bahwa pada saat ini Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN terdiri
dari tujuh Direktorat Jenderal,
Sekretaris Jenderal, Inspektorat
Jenderal, serta beberapa staf ahli.
Hal tersebut telah dietapkan dengan
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
2015 tentang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang dan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional.
Tiga Garis Besar
Sementara itu, Rapat Kerja
Nasional Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional (BPN) tahun 2015,
menetapkan tiga garis besar yang
menjadi fokus Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ BPN, yaitu
Pelayanan, Penyelesaian Sengketa,
dan Pengendalian Tata Ruang.
Rapat Kerja Nasional tahun 2015
mengusung tema, Mewujudkan
Kehadiran Negara dalam Kebijakan
Pertanahan Sebagai Ruang Hidup
Rakyat. Tema ini untuk menjawab
tuntutan penyelenggaraan Negara
khususnya dalam melaksanakan core
kompetensi bidang agraria, tata ruang,
dan pertanahan agar berjalan secara
maksimal, transparan, akuntabel,
adil, dan responsif seluruh jajaran
Kementerian ATR/BPN.
Peran strategis Kementerian
ATR/BPN, antara lain, dalam
penyelesaian konflik pemanfaatan
ruang antara sektor kehutanan
dengan sektor lainnya. Kementerian
ATR/BPN telah mempunyai
komitmen dengan Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
untuk menyelesaikan konflik
pemanfaatan ruang dan penyelesaian
masalah penguasaan dan pemilikan
tanah masyarakat di kawasan hutan
secara bertahap.
Selanjutnya Kementerian ATR/
BPN mempunyai peran strategis
dalam mewujudkan keberhasilan
pembangunan infrastruktur, terutama
dalam proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Sebagai contoh,
Kementerian PU-Pera membutuhkan
alokasi tanah untuk pembangunan
jalan, infrastruktur sumber daya air,
perumahan rakyat, dan infrastruktur
permukiman dengan luas + 135 ribu
hektar dalam lima tahun ke depan
(sampai dengan tahun 2019).
Untuk mewujudkan kehadiran
negara dalam kebijakan pertanahan
sebagai ruang hidup rakyat,
Kementerian ATR/BPN akan
memfokuskan kebijakan dan stategi
pada pelayanan, penanganan
sengketa, dan pengendalian tata
ruang. Peningkatan pelayanan
dilakukan melalui penyediaan
layanan online, penyederhanaan
SOP dan tarif, pelayanan hari Sabtu-
Foto: IST
Minggu. Peningkatan pelayanan juga
melalui penyampaian hak masyarakat
atas tanah antara lain Prona yang
berbasis teritori (desa/kelurahan)
dan penyediaan tanah bagi program
prioritas.
Untuk merespon kepentingan
investasi dan pembangunan,
pelayanan pertanahan diintegrasikan
dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) yang diorganisasikan
oleh BKPM. Kantor Wilayah BPN di
provinsi dan Kantor Pertanahan di
kabupaten/kota agar mendukung
program dan kegiatan PTSP.
Upaya penanganan sengketa
agraria, tata ruang, dan pertanahan
dilakukan melalui kegiatan
inventarisasi dan identifikasi
masalah, evaluasi HGU dan HGB
skala besar, menyiapkan saksi dan
tim ahli, mempertemukan para pihak
yang bersengketa, dan kebijakan
mediasi terhadap penanganan
sengketa. Sedangkan penyelesaian
konflik pemanfaatan ruang
dilakukan dengan menerapkan
one map policy, meningkatkan
koordinasi antar instansi, dan
pemaduserasian kawasan hutan
dengan RTRW.
Pengendalian pemanfaatan ruang
diwujudkan melalui pengawasan
teknis, pengembangan perangkat
pengendalian (perijinan, insentif/
disinsentif, dan peraturan zonasi),
serta peningkatan kapasitas dan
operasionalisasi PPNS bidang
Penataan Ruang. (her)
Cegah Banjir DKI Jakarta Butuh RTH Minimal 30 Persen
Jakarta, Laras Post - Provinsi DKI
Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) minimal 30 persen dari
luas wilayahnya. Keberadaan RTH
itu, diharapkan dapat mencegah
terjadinya bencana banjir.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Ferry Mursyidan Baldan mengatakan,
untuk dapat mencegah terjadinya
bencana banjir, Provinsi DKI Jakarta
harus memiliki RTH minimal 30
persen dari luas wilayah Jakarta.
“Jika hal tersebut tidak dapat
dipenuhi maka ancaman banjir
di Jakarta akan terus berlanjut,”
ujarnya saat melakukan kunjungan
kerja ke Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional DKI Jakarta,
Rabu (11/2/2015) didampingi oleh
Sekretaris Utama, Inspektur Utama
dan Deputi Survey Pengukuran dan
Pemetaan.
Ferry menjelaskan, untuk
penyediaan lahan RTH, salah satu
langkah konkrit yang dapat dilakukan
oleh jajaran Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ BPN, adalah dengan cara
melakukan inventarisasi tanah-tanah
terlantar yang ada di DKI Jakarta,
untuk dimanfaatkan sebagai daerah
serapan air.
“Saya minta kepada seluruh Kantor
Pertanahan di lingkungan Kantor
Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
untuk segera menginventarisasi tanahtanah terlantar,” terangnya.
Foto: dok
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan bersama
Sekretaris Utama dan Kakanwil BPN DKI Jakarta.
Ia juga menyatakan, apabila sudah tidak layak untuk digunakan.
ada tanah sengketa yang tidak mau Oleh karena itu, ke depan harus
didamaikan dalam lima tahun, d i u p a y a k a n u n t u k p i n d a h k e
maka segera tetapkan sebagai tanah gedung yang lebih layak, misalnya
terlantar.
menggunakan Gedung Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN
Ramah Tamah
yang terletak di Jalan Sabang atau
Dalam kunjungan ini, Menteri bisa menggunakan bekas Kantor
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Kementerian Perumahan Rakyat.
juga berkesempatan untuk beramah “Saya berkeinginan agar Kanwil
tamah dan memberikan pengarahan dapat menggunakan bekas Kantor
kepada jajaran Kantor Wilayah Badan Kemenpera,” lanjut Ferry.
Pertanahan Nasional Provinsi DKI
Pada kesempatan tersebut Menteri
Jakarta.
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
D a l a m a r a h a n n y a , F e r r y juga memberikan apresiasi terhadap
mengatakan bahwa gedung Kantor kinerja seluruh jajaran Kanwil BPN
Wilayah BPN DKI Jakarta saat ini Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi
masalah-masalah pertanahan yang
terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dengan
kerja keras dan koordinasi yang bagus,
ia yakin banyak masalah pertanahan
yang bisa diselesaikan.
Ferry juga meminta kepada Kepala
Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pertanahan untuk selalu meningkatkan
kapasitas para pegawainya, misalnya
dengan meningkatkan kemampuan
komunikasi dalam melakukan
mediasi. Kantor Wilayah BPN dan
Kantor Pertanahan merupakan satu
kesatuan dan memiliki peran dalam
meningkatkan kualitas pelayanan
pertanahan. “Kita harus layani
masyarakat dengan baik, jangan
pernah ada perlakuan berbeda dalam
melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap
pegawai di Kantor Wilayah BPN
Provinsi DKI Jakarta tidak ragu
dalam mengambil keputusan. Untuk
mendukung hal tersebut, setiap hari
Selasa akan disediakan waktu untuk
pemaparan. Maksud dari kegiatan
tersebut agar setiap pihak dapat
berdiskusi sebelum pengambilan
keputusan. ”Keputusan yang diambil
nanti merupakan keputusan saya,
karena itu jangan ragu,” kata Ferry.
Terkait pelayanan pertanahan,
Ferry mengapresiasi inovasi pelayanan
yang sudah dilakukan oleh lima Kantor
Pertanahan di DKI Jakarta. Namun ia
meminta agar pelayanan pada malam
hari dapat lebih ditingkatkan. (her)
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
“Pers Sehat Bangsa Hebat”
Kepri 2015
C. Herry SL
Pemred Laras Post / Ketua DPW NCW DKI Jakarta
2
SeputarLarasT
Pertanahan
Utama
10
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Pembangunan RTRW Temui Kendala
Pembangunan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
menemui kendala akibat
kepala daerah inkonsisten,
sehingga pelaksanaan
RTRW menyimpang dari
arah pembangunan.
Foto: ist
Menkeu, Bambang P.S. Brodjonegoro
Atasi Kendala Pembebasan Lahan,
Pemerintah Bentuk Bank Tanah
Jakarta, Laras Post – Masalah pembebasan lahan, hingga
saat ini, masih menjadi kendala utama dalam pembangunan
infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini,
pemerintah akan membentuk bank tanah (land bank).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro
mengatakan, pembentukan land bank perlu dilakukan segera
untuk meningkatkan kedaulatan pemerintah dan menjamin
pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan
sebagaimana mestinya.
Proyek infrastruktur sulit untuk dilaksanakan, jika masalah
pembebasan lahan selalu terjadi. “Kalau pemerintah tidak
punya kedaulatan di republik ini, maka segala proyek ini
tidak akan pernah bisa jalan,” kata Bambang di sela rapat
kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, pada Rabu
(12/2/2015) malam di gedung DPR RI.
Bambang menegaskan, dengan adanya land bank, maka
nantinya lembaga ini yang akan melakukan pembebasan tanah
sebelum proyek pembangunan infrastruktur dimulai.
Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, saat ini pemerintah
terus melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menganai pembentukan land bank yang akan
berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).
Ia menyebutkan, ide dari BLU (land bank) ini adalah
ketika sudah mendapat indikasi daerah-daerah ini (untuk
pembangunan infrastruktur), maka BLU itu yang akan
melakukan pembelian (tanah) terlebih dahulu, kemudian,
ketika akhirnya proyek ini jadi akan direalisasikan, maka
pihak yang menjalankan proyek, apakah kementerian, apakah
investor, tinggal membeli dari BLU tersebut.
Menurut Menkeu, jika pembebasan tanah baru dilakukan
setelah proyek diluncurkan, hal tersebut dikhawatirkan akan
menghambat pelaksanaan proyek sendiri.
“Kalau launching proyeknya, lakukan lelang, baru
pengadaan tanah, saya yakin proyek ini tidak akan jadi, karena
saya yakin harga tanah ini begitu bocor akan naik luar biasa,
sehingga akhirnya malah menyulitkan dari land acquisition
itu sendiri,” jelasnya
Ia mencontohkan, pembangunan ruas tol Trans Jawa,
misalnya, saat ini masih terkatung-katung karena terkendala
masalah pembebasan tanah. “Kita sudah tahu persis berapa
banyak proyek yang terhambat hanya gara-gara masalah
pembebasan tanah, termasuk Trans Jawa, misalnya, di Jawa
Tengah bagian utara, ada beberapa ruas yang sama sekali
belum dibebaskan,” ungkapnya. (her)
Bangunan Untuk Keperluan
Komersial Tetap Kena Pajak
Jakarta, Laras Post – Wajib pajak yang berasal dari masyarakat
menengah kebawah, nampaknya akan menyambut baik gagasan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yang akan menghapus
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, bahwa rencana
penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya akan
dikenakan untuk rumah hunian masyarakat menengah
kebawah.
“Untuk rumah hunian menengah keatas dan rumah untuk
keperluan komersial seperti restoran, hotel, dan rumah kontrakan
akan tetap dikenakan PBB,” ujarnya saat menjadi pembicara pada
Seminar Nasional, Urban Motion Innovation in Solving Urban
Mobility Problems, pada Sabtu (7/2/2015) di Aula Barat Kampus
Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ferry menjelaskan bahwa pihaknya akan mereformulasikan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Usulan untuk mereformulasi
NJOP merupakan semangat penguatan peranan negara dalam
pengendalian harga tanah bagi warganya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah kedepan akan
membuat standarisasi nilai tanah di berbagai wilayah di Indonesia.
“Standarisasi tersebut merupakan batas atas dari harga tanah,
sehingga tidak ada lagi transaksi jual beli tanah di atas harga itu.
Ada pengendalian harga tanah oleh negara disini,” ungkapnya.
Pada akhir sambutanya Ferry menyatakan, kekagumannya
kepada para mahasiswa ITB yang berinisiatif menyelenggarakan
Seminar Nasional tersebut. Dengan mengangkat tema mengatasi
masalah mobilitas di perkotaan menunjukkan bahwa para
perencana tata ruang muda dari ITB sudah peka dengan masalah
ruang gerak di perkotaan. Oleh karena itu Pemerintah menunggu
hasil rekomendasi para perancang tata ruang muda tentang solusi
masalah mobilitas di perkotaan dari seminar tersebut. (her)
Lowongan
Membuka lowongan sebagai wartawan, kepala biro (kabupaten/kota), Kepala perwakilan
(provinsi), di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta
Utara, Depok, Tangerang, Bogor, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa
Timur, DI Yogyakarta.
Kualifikasi :
- Pendidikan Minimal SMA/Sederajat
- Menguasai (Ms Office)
- Komunikatif, mampu bernegosiasi dan membangun tim kerja
Jika berminat hubungi
kantor redaksi laras post
Jl. Raya Mabes Hankam
No 26 Bambu Apus, JakartaTimur
021 - 84311368
Bandung, Laras Post – Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Ferry Mursyidan Baldan
menyatakan, faktor inkonsistensi dari
kepala daerah yang menyebabkan
pelaksanaan RTRW tidak sesuai
dengan arah pembangunan.
Untuk itu, Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala BPN mengajak
pemerintah daerah konsisten
melaksanakan pembangunan rencana
tata ruang wilayah (RTRW). “Kepala
daerah memegang peranan penting
dan teman-teman dinas hanya bagian
perencana,” kata Ferry pada Sabtu
(7/2/2015) di Bandung.
Lebih lanjut ia juga menyatakan,
kompleksitas permasalahan RTRW
karena terdapat perbedaan visi
maupun misi antara perancang
dengan pelaksanaan di lapangan.
“Perencanaan yang terealisasi sebesar
Ilustrasi Tata Ruang Kota Bandung
40 persen maka pembangunan tata
ruang di Indonesia akan berjalan
baik,” ujar Ferry.
Ferry mengimbau seluruh kepala
daerah di Indonesia menyusun visi
dan misi RTRW yang sama dengan
perancang.
Ferry menambahkan, kepala daerah
juga harus konsisten membangun
Foto: Repro LP
wilayah contohnya tidak menghentikan
proyek di tengah proses pembangunan
yang sedang berjalan. “Hal itu akan
berpengaruh terhadap kepercayaan
masyarakat dan investor,” ujarnya.
Terkait hal lainnya, Ferry
menganalisis pembangunan pada
ruang terbuka harus bersifat urban
(bergerak) karena sesuai karakter
pembangunan di Indonesia.
Ia kembali menegaskan,
Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN harus hadir
di tengah masyarakat guna
mengawasi pemanfaatan RTRW
guna menghindari konflik yang
berpotensi merusak tatanan
sosial. (her)
Pejabat Kementerian ATR/BPN Agar Sosialisasikan Kebijakan
Jakarta, Laras Post – Agar tercipta
hubungan yang harmonis antara
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dengan pers, setiap pejabat
dilingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN
dapat memberikan keterangan
kepada para wartawan terkait
kebijakan yang telah dikeluarkan.
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN, Ferry Mursyidan
Baldan mengungkapkan, setiap
pejabat dilingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat
memberikan keterangan kepada
para wartawan terkait kebijakan
yang telah dikeluarkan.
“Tujuannya agar tercipta
hubungan yang harmonis antara
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN dengan pers,” kata Ferry
saat meresmikan Media Centre pada
Senin (09/02/2015) di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Ferry menyebut ada tiga fungsi
dari kehadiran wartawan, yaitu
memberikan informasi yang valid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan
dan akurat mengenai pertanahan,
menyampaikan tugas pokok dan
fungsi dari Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN dan memberikan
dukungan kepada Kementerian ini
terhadap kebijakan-kebijakan yang
telah dilakukan.
Hadir pada acara ini Para Eselon I,
Kepala Pusat Hukum dan Hubungan
Foto: ist
Masyarakat, Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Banten, serta para wartawan
dari media cetak, media elektronik
(TV dan Radio), dan media online.
Peresmian Media Centre
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN itu, bertepatan dengan
Peringatan Hari Pers Nasional yang
jatuh pada tanggal 9 Februari.
Ferry berharap dengan kehadiran
Media Centre ini dapat menjadi
energi untuk mengingatkan setiap
elemen bangsa agar setia pada
cita-cita pendiri negeri ini. “Ini
merupakan tugas dan peran dari
media untuk mengingatkan kita atas
hal tersebut,” kata Ferry.
Pada kesempatan yang sama,
Kepala Pusat Hukum dan Hubungan
Masyarakat, Kurnia Toha mengatakan,
Media Centre Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN dapat menjadi
tempat untuk berkumpul dan diskusi
para wartawan. “Diharapkan agar para
wartawan dapat memberi masukan
dan saran kepada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN,” ujarnya.
Ruangan Media Centre
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
BPN terdiri dari dua bagian, tempat
diskusi dan ruang rapat. “Ruangan ini
juga dilengkapi dengan Meja, Kursi,
Faksimili, Internet, serta disediakan
juga konsumsi untuk rekan-rekan
wartawan,” kata Kurnia. (her)
Kanwil BPN Kalsel Serahkan Sertipikat Program Legalisasi
Kotabaru, Laras Post – Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Propinsi Kalimantan Selatan,
telah menyelesaikan program
legalisasi aset tahun 2014. Penyerahan
sertipikat dilakukan secara simbolis
oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Ferry Mursyidan Baldan
kepada tujuh orang perwakilan
masyarakat dan instansi pemerintah.
Program legalisasi asset yang
dilaksanakan oleh jajaran Kantor
Wilayah BPN Kalimantan Selatan
itu, berhasil mensertipikasi 25.593
bidang tanah dan tersebar di 13
kabupaten/kota yang ada di propinsi
setempat.
Ferry Mursyidan Baldan berpesan
kepada seluruh jajarannya agar jangan
ada hambatan kepada masyarakat
dalam program sertipikasi tanah.
“Jangan ada lagi masyarakat
sulit mendapatkan legalitas atas
tanahnya, sertipikat merupakan
pengakuan atas kepemilikan tanah
masyarakat,” ujarnya saat acara
penyerahan sertipikat pada Sabtu
(31/01/2015) di Kotabaru Kalsel.
Ia mengungkapkan, pada masa
mendatang, kebijakan program
legalisasi aset melalui program Prona
akan menggunakan pendekatan
teritorial berbasis desa/kelurahan.
Dengan digunakannya pendekatan
tersebut, diharapkan tidak ada lagi
masyarakat yang kesulitan memperoleh
kepastian hak atas tanahnya. “Dengan
digunakannya pendekatan teritorial,
juga mempertegas kehadiran negara
di masyarakat tekait masalah
pertanahan,” ujar Ferry.
Selain itu, lanjut menteri agraria,
sesuai dengan nomenklatur kementerian
baru yang menggabungkan konteks
pertanahan dan tata ruang, penerbitan
sertipikat tanah harus sesuai dengan
rencana tata ruang.
Terkait dengan hal tersebut, jelas
Ferry, pendekatan penataan ruang
yang akan digunakan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN adalah
pendekatan per provinsi dengan
menggunakan kebijakan peta tunggal,
one map policy. “Penggunaan
kebijakan peta tunggal diharapkan
dapat memberikan gambaran
keadaan yang sesungguhnya
sehingga keputusan pemerintah
terkait dengan pertanahan dapat
diambil dengan tepat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN juga menyampaikan
rasa terima kasih atas dedikasi,
sumbangan tenaga, pikiran dan
waktu kepada Kepala Kantor
Wilayah BPN Propinsi Kalimantan
Selatan, Binsar Simbolon, S.H.,
M.Si. yang per tanggal 1 Februari
2015 memasuki masa purna
tugas. (her)
Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat
Mengucapkan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
Villa
penginapan
yang sejuk
dan Asri
di Puncak
Bogor
Kamar tidur: 124 Luas tanah: 5415 m2
Kamar mandi: 185 Luas bangunan: 4800 m2
“Pers Sehat Bangsa Hebat”
Alamat Graha Dinar :
Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Bogor
(0251) 825 - 5047, (0251) 825 - 5062
H. Kherlani, SE MM
Bupati Pesisir Barat
Megapolitan
LarasT Utama
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Kampung Bupati Gelap Gulita
Bekasi, Laras Post - Jalan antara Kecamatan Kedungwaringin Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi gelap gulita.
Akibatnya Jalan menuju kediaman Bupati Bekasi Neneng
Hasanah Yasin itu, menjadi rawan kecelakaan dan kejahatan.
Beberapa warga sekitar mengungkapkan, sering terjadi kecelakaan
dan perampasan kendaraan karena jalan sangat gelap akibat kurangnya
penerangan. Bahkan pada beberapa waktu lalu pernah terjadi hingga empat
kali kecelakaan dalam satu hari.
Korban perampasan kendaraan adalah para pekerja yang hendak
pulang setelah bekerja shift 2 atau sekitar pukul 02 : 00 WIB. Lokasi yang
menjadi titik perampasan kendaraan ialah di perbatasan Kampung Kedung
Kole - Kampung Wates, tepatnya di depan Kandang Sapi dan di Kampung
Panderesan
Salah seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang bakso keliling,
Enjoy menyatakan, dirinya berharap kepada pemerintah dan Dinas
Penerangan Jalan Umum ( PJU ). Untuk segera memperbaiki dan memasang
lampu penerangan jalan. “Saya takut apabila pada saat saya sedang berjualan
di tabrak dari belakang hanya karena jalan yang gelap,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, selain gelap kondisi jalan juga mengalami retak-retak,
sehingga menyebabkan kecelakaan dan kerawanan semakin meningkat.
“Bagaimana tidak rawan, selain jalan rusak, penerangan jalan juga hanya
mengandalkan penerangan dari lampu di rumah warga pinggir jalan,”
terangnya.( Bote / Erwan HMZ )
Forum Mahasiswa Bogor Apresiasi Insan PERS
Bogor, Laras Post – Dalam rangka
Hari Pers Nasional ke 69 yang jatuh
pada tanggal 9 Pebruari setiap
tahunnya, Ketua Forum Mahasiswa
Bogor, Rahmatulah menyampaikan
apresiasi atas kerja Insan pers dan
menaruh harapan besar kepada para
pencari berita yang bertugas di Bogor.
Ia mengatakan, hari Pers nasional
hendaknya bisa menjadi ajang
silahturahmi untuk mempererat
solidaritas para kuli tinta dan menjadi
bahan evaluasi bagaimana junalis
lebih giat lagi untuk menyampaikan informasi yang berkualitas
untuk masyarakat.
Selain itu, Rahmatulah juga berharap agar pers dapat lebih
menjaga independensinya agar informasi yang dimuat tidak
ada rekayasa ataupun titipan. “Dan, satu hal lagi mendorong
pembangunan masyarakat yang cerdas dan menjadi penyeimbang
pemerintah agar lebih baik ke depan,” ujarnya.
Ketika disinggung program yang akan dilaksanakan FMB, dalam
waktu dekat ini, Rahmatulah mengungkapkan, pihaknya akan
melaporkan sejumlah dugaan korupsi yang ada di Dinas Bina Marga
Pengairan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). (david)
Peran PERS Sangat Penting
Dalam Mensukseskan Pembangunan
Bogor, Laras Post – Hari Pers
Nasional (HPN) ke 69 diharapkan menjadi momentum
untuk meningkatkan peran
pers, terutama dalam mendorong masyarakat melek
media dan informasi sehingga berlangsung pencerahan
secara berkesinambungan.
Demikian disampaikan
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Bogor,
Wawan Munawar Sidik yang
diwawancarai Laras Post,
bertepatan dengan peringatan HPN ke 69. Ia juga menyatakan, pihaknya
sangat mengapresiasi peran pers, khususnya dalam hal penyampaian pemberitaan dan informasi.
Lebih lanjut, Wawan berharap, pada peringatan HPN ini, pers bisa meningkatkan perannya terutama dalam mendorong masyarakat Kabupaten
Bogor, melek media dan informasi. Terlebih saat ini pesatnya perkembangan
teknologi dan informasi, seiring dengan itu maka masyarakat dituntut untuk
siap menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
“Kami berharap pers bisa memberikan kontribusi yang positif demi
kesuksesan bangsa. Terlebih pers merupakan lembaga untuk menguatkan
konsentrasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, agar berjalan dengan
baik dan maksimal. Selain itu, kami juga berharap pers mampu memiliki
spirit baru untuk menjadi insan pers yang berguna bagi bangsa dan negara,”
tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya selaku Humas Pemerintah Kabupaten Bogor, hingga kini masih mendapat laporan menyangkut oknum
wartawan yang masih belum professional dalam melaksanakan tugasnya.
“Memang tidak dapat dipungkiri pada setiap instansi atau lembaga, bukan
hanya pers saja, yang namanya oknum pasti ada,” ungkap pejabat yang tidak
lama lagi akan memasuki masa pensiun itu. (David/Richard)
New Nissan juke revolt dipasarkan di Indonesia
Jakarta, Laras Post - Selain meluncurkan new Nissan Juke, NMI
juga mengenalkan varian terbaru crossover Juke Revolt. Nissan
Juke 2016 mengalami pengubahan hingga tampak lebih segar.
Pengubahan ini meliputi lampu depan yang menggunakan
projector xenon da n LED, bumper depan dan grille baru, desain spion
baru dengan LED, lampu rem dengan LED.
New Juke 2016 ditawarkan dengan 6 warna pilihan yakni putih,
hitam, abu-abu, silver, biru dan merah. New Juke 2015 1.5-liter CVT
interior hitam dibanderol Rp 265,9 juta, dan interior merah Rp 274,9
juta.
Sementara Nissan Juke Revolt 2016 interior hitam dibanderol
Rp 285,9 juta dan interior merah Rp 294,9 juta. Semua harga yang
ditawarkan on the road (OTR) Jakarta. New Nissan Juke masih
disokong mesin 1.5-liter direct injection.
Paket standar lainnya adalah i-con mode untuk pengaturan mode
suhu kabin, MID yang memuat informasi konsumsi BBM, setir berlapis
kulit, head unit 7” dengan fitur MP3, USB, Aux-in, bluetooth, voice
command, radio, DLNA, internet radio, interior pilihan 2 warna, dan
push start/stop engine button dan intelligent key.
“Sejak diluncurkan di Indonesia pada tahun 2011, Nissan Juke berhasil
menciptakan tren baru kendaraan compact crossover dengan desain
inovatif dan ikonik. Dengan desain baru ini akan lebih menjadikan Nissan
Juke sebagai ikon compact crossover di Indonesia,” kata Steve Ardianto,
Presiden Direktur PT NMI. (Maslim)
3
11
Minimalisir Raskin Tidak Tepat Sasaran
Pemerintah Fokus Awasi Distribusi Raskin
Tingginya Kebutuhan
Masyarakat Kabupaten
Bogor Khususnya
Masyarakat Kurang Mampu
Terhadap Subsidi Bantuan
Beras Miskin (Raskin). Oleh
Karena Itu, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab)
Bogor Terus Berupaya
Meningkatkan Kualitas
Beras Miskin Untuk Seluruh
Masyarakat Kurang Mampu.
Bogor, Laras Post - Melalui manajemen
pengelolaan penyaluran Raskin
yang transparan dan tepat sasaran.
Dengan tujuan untuk meningkatkan
ketahanan pangan keluarga miskin.
Hal itu disampaikan dalam
sambutan Pelaksana Teknis (Plt)
Bupati Bogor, Hj Nurhayanti yang
diwakili oleh Sekretaris Daerah
(Sekda), Adang Suptandar dalam
acara launcing dan sosialisasi
program Raskin Kabupaten Bogor
tahun 2015, pada Selasa,(10/02/2015)
di Gedung Serbaguna I Sekreteriat
Daerah Kabupaten Bogor.
Adang mengungkapkan, Raskin
tahun 2015 di Kabupaten Bogor beban
pengeluaraanya telah berkurang
sebanyak 155. 894 rumah tangga
sasaran. Hal itu dikarenakan, adanya
realisasi penyaluran raskin Kabupaten
Bogor tahun 2014 sebesar 26.459 ton.
Ini merupakan pencapaian terbaik
selama empat tahun terakhir. Bahkan
beberapa Desa dan Kecamatan di
Kabupaten Bogor, telah melaksanakan
pengelolaan dan penyaluran Raskin
dengan sangat baik. Seperti yang
dilakukan 13 Kecamatan dan 341 Desa/
Kelurahan. “Kami berharap semua
Desa/Kelurahan, dan Kecamatan
bisa mengelola raskin jauh lebih
baik. Dengan cara mengembangkan
sistem monitoring yang kuat, dan
evaluasi yang berkualitas tinggi. Untuk
menghasilkan dampak yang jelas dan
terukur,” ujarnya.
Hal senada disampaikan, Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
Kabupaten Bogor, Roy. E Khaerudy,
Tim Koordinasi (Tikor) yang terdiri
dari inspektorat, Dinas Petanian dan
Kehutanan (Distanhut) Kabupaten
Bogor, asisten pemerintahan dari tahun
ke tahun mengupayakan kualitas
yang baik. Salah satunya melalui
pengawasan, yang di serahkan kepada
camat maupun para kepala desa.
“Jika tim bulog melakukan
distribusi pada malam hari sebaiknya
ditolak. Itu dilakukan untuk
menghindari adanya kualitas raskin
yang tidak baik, seperti segel yang
Sekda Adang dengan Perwakilan Kepala Desaa
sudah rusak. Kami juga kerjasama
dengan pihak polsek setempat, agar
mereka tidak masuk ke desa atau
kecamatan. Kami berharap kepada
pihak desa mampu kecamatan yang
berprestasi, untuk tidak hanya sekedar
mempertahankan prestasi yang ada,
tetapi harus mampu menularkan virus
yang positif untuk kecamatan, dan desa
lainnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama,
Camat Bojonggede Enday Zarkasyi
menerangkan, keberhasilan ini
merupakan buah dari kerjasama
Foto: nurmansyah
tim yang dilakukan antara pihak
Pemerintah Kabupaten Bogor,
desa dengan kecamatan. Melalui
perencanaan evaluasi dan pendataan
rumah tangga sasaran yang tepat.
“Sehingga raskin bisa kami
distribusikan kepada mereka yang berhak
menerimanya. Dan dikelola dengan rasa
tanggung jawab, untuk menciptakan
masyarakat yang sejahtera. Ini juga
upaya kami mendorong Kabupaten
Bogor, menjadi kabupaten termaju di
Indonesia,” tukas Enday.
(adenan/nurmansyah)
Proyek Jembatan Kalimalang Jadi Prioritas
Bekasi, Laras Post – Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrembang)
di wilayah masing-masing kecamatan
mulai dilaksanakan di Kabupaten
Bekasi, beberapa kecamatan yang sudah
melaksanakan Musrembang adalah
Kecamatan Cibitung, Kedung waringin,
Pebayuran dan Cikarang Selatan
serta lainnya, akan segera menyusul.
Melalui kegiatan Musrembang
pemerintah dapat menampung usulan
dan pengajuan masyarakat seputar
pembangunan insfrastruktur dan
sarana dan prasarana untuk tahun
mendatang.
Pada Musrembang di Kecamatan
Cikarang Selatan kali ini Bupati
Bekasi Hj Neneng Hasanah Yasin
berhalangan untuk hadir karena
mengikuti kegiatan di kecamatan
lain, namun Camat Cikarang Selatan
Nopcan tidak berkecil hati, kahadiran
Sekda Kabupaten Bekasi, Muhyidin
dan beberapa anggota Dewan di
Dapil 1, seperti H Jejen Sayuti, H
Danto, Suhendar, H Mulyana menjadi
semangat tersendiri buat Camat dan
para tokoh masyarakat yang turut
hadir.
Dalam acara tersebut, hampir
semua anggota DPRD dan Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Bekasi diberikan
Kabupaten Bekasi H jejen Sayuti.
Hal senada juga dikatakan
Camat Cikarang Selatan,
Nopcan yang baru beberapa
waktu yang lalu menjalankan
Ibadah Haji mengatakan, bahwa
ada begitu banyak usulan yang
sudah dibukukan dan akan
diserahkan ke dinas terkait untuk
merealisasikannya.
Namun ada skala prioritas
buat wilayah Kecamatan Cikarang
Selatan yaitu, pembangunan
jembatan di Kalimalang beralamat
di Kampung Bengkuang RT
007/004 Desa Pasir Sari Kabupaten
Bekasi.
Menurut Camat untuk
masalah jembatan tersebut sudah
menjadi skala prioritas dan akan
terus diperjuangkan akan bisa
Lokasi pembanguna jembatan Kalimalang
terlaksana, pembangunan Jembatan
kesempatan untuk berbicara kepada tersebut sudah sangat dinantikan
oleh masyarakat, karena jembatan
masyarakat.
Pada intinya semua ingin agar tersebut menjadi penghubung yang
seluruh perncanaan yang diusulkan sangat dibutuhkan, karena jika
masyarakat dapat terwujud. “Namun dilihat pada kondisi yang sekarang
jangan lupa bahwa wilayah lain sangat parah, bisa dilihat ke lokasi
pun mengusulkan. Jadi, kalau ada jembatan tersebut sempit, dan sisi kiri
yang tidak bisa diwujudkan harap kanannya tidak ada pengamanannya
maklum karena adanya keterbatasan dan sangat berbahaya sekali, apalagi
anggaran,” kata Wakil Ketua DPRD jika sedang datang banjir, jembatan
tersebut tidak terlihat.
“Jembatan tersebut adalah
prioritas Musrembang kali ini pak,
dan kami berharapa dan terus
berjuang agar proyek pembangunan
jembatan akan terealisasi pada tahun
2016 sehingga akan mempermudah
masayarakat meyebrang dan tidak
berbahaya lagi karena kondisi
yang baik,” ujar Nopcan di selasela kesibukannya, yang juga hoby
berolahraga badminton ini.
Dari hasil pemantauan langsung
Laras Post di lokasi memang jembatan
tersebut sangat ramai digunakan oleh
masyarakat baik untuk kendaraan
roda dua, maupun kendaraan roda
empat bahkan pejalan kaki juga, untuk
menyeberang harus ekstra hati-hati
karena kalau terjatuh langsung Kali
Malang yang airnya cukup deras dan
dalam.
Riki salah satu pengendara di jalan
yang melalui jembatan Kali Malang
mengatakan, sering merasa takut
menyebrang di jembatan yang semakin
lama semakin rusak tersebut.
“Tetapi ya terpaksa ,karena mau
lewat mana lagi, ini merupakan
jembatan utama sampai kerumah. Ya
terpaksa mas, takut sih, tapi ya udah
hati-hati aja,” ujarnya. (Edi YP)
Tim 9 dan BOPI Rekomendasikan ke Menpora Agar ISL Ditunda
Jakarta, Laras Post - Tim 9 dan Badan
Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)
melakukan jumpa pers di Media Center
Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta,
Jumat malam (13/2). Dalam Konferensi
Pers ini dihadiri Anggota Tim 9 yakni
Oegroseno selaku kordinator, Eko
Ciptadi, Imam Prasodjo, Djoko Susilo,
Nur Hasan, Gatot S. Dewa Broto.
Hadir pula Sekjen BOPI Heru
Nugroho, Dirjen Imigrasi Iman Suroso,
Asosiasi Pemain Profesional Indonesia
(APPI) Velentino Simanjuntak.
Beberapa rekomendasi berhasil di
tetapkan, nantinya rekomendasi akan
segera diserahkan kepada Menpora
melalui BOPI guna menunda dan,
atau tidak menerbitan rekomendasi
penyelenggaraan kompetisi Indonesia
Super Leaque (ISL) 2015 hingga terpenuhi
persyaratan standar pengelolaan
organisasi dan standar penyelenggaraan
kejuaraan sesuai UU No.3/2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)
dan peraturan pelaksanaan lainnya
serta ketentuan federasi internasiona
l.“Sebelumnya kita telah melakukan
rapat dengan anggota Tim 9 bersama
BOPI dan hasilnya kita tuangkan
dalam bentuk rekomendasi Tim 9
kepada Kemenpora melalui BOPI,”
kata Koordiantor Tim 9 Kemenpora
Oegroseno kepada media.
Beberapa rekemendasi ini
berdasarkan hasil verifikasi
administrasi yang dilakukan BOPI atas
dokumen permohonan rekomendasi
penyelenggaraan kompetisi ISL 2015
dari PT Liga Indonesia, lanjutnya.
“Beberapa ketentuan itu adalah seluruh
klub ISL 2015 harus segera melunasi
tunggakan kewajibannya kepada
seluruh pemain, pelatih dan offisial tim
dengan menyertakan bukti pelunasan,
Seluruh klub peserta ISL 2015 harus
menyertakan dokumen kontrak kerja
profesional pemain, pelatih dan ofisial
tim kepada BOPI, Operator ISL dan
seluruh klub harus menyerahkan NPWP,
bukti pembayaran dan pelunasan pajak
serta syarat lain yang ditentukan BOPI,”
katanya
Khusus mengenai Garansi Bank
dapat dipenuhi oleh seluruh klub paling
lambat pertengahan musim kompetisi
2015, Dalam penyelenggaraan ISL
rekomendasi BOPI menjadi salah satu
syarat administrasi yang harus dipenuhi
dalam proses perijinan keramaian yang
dikeluarkan Polri,” tambah Oegroseno.
Sementara itu Heru Nugroho
yang mewakili Ketua Umum BOPI
menjelaskan bahwa pihaknya telah
melakukan verifikasi administrasi ini
dengan standar regulasi yang ditetapkan
lembaga internasional dan masih
dalam level dapat ditoleransi. “Proses
verifikasi kami diantaranya tentang legal
Foto: maslim
Tim 9 dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melakukan jumpa pers di Media Center Kantor
Kemenpora Senayan,
aspek, keuangan, atlet atau pembinaan,
pembinaan atlet usia muda dan hal lain
yang bersifat social responsibility kepada
klub. Hingga saat ini data yang kami
terima baru sekitar 30 hingga 40%, tetapi
kami telah menjalin komunikasi intens
dengan PT Liga Indonesia,” kata Heru.
Sementara Iman Suroso selaku
Dirjen Imigrasi menambahkan, tahap
pertama verifikasi BOPI menemukan
masih banyak yang belum dipenuhi
oleh PT Liga Indonesia. “Diantaranya
akte pendirian dari 18 klub 17 klub
diantaranya telah melampirkan
dokumennya minus Persipura, SIUP
18 klub baru 5 yang melampirkan
dokumennya, NPWP 18 klub baru 8
diantaranya, susunan pemegang saham
baru 17 klub telah melampirkan minus
Arema, sisi keuangan tahun terakhir
ada baru 9 klub melampirkan tetapi
belum diaudit, dalam hal pembayaran
gaji lunas, pajak dan kontrak fasilitas
kompetisi/stadion 18 klub belum ada
yang melampirkan bukti,” katanya.
Sementara itu selaku Deputi V
Kemenpora Bidang Harmonisasi dan
Kemitraan Gatot S. Dewa Broto menjelaskan
bahwa pihak Kemenpora menjadi
penanggungjawab atas rekomendasi yang
ditetapkan. “Menpora telah mengatakan
apapun yang menjadi rekomendasi dari
Tim 9 adalah sepenuhnya akan dijalankan
Kemenpora,” kata Gatot. (Maslim)
Menpora Dampingi Wapres JK di Dies Natalis HMI ke-68
Jakarta, Laras Post - Hari Kamis
(05/2) malam, Menpora Imam
Nahrawi ikut mendampingi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
menghadiri peringatan hari
lahirnya organisasi Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) ke-68
di Assembly Hall, JCC Senayan,
Jakarta.
Dalam sambutannya di
acara Dies Natalis Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) ke-68,
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
merasa tersanjung menjadi bagian
dari HMI. Tersanjungnya JK tidak lain
karena selalu merasa muda, lantaran
kerap disebut kanda atau kakak,
terlebih jikalau bertemu dengan
sesama anggota HMI.”Padahal umur
saya kepala tujuh, dan biasanya orang
dulu dipanggil bapak, tapi ini tidak,”
ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengaku sejak
masuk HMI, dirinya telah mengabdi
kepada bangsa, masyarakat, dan
agama. Oleh karena itu saya
mengajak kepada para anggota
HMI untuk terus memegang teguh
kebersaaman.”Sekolah atas orangtua
atau usaha sendiri tentu ingin maju.
Dari petani jadi pengusaha, dari
akademis mau jadi profesor,” begitu
seterusnya. Tentu ada cita-cita
kebangsaan gimana memajukan
bangsa dan mendukung, kalau perlu
mengoreksinya,” jelasnya.
Menteri Kabinet Kerja lain yang
hadir yakni Menteri Agraria dan
Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan,
Menteri Perindustrian Saleh
Husin, Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Tidak hanya itu, sejumlah
tokoh HMI yang ikut hadir yakni
mantan Ketua Umum PB HMI
yang juga mantan Ketua DPR
Akbar Tanjung, Ketua DPD
Irman Gusman, Ketua MPR
Zulkifli Hasan, Ketua BPK Hary
Azhar Aziz dan mantan Menteri
Kehutanan MS Kaban. (maslim)
2
Laras Utama
Jabar
LarasT
12
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Birokrasi Belum Akuntabel, Efisien dan Transparan
Penyerahan bantuan pada korban banjir
Foto: ist
Cellica Salurkan Bantuan
Untuk Korban Banjir
Karawang, Laras Post - Plt Bupati Karawang dr Cellica mengajak
Dinas Sosial dan Penanggulangan bencana Kabupaten Karawang
untuk menyalurkan berbagai bantuan bagi para korban banjir.
Sebagaimana data yang diperoleh, terdapat 3 desa yang sudah
diberikan bantuannya antara lain Desa Telukjaya, Desa Solokan
dan Desa Tanahbaru keseluruhannya terdapat di Kecamatan
Pakisjaya.
”Saya sengaja meninjau langsung banjir yang melanda
di daerah Kecamatan Pakis Jaya,” kata Plt Bupati dr Cellica
mengawali sambutannya saat penyerahan bantuan bagi korban
banjir, pada Kamis (12/2/2015) di kantor Desa Tanah Baru
Kecamatan Pakisjaya.
Cellica menyatakan, selama ini Pemerintah Kabupaten
Karawang sudah semaksimal mungkin memberikan bantuan,
sejak akhir Januari, seperti ke Desa Sedari Kecamatan Cibuaya
dimana bantuan sudah tersalurkan.
“Namun bila ada seseorang yang menilai bantuan itu belum
didapat, kami jajaran pemerintah kabupaten menyalurkan
bantuannya kepada Pemdes. Mengenai distribusi ke warga sudah
menjadi kewenangan Kepala Desa,” ujarnya.
Untuk itu Plt Bupati, meminta kepada seluruh Kepala Desa
agar melakukan komunikasi dan kordinasi ke Dinas Sosial bila
memerlukan bantuan. “Begitupun kepada masyarakat sebagai
korban banjir, saya harapkan agar tabah,” ungkapnya.
Adapun bantuan yang telah disalurkan dan simbolis dilakukan
Plt Bupati Karawang dr.Cellica antara lain Desa Telukjaya
mendapatkan Mie Instans 80 Dus, Ikan Sarden Instan 4 Dus.
Kemudian Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya disalurkan 50 Dus
Mie Instan dan Ikan Sardencis 5 Dus, terakhir Desa Tanahbaru
mendapatkan Mie Instans 4 Dus, Laukpauk PSKBA 4 Paket, Sarden
8 Kaleng, Minyak goreng 4 Kg Selimut sarung daster Kaos Kain
masing masing 4 buah. Seragam SD 2 buah Terpal Gulung dan
tikar 4 Lembar, Kid Wear 2 Paket terakhir panci wajan teko piring
gelas sendok juga dapat. (agus saputra )
Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara
(PAN) dan Reformasi
Birokrasi, Yuddy
Chrisnandi mengatakan,
pemerintahan dan
birokrasi di Indonesia
belum akuntabel, efisien,
dan transparan, bagi
perekonomian dan dunia
usaha
Bandung, Laras Post “Berdasarkan survey, tata kelola
pemerintahan dan birokrasi
di Indonesia masih di bawah
50. Artinya, pemerintahan dan
birokrasi di Indonesia belum
akuntabel, efisien, dan transparan.
Bagi perekonomian dan dunia
usaha, itu merupakan sebuah
kondisi yang tidak mendukung,”
ujar Yuddy Chrisnandi, pada
Kamis (12/2/2015) di Bandung.
Ia menegaskan, jika belum
efiesien, akuntabel, dan
transparannya sistem birokrasi itu
menghasilkan sebuah konsekuensi
bagi sektor perekonomian, satu
diantaranya, menjadi sebuah
negara yang memiliki daya tarik
lemah bagi para investor.
MenPAN dan RB, Yuddy Chrisnandi
Foto: dok
Yuddy menyatakan,
bahwa pemerintahan era saat
ini berkeinginan kuat untuk
mereformasi birokrasi. “Ini
bertujuan agar tata kelola
pemerintahan menjadi jauh lebih
akuntabel, efisien, dan transparan
sehingga punya daya tarik dan
saing lebih kuat lagi bagi dunia
usaha,” tuturnya.
Ia menjelaskan, reformasi
birokrasi adalah melakukan
perubahan maindset birokrat, yang
sebelumnya beraktivitas tebang
pilih dan terkesan tidak netral,
menjadi lebih baik, termasuk
mengubah paradigma, yang
sebelumnya terbiasa dilayani,
kini wajib memeri pelayanan
kepada masyarakat, termasuk
pelaku usaha.
Lebih lanjut menurutnya,
reformasi berikutnya yang perlu
dilakukan adalah memperbaiki
struktur organisasi briokrasi,
diantaranya menata ulang
seluruh organisasi kementerian,
termasuk direktorat-direktoratnya.
Selanjutnya, memangkas lembagalembaga negara yang tidak bernilai
manfaat. Kemudian melakukan
berbagai perampingan struktur
orgnasisasi pemerintahan. (tim)
Pangdam Siliwangi Pimpin Sertijab Danrem 063 Sunan Gunung Jati
Cirebon, Laras Post - Serah terima jabatan
(Sertijab) Komandan Resort Militer
(Danrem) 063 Sunan Gunung Jati dari
pejabat lama Kolonel Arm Benny Effendy
ke Kolonel Inf Sudjipto, berlangsung
pada, Senin (09/02/2015) di Makorem
063 Sunan Gunung Jati di Cirebon.
Sertijab dipimpin langsung Pangdam
III/Siliwangi Mayjen TNI Suroyo Gino.
Dalam kesempatan itu, Pangdam
III Siliwangi mengatakan, mutasi dan
pergantian pejabat di lingkungan
militer merupakan hal yang biasa
dan merupakan sistem pembinaan
personel.
Ia menegaskan, mutasi dan
pergantian pejabat dilakukan dengan
senantiasa memperhatikan kebutuhan
organisasi dan pengembangan karir
personil yang disesuaikan dengan
tuntutan satuan tugas yang dihadapi.
Selain itu, kata Pangam Siliwangi,
mutasi dan pergantian pejabat,
diharapkan dapat meningkatkan kinerja
Foto: dok
Serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Resort Militer (Danrem) 063 Sunan Gunung Jati dari pejabat
lama Kolonel Arm Benny Effendy ke Kolonel Inf Sudjipto
para pejabat di lingkungan militer
dalam memberikan pelayanannya
kepada masyarakat serta dalam rangka
mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Komando Resort Militer 063/ Sunan
Gunung Jati atau Korem 063/ Sunan
Gunung Jati adalah hasil reorganisasi
dari Resimen Infanteri 9/C yang pada
tahun 1960 berdasarkan SKEP No 81/
P/2/1960 diubah menjadi Korem 063/
Sunan Gunung Jati. Wilayahnya meliputi
Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Karawang, Kabupaten
Purwakarta.
Hadir pada Sertijab tersebut, Bupati
Cirebon beserta ibu, Wakil Wali Kota
Cirebon, unsur Muspida Kabupaten
dan Kota Cirebon, Muspida Kabupaten
Kuningan, Majalengka, Indramayu,
Subang, Karawang dan undangan.
Acara diawali dengan rentetan
upacara militer lengkap dengan
penghormatan kepada duaja Siliwangi
yang merupakan Panji kesatuan daerah
Markas Komando Resort Militer 063
Sunan Gunung Jati, pencopotan tanda
kepangkatan dan penyerahan jabatan
kepada pejabat yang baru. Acara
diakhiri dengan sesi foto bersama dan
makan siang yang dilanjutkan dengan
beramah-tama. (aries ps)
Siapkan Raperda Standar Pelayanan Kesehatan
Plt Bupati Karawang menerima Piagam Penghargaan dari Forum Masyarakat Madani
Foto: IST
Kabupaten Karawang Raih Penghargaan
Gerakan Penyelamatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir
Karawang, Laras Post – Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Propinsi Jawa Barat tahun 2013 baru mencapai 73,40,
dari target yang diharapkan dicapai pada tahun 2015 sebesar
80 point. Salah satu kondisi yang berpengaruh dalam
pencapaian target IPM tersebut adalah Umur Harapan Hidup
(UUH) dari 0 tahun. UUH 0 tahun tersebut diawali dari
kondisi kesehatan Ibu dan Bayi, khususnya Bayi Baru Lahir.
Kondisi kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir secara nasional, saat
ini belum menggembirakan, hal tersebut terbukti dengan masih
tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) bahkan jauh dari target MDG’s 4 dan 5. Berdasarkan hasil
SDKI tahun 2007 AKI di Indonesia 228/100.000 lahir hidup dan
AKB 34/1000 lahir hidup.. Namun faktanya pada SDKI tahun
2012, AKI meningkat menjadi 359/100.000 lahir hidup dan AKB
menurun sedikit menjadi 32/1000 lahir hidup,bahkan angka
Kematian bayi baru lahir tetap, tidak berubah dari SDKI 2007 ke
SDKI 2012, yaitu pada angka 19/1000 lahir hidup.sedikit banyak
kondisi ini mempengaruhi pencapaian IPM.
Karena penduduk Jawa Barat terbesar di Indonesia, jika
AKI dan AKB tersebut diproyeksikan pada Provinsi Jawa Barat,
maka Propinsi Jawa Barat menempati rangking teratas sebagai
“penyumbang” kematian Ibu, demikian juga dalam kematian Bayi
dan Bayi baru lahir. Meskipun, pada kenyataannya, berdasarkan
pencatatan dan pelaporan yang diterima pada Dinas Kesehatan
Jawa Barat jumlah kematian ibu cendrung menurun. Pada tahun
2011 jumlah Ibu meninggal karena kehamilan,persalinan dan
nifas 850 orang pada tahun 2012 dan tahun 2013 menurun lagi
menjadi 781 orang. Demikian juga jumlah kematian bayi 0-1 tahun
cendrung menurun dari 5142 orang tahun 2011, menjadi 4803
orang tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 4306 orang.
Atas dasar tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang
bekerja sama dengan EMAS dan USAID selenggarakan Gerakan
Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir Wilayah II PURWASUKA
Propinsi Jawa Barat yang di laksanakan di Hotel Haris Kota Bekasi
Selasa (03/2). Dalam Kegiatan tersebut Kabupaten Karawang
mendapat Piagam Penghargaan dari Forum Masyarakat Madani
atas komitmen peningkatan Kinerja melalui pelayanan kesehatan
gerakan penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir di Kabupaten
Karawang. Piagam tersebut diterima langsung oleh Plt.Bupati
Karawang dr.Cellica Nurachadiana yang didampingi oleh Kepala
dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dr.Asep.
Dalam kesempatan tersebut Cellica menyampaikan, dirinya
berharap penghargaai ini menjadi kekuatan bagi jajarannya
untuk lebih berkomitmen pada kebijakan yang mengarah pro
masyarakat.
“Dalam hal penanganan angka kematian Ibu dan Bayi. Insya
Allah melalui program kebijakan maupun anggaran dan tentunya
komitmen kami melalui stakeholder terkait terutama para tenaga
Kesehatan, kami senantiasa berupaya keras serta mendukung
program nasional untuk menekan angka kematian Ibu dan bayi
serta Bayi baru lahir di Indonesia, khususnya di Kabupaten
Karawang sendiri,” tuturnya. (Agus Safutra)
Komisi D DPRD Karawang Study Banding ke Subang
Subang, Laras Post – Komisi D Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Karawang melakukan
kunjungan kerja ke Kabupaten
Subang, dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah (Perda)
tentang Standar Pelayanan Kesehatan.
Rombongan diterima oleh Kepala Dinas
Kesehatan, dr. Budi Subiantoro, M.KM
Ketua Komisi D DPRD Karawang,
Pendi Anwar mengatakan, Raperda
yang disusun merupakan inisiatif
Dewan dalam mengatur pelayanan
kesehatan. “Dalam Raperda akan diatur
tentang standar pelayanan kesehatan
yang diselenggaran pemerintah ataupun
swasta supaya ada rasa keadilan dalam
pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya
saat dialog dengan jajaran Dinas
Kesehatan, Senin siang (9/2/2015)
di Aula Kantor Dinas Kesehatan Jl.
Suprapto Subang.
Pendi menyebutkan, Komisi D
Karawang tertarik atas kemajuan yang
diraih Subang, yaitu dengan jumlah Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang
mencapai 24 buah yang tersebar di 30
kecamatan. “Kami ingin belajar tentang
standar pelayanan yang diberlakukan.
Termasuk diantaranya upaya optimalisasi
sumber-sumber pendanaan yang peroleh
dan pengelolaannya untuk kepentingan
pelayanan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Kadis
Kesehatan, dr. Budi mengungkapkan,
bahwa keberhasilan yang dicapai
oleh pemerintah atas sinergis dengan
masyarakat dalam meresponnya.
Diantaranya keberhasilan ODF (Open
Defection Free) yang menduduki
peringkat kedua tingkat Jawa Barat
setelah Sumedang.
Menurut Budi ditargetkan tahun
2015 mencapai 100%. Keberhasilan ini
mendapat perhatian dari Pemerintah
Negara Pakistan yang datang ke
Subang untuk mempelajari keberhasilan
tersebut.
Lebih lanjut ia menyatakan,
keberhasilan ODF sangat berkaitan erat
dengan upaya menekan penyakit diare
yang disebabkan dari kebiasaan buang
air sembarangan. “Seperti kita ketahui
bahwa penyakit diare mencapai 42%,”
Foto: IST
Pertemuan komisi D DPRD Karawang bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
ujar dr. Budi.
Menyangkut standar pelayanan
kesehatan, dr. Budi menjelaskan,
bahwa Pemerintah Kabupaten Subang
telah menetapkan bidan melayani
ibu melahirkan dengan fasilitas BPJS
harus di Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar (Poned) atau dirujuk
ke Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Konprehensif (Poned)
apabila bermasalah. Pembangunan
layanan Poned, kata Budi telah dimulai
sejak tahun 2005.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,
Jajang Abdul Holik, S.Kep, M.MKes
menambahkan, dalam APBD, kesehatan
mendapat porsi sebesar 6% sampai 10%.
“Apabila ditambah anggaran dari instansi
lain yang terkait bisa mencapai 10%,”
jelasnya. (agus syafutra)
Plt.Bupati Serahkan SK Pengangkatan 586 CPNSD Katagori II Tahun 2013/2014
Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana saat menyerahkan SK CPNS
Karawang, Laras Post - Sebanyak 586
orang tenaga honorer di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang
menerima SK Pengangkatan
CPNSD dari katagori II. SK
diserahkan secara simbolis kepada
perwakilan penerima oleh Plt.Bupati
Karawang pada Senin (02/2/2015).
Daftar kategori II ini merupakan
Foto: IST
hasil verifikasi dan validasi serta tes
tulis yang diselenggarakan Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD)
Kabupaten Karawang yang telah
mendapat persetujuan bersama Kepala
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Acara penyerahan SK berlangsung
bersamaan dengan Apel Pagi PNS di
Halaman Kantor Bupati Karawang.
Plt.Bupati Karawang dr.Cellica
Nurachadiana, menyampaikan kepada
para tenaga honorer yang diangkat
menjadi CPNSD harus memiliki tekad
yang kuat disertai rasa tanggung jawab
yang tinggi.
“Saudara harus lebih
mengedepankan pelayanan yang
prima kepada masyarakat, bukan
mengedepankan hak bagi kepentingan
pribadi atau golongan, karena pengadaan
PNS bukan semata-mata untuk mengisi
formasi saja, akan tetapi lebih di titik
beratkan pada pengadaan figur aparatur
pemerintah yang memiliki kemampuan
dan memahami tugas, fungsi, serta
sadar akan tanggung jawabnya sebagai
aparatur pemerintah, abdi negara dan
abdi masyarakat yang profesional dan
proporsional sesuai bidangnya masingmasing,” tegasnya.
Lebih lajut, Cellica menekankan
kepada CPNSD yang baru diangkat
bahwa “Saudara-Saudara harus
memahami, mentaati, dan menjalankan
tugas dan fungsi dengan meresapi dan
mengamalkan ikrar Panca Prasetya
Korpri yang merupakan landasan dalam
mewujudkan karsa dan karya sesuai
doktrin Bhineka Karya Abdi Negara”
imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Cellica
juga menghimbau kepada seluruh
aparatur pemerintah di seluruh wilayah
Kabupaten Karawang untuk mentaati
dan menjalankan disiplin Pegaw ai
Negeri Sipil secara konsisten dan
konsekuen sesuai dengan PP Nomor
53 Tahun 2010. “ tandasnya.
Sementara itu, dalam laporannya,
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kab. Karawang, Drs. Haryanto, MM,
menjelaskan bahwa “Pengangkatan
para tenaga honorer kategori II tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Karawang Nomor 812/Kep.210/
BKD/2015 Tanggal 20 Januari 2015. Para
tenaga honorer yang diangkat terdiri
dari CPNS golongan I sebanyak 30
orang, CPNS Golongan II sebanyak 276
orang, dan Golongan III sebanyak 369
orang, meliputi tenaga guru sebanyak
487 orang, tenaga kesehatan 16 orang,
tenaga teknis/administrasi 83 orang.
(Agus Safutra)
Laras
LarasT Regional
Utama
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
3
13
Tanpa Tebang Pilih
Polsek Gondang LEGI Gelar Razia Kendaraan Roda Dua
Untuk menekan jumlah
angka pelanggaran
untuk pengendara roda
dua, Polsek Gondanglegi
Kabupaten Malang gelar
razia kendaraan roda dua.
FOTO:AL
Proyek pembangunan jembatan yang terletak di Dusun Pendem Desa Clumprit Kecamatan
Pagelaran Kabupaten Malang
Proyek Jembatan Pendem Tanpa
Di Lengkapi Papan Proyek
Malang, Laras Post - Proyek pembangunan jembatan yang terletak di Dusun
Pendem Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang masuk
kategori proyek “siluman”. Pasalnya proyek pembangunan jembatan
tersebut, sejak awal peletakan batu pertama dan juga dihadiri oleh para
petinggi daerah itu,sampai saat ini tidak dilengkapi dengan papan nama.
Proyek jembatan tersebut diperkirakan bisa menelan biaya hingga
milyaran rupiah. Tapi sampai saat ini belum juga diketahui dana
anggaran dan pelaksananya, karena pihak pelaksana mungkin lupa
atau memang dengan sengaja tidak mau mengadakan dan memasang
papan nama pryek.
Diduga hal itu sengaja dilakukan oleh pihak pelaksana untuk
menghindari pengawasan yang berbasis masyarakat. Diharapkan tindakan
tegas SKPD yang menaungi pelaksana proyek tersebut agar tidak selalu
mengabaikan peraturan yang ada. Karena proyek sebesar itu adalah proyek
pemerintah bukan proyek “siluman” (al)
Urus Perijinan Perlu Suap?
Malang, Laras Post - Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Malang dinilai tidak
profesional. Pasalnya, pengurusan perijinan seharusnya melalui prosedur
yang sudah diatur tapi kenyataan di lapangan aturan yang ada diabaikan.
“Kalau kita mau mengurus ijin apa saja di sini, alangkah baiknya
kalau kita langsung temui Kadinnya,yang penting kita bisa ngelobi,ya
paling kita bayar dikit saja mas, tidak usah melalui prosedur bisa aja,”
kata salah seorang wanita setengah baya yang mengaku sebagai warga
dari Singosari kepada Laras Post, pada Selasa (10/2/15)
Kadin Perijinan Kabupaten Malang, Bambang Sumantri, ketika
hendak dikonfirmasi Laras Post, sedang menerima tamu di ruang
kerjanya. Setelah beberapa lama menunggu, tamu tersebut keluar
dari ruang kepala dinas. Namun ketika Laras Post meminta ijin untuk
bertemu. Menurut stafnya kepala dinas tidak ada di ruangannya.
“Bapak tidak ada, dia sudah pulang tadi siang mas,” ujarnya kepada
Laras Post.
Sementara itu, diperoleh informasi bahwa, tamu yang belum lama
keluar dari ruang kepala dinas itu, merupakan suami dari wanita tadi,
yang menyarankan agar menemui kepala dinas jika hendak mengurus
ijin. (al/gus)
Malang, Laras Post - Dalam razia
yang di selenggarakan pada jum’at
pagi (06/02/15) lalu,di Kecamatan
Gondanglegi Kabupaten Malang,
petugas berhasil menjaring puluhan
pengguna jalan pengendara roda dua
yang di dominasi pelajar atau anak
di bawah umur. Mereka terjaring
dengan beragam jenis pelanggaran,ratarata di dominasi dari kurangnya
kelengkapan surat kendaraan
maupun tingkat kelayakan kendaraan.
Anggota Polsek Gondanglegi aktif
razia kendaraan bermotor terutama
kendaraan roda dua,untuk mengurangi
tingkat kecelakaan lalulintas di jalan
raya. Pasalnya tingkat kecelakaan
di Kabupaten Malang dinilai tinggi.
Kecelakaan tersebut diduga akibat
sering melanggar aturan berlalu lintas
serta kurangnya tingkat kesadaran dari
masyarakat.
“Tidak sedikit pengendara motor
yang kena tilang. banyak pelanggaran
yang beragam jenis pelanggarannya,
karena masih kurangnya kelengkapan
surat kendaraan bermotor, utamanya
tidak menggunakan helm. Ada beberapa
kendaraan di antaranya terpaksa di
giring ke MaPolsek Gondanglegi karena
tidak ada surat kelengkapan kendaraan
tersebut,” kata Kapolsek Gondanglegi
Budi Harianto,S.H kepada Laras Post
beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Budi menyampaikan,
operasi yang lagi digencarkan ini bertujuan untuk meminimalisir korban
kecelakaan. Tindakan tegas dikenakan
Polsek Gondanglegi Kabupaten Malang saat menggelar razia kendaraan roda dua
kepada semua pengguna jalan yang
melanggar aturan, tanpa tebang pilih.
Dengan sasaran anak di bawah umur
dan yang tidak menggunakan helm.
“Menurut data, kendaraan roda
Piodalan UPT Samsat Jembrana
Bali, Laras Post – Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Samsat Jembrana
Melangsungkan Upacara Pujawali
Piodalan pada Purnama ke Delapan
sesuai Kalender Caka Bali , di tahun
pertama sebagai bentuk rasa sukur akan
karunia yang diberikan persembahan
kepada Dunia beserta isinya, guna
keseimbangan dalam kehidupan.
Ketua Panitia, I Nyoman Suarta, SA
yang juga Kepala UPT Samsat Jembrana,
kepada awak media mengungkapkan,
puji sukur kepada Ida Sanghyang Widi
(Tuhan Yang maha Esa). “Berkat rahmat
Nya kami bisa melangsungkan upacara
ini,” ujarnya.
Pujawali kali ini juga dilaksanakan
secara lebih khusus dengan
menggunakan Banten Pulogambal,
yang merupakan bentuk wujud umat
Pelantikan Pks SMAN 1 Selat
Bali, Laras Post – Kasat Lantas
Polres Karang Asem Propinsi Bali
AKP Made Suyadnya melantik
anggota Patroli Keamanan Sekolah
(PKS) SMA Negeri 1 Selat, pada
Senin (9/2/2015) di Karang Asem.
AKP Made Suyadnya, selaku
pembina upacara menyampaikan
beberapa hal kepada para
siswa, menyangkut tentang
Keamanan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) dan Keamanan
Ketertiban Keselamatan Kelancaran
(Kamseltibcar) berlalu lintas di wilayah
hukum Polres Karang Asem.
Ia mengungkapkan, situasi
dan kondisi akhir-akhir ini sering
terjadi pelanggaran lalu lintas yang
mana sebagian besar didominasi
oleh kalangan pelajar, antara lain
pelanggaran helm, kelengkapan
kendaraan dan surat – surat seperti
SIM dan STNK.
Untuk itu, Suyadnya
dua paling sering terjadi kecelakaan.
Dengan adanya operasi ini diharapkan
tingkat kesadaran masyarakat menjadi
meningkat dan berlalu lintas secara
tertib,” tambahnya. (al)
upacara diawali dengan tabuh rah,
yang merupakan salah satu bentuk
untuk memberikan ruang kepada para
Butakala sehingga tidak ngrebeda dalam
melaksanakan Pujawali.
Hadir dalam upacara Pujawali
tersebut diantaranya, Mangku
,Suwardan,Ida PedandaGiramayati. Dari
pihah Kepolisian,Jembrana, Jasaraharja
Wilayah Jembrana, Perwakilan Dispenda,
Perwakilan seluruh UPT se-Bali.
Percikan tirta penglukatan
pebersihan dilanjutkan dengan
Pujatrisandya, Pancasembah, nunas
Wasuh pada air suci serta bij , sebagai
tanda menghaturkan dan menerima
karunia dengan keiklasan hati. Semoga
hari depan akan lebih baik lagi.
“Melalui piodalan ini kita mengharap
kedepan agar tetap berupaya agar dalam
memberikan pelayanan yang lebih baik
lagi, kepada masarakat, sesuai dengan
swadharma, kami yang ditugaskan
di KUPT Jembrana ini,” terangnya
mengahiri.(ASS)
menghimbau kepada para siswa
khususnya SMAN 1 Selat untuk
tidak melakukan ugal–ugalan,
kebut–kebutan, trek–trekan dan
pelanggaran lalu lintas lainnya,
sehingga jumlah pelanggaran
dan kecelakaan lalu lintas dapat
berkurang .
Suyadnya juga sangat berterima
kasih kepada pihak sekolah
yang telah membentuk anggota
PKS, karena PKS merupakan
perpanjangtanganan dari kepolisian
dibidang lalu lintas agar mampu
menjadi pelopor keselamatan
berlalu lintas dan membudayakan
keselamatan sebagai kebutuhan.
Suyadnya juga mengharapkan
kepada anggota PKS agar mampu
melaksanakan tugas dengan baik
demi terciptanya keamanan,
keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas khususnya di
sekolah. (ASS)
FOTO:ASS
Ketua Panitia, I Nyoman Suarta, SA Melangsungkan Upacara Pujawali Piodalan pada Purnama ke Delapan
akan kebesara Nya. “Sekaligus menjadi
tonggak bagi kami guna memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi
kedepannya,” ujarnay.
Diungkapkan, seperti biasa
FOTO:AL
Pemerintah kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas terselenggaranya
Hari Pers nasional (HPN) Di Batam Kepulauan Riau, 9 Febuari 2015
“Kemerdekaan PERS dari Rakyat untuk Rakyat. PERS Sehat, Bangsa Hebat”
Hj.Nurhayanti
Plt Bupati Bogor
Adang Suptandar
Sekda
H. Didi Kurnia
Inspektorat
Emmy Pernawati
Sekretariat DPRD
Syarifah Sofiah
Bapeda
Yous Sudrajat
BPBD
H.Tb Luthfi syam
SATPOL PP
H.wawan Munawar
Diskominfo
Edy Wardani
DBMP
Nuradi
Disnakersos
Joko Pitoyo
DTRP
Yani hasan
DTBP
M.rizal hidayat
Kesbangpol
Ronny Sukmana
Ka Badan Lingkungan Hidup
Roy E Khaerudin
BPMPD
Dace Supriyadi
Disdik
Camalia W Sumaryana
Dinkes
Dedi Ade bachtiar
Dispenda
H.oetje subagdja
Disdukcapil
Soebiantoro
DLLAJ
Yusuf Sadeli
DISPORA
Rahmat Sujana
DISBUDPAR
Rustandi
DBKBD
M.Subaweh
DKP
drh.Soetrisno
Dinas Peternakan & Perikanan
Koesparmanto
Dinas ESDM
Ferry Adnan
Arsip&Perpustakaan Daerah
Perwakilan Laras Post Biro Kabupaten Bogor
Mengucapkan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
David Malau SE
Kepala Biro
Aty Guniarwaty
BKPP
Azzahir
Diskoperindag
Hendrik Suherman
KLPBJ
drg. Tri Wahyu Harini
Dirut RSUD cibinong
Pimpinan Beserta Staff Pos Bantuan Hukum
Pada pengadilan Negeri cibinong
kabupaten Bogor
Mengucapkan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
KhairuddinBakri S.H
Ketua PosBakum
2
LarasT
Utama
Laras
Regional
14
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Limbah PT Sari Rajut Indah Meresahkan Warga
FOTO:as
Barang bukti Miras yang diamankan polisi
FOTO:ist
Polisi Amankan Ribuan Liter Miras
Blitar Laras Post – Ribuan liter minuman keras jenis Chiu berhasil
diamankan Polsek Sananwetan, Kabupaten Blitar Propinsi Jawa
Timur. Polisi menghadang kendaraan pick up Grand Max bernopol
AD 1693 DH di Jalan Palem Selatan Terminal Patria, setelah digeledah
ternyata kendaraan itu mengangkut 36 jerigen Miras. 36 jerigen miras
yang masing-masing berisikan 35 liter miras bersama dua orang
penyelundup dan kendaraan tersangka kemudian diamankan polisi.
AKP Mulyani WakapolsekSananwetan Kota Blitar menjelaskan,
penangkapan dilakukan pada Sabtu (7/2/2015) sekitar pukul 5
pagi. Awalnya polisi melakukan patroli di jalan Palem, kemudian
dicurigai ada kendaraan roda empat yang membawa miras. Setelah
dilakukan penghadangan dan pengecekan ternyata benar supir
dan kernet mobil pick up ini membawa 1.260 liter miras. Hasil
pemeriksaan sementara kernet inisial GR (Galih Ratna) warga
Sukoharjo Jawa Tengah dan sopir inisial DNG (Danang) warga
Sukoharjo Jawa Tengah.
Berdasarkan pengakuan sopir dan kernet mereka hanya
disuruh bosnya warga Solo Jawa Tengah, mengantarkan ribuan
miras. Sementara terkait penadah miras yang akan dituju di Blitar
Polisi masih melakukan pendalaman kasus.
Kholik warga jalan Palem kota Blitar mengaku Sabtu pagi
melihat penghadangan polisi patroli kepada mobil pick up. Namun
dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait penghadangan
yang dilakukan polisi di sekitar rumahnya pukul 5 pagi tadi.
Diduga bos pemilik ribuan liter miras ini milik warga Solo Jawa
tengah.(Apr07). (sp)
Korban penganiayaan
FOTO:war
Salah Paham, Pelajar SMP Jadi Korban Penganiayaan
Pasuruan, Laras Post - Pelajar kelas 9 SMP Negeri 3 Bangil
K a b u p a t e n P a s u r u a n , J u m a t ( 1 3 / 2 / 2 0 1 5 ) p u k u l 1 3 . 3 0
menjadi korban pengeroyokan siswa STM swasta di Beji.
Korban mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, dan pipi
kiri sebelah atas membengkak. Korban bernama Abdilah sama sekali
tidak menyangka siang itu menjadi korban pengeroyokan . Orang tua
korban melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polres Pasuruan.
Dalam laporannya kepada polisi, Abdilah menuturkan bahwa saat
sepulang sekolah dia bermaksud mengambil motornya yang dititipkan di
tempat penitipan sepeda motor di Gempeng atau ST Gudang Garam Bangil,
tak diduga oleh korban tiba-tiba ada tiga orang, dua menggunakan seragam
sekolah STM swasta, satu lagi dikenal oleh korban adalah Sulkan adik kelas
di SMP Negeri 3 Bangil.
Ketiganya langsung memukul bergantian, korban sama sekali tak bisa
mengelak, pukulan demi pukulan mendarat di wajah Abdilah. Masih menurut
korban kepada penyidik, korban saat itu terjatuh seperti tak sadarkan diri,
Beruntung ada tetangga korban Saiful dan Slamet datang melerei, Dua orang
Sulkan dan korban pun digiring oleh UDIK guru di SMP negeri 3 yang
kebetulan lewat.
Di SMP N 3 pihak sekolah mengupayakan perdamaian antara keduanya,
namun pihak korban, Haji Kasiman tidak terima atas pengeroyokan yang
menimpa anak sulungnya. H.Kasiman pun membawa anaknya ke Kepolisian
untuk menempuh jalur hukum.
Asal muasal pengeroyokan terjadi karena salah paham antara Abdilah dan
adik kelasnya Nasir, bahu keduanya bersenggolan saat berpapasan. Abdilah
(korban) pun menegur Sulkan hati-hati dan lihat-lihat kalau jalan. “Kamu
jangan berlagak di sini,” tegur korban.
Rupanya teguran korban tidak diterimakan oleh Sulkan, Sulkan pun
lantas memanggil kakak kandungnya Nasir yang bersekolah di sebuah STM
swasta di Beji. Nasir mengajak teman Nasir satu sekolah yang namanya belum
diketahui. Dan, ketiganya menghadang korban di tempat penitipan sepeda
di ST gudang garam Gempeng-Bangil.
Kepada Laras Post H.Kasiman mengatakan, bahwa dirinya menempuh
jalur hukum dengan maksud agar ada efek jera dari para pengeroyok anaknya
tersebut. Tidak sepatutnya anak sekolah melakukan tindakan-tindakan yang
kelewat batas.
Kasiman juga menginginkan para pengeroyok anaknya memperoleh
sangsi yang setimpal, paling tidak mereka tahu dan paham bahwa perbuatan
mereka sungguh tidak pantas untuk seorang siswa yang terpelajar. (N/e/K)
Keluarga Besar MKKS-SMA
Kabupaten Pesisir Barat
Mengucapkan
Perusahaan garment
perajutan kain katun
tumbuh dan berkembang
pesat di kabupaten
Pasuruan Propinsi Jawa
Timur. Selain membantu
menambah Pendapatan Asli
Daerah (PAD), keberadaan
perusahaan akan
menciptakan lapangan kerja
baru yang menampung
tenaga kerja di wilayah
Pasuruan dan sekitarnya.
Pasuruan, Laras Post - Namun
pertumbuhan industri yang pesat
harus dibarengi pula dengan
penyelamatan lingkungan
hidup, dan kesehatan masyarakat
serta dampat kesehatahan warga
terutama di sekitar industri tersebut.
Terdapat beberapa perusahaan
industri yang menjadi catatan Laras Post
di wilayah Kabupaten Pasuruan, seperti
yang ditemui di PT. Sari Rajut Indah yang
terletak di Jl. Raya Gempol km2 Gempol
Kabupaten Pasuruan. Pabrik kain katun
ini ditengarai tidak mengindahkan
beberapa ketentuan yang berlaku seperti
masalah pengolahan limbah. Limbah
PT. Sari Rajut Indah bermasalah dengan
lingkungan. Limbah atau air buangan
PT. Sari Rajut Indah ini telah meresahkan
warga sekitar, banyak sumur yang airnya
berubah warna menjadi hitam dan air
sumur menjadi bau tidak sedap. Banyak
warga yang mengeluh sakit gatal dan
kadang merasa mual setelah memakai air
Buangan limbah dari pt sari rajut indah
sumur warga desa tadi.
Setelah beberapa awak media dan
LSM melihat lokasi dan mendapati
benar adanya pembuangan limbah
secara sembarangan, kuat dugaan
perusahaan itu hanya mementingkan
keuntungan diri sendiri tanpa
memperhatikan kesehatan warga
sekitar karena telah membuang limbah
seenaknya saja atau sembarangan.
Warga desa sekitar pabrik, M.Syafii
menyatakan, pembuangan limbah
PT Sari Rajut Indah sudah sangat
keterlaluan karena membuang limbah
Pasuruan, Laras Post - Jalan desa
Kademungan Kecamatan Kejayan
Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa
Timur, sepanjang hampir 400 meter,
pada Minggu (08/02/2015) diperbaiki.
Perbaikan jalan desa yang
juga merupakan jalan alternative
Purwosari, Wonorejo dan Kejayan ini
dananya berasal dari partisipasi warga
desa setempat. Antusiasme warga
bersama aparat Koramil Kejayan
Nampak bahu membahu menguruk
jalanan yang rusak berlobang akibat
TRUK dan kendaraan besar- besar
dari perusahaan penambangan.
Perbaikan jalan tersebut
dilaksanakan karena desakan dari
warga masyarakat yang sering
mengeluhkan jalan desa Kademungan
yang rusak parah, beberapa warga
pernah terjatuh dan juga amat
FOTO:ist
warga bersama aparat Koramil Kejayan Nampak bahu membahu menguruk
jalanan yang rusak
terganggu dikarena lubang jalan sudah Minggu (8/02/2015) di lokasi kerja
bakti mengatakan, bahwa anggaran
ada di mana-mana.
K e p a l a D e s a K a d e m u n g a n perbaikan jalan diperoleh dari warga
Zainudin ditemui wartawan Laras Post dan beberapa perusahaan yang
diareal penampungan sebagaimana
pabrik lainnya. Anehnya pihak pabrik
tidak merasa bersalah sama sekali.
“Pernah perangkat setempat memberi
teguran ke pihak perusahaan, namun
tetap saja mereka buang limbah
seenaknya sendiri,” tutur Sayafii.
Kepala Desa Karang Ploso
Jemik Sadiman ketika dikonfirmasi
mengatakan, tidak ada dampak yang
dirasakan warganya. “Tidak benar itu
mas, tidak ada warga yang muntah2,
sampean salah informasi,” ujar Kades
pada Kamis (5/2/2015). (Karim)
berkenan memberikan partisipasinya.
Didampingi Danramil Kapten
Budi Hartono dan Babinsa desa
Kademungan Serda Suwandi,
Kades Zainudin menuturkan bahwa
perbaikan jalan tersebut adalah
sementara sambil menunggu bantuan
pemerintah yang mungkin akan
turun tahun 2015 ini.
Banyak warga mengeluh karena
rusaknya sudah parah. Perbaikan
ini, lanjut Kades, adalah menutupi
lubang jalan dengan menggunakan
tanah urug, kemudian diratakan
dengan bulldozer, beberapa
titik menggunakan cangkul dan
dipadatkan dengan mobil. “Karena
ini musim hujan, mungkin nanti
perlu dilakukan kerja bakti lagi bila
ada jalan yang tergerus air hujan,”
tambah Zaenudin lagi (N-Karim)
Kurangi Angka Kawin Siri Pemkot Gelar Nikah Masal
Pasuruan, Laras Post – Pemerintah
Kota Pasuruan menggelar nikah
masal, hal ini dimaksudkan untuk
menekan angka kawin siri di wilayah
itu yang terbilang cukup tinggi.
Prosesi nikah masal yang diikuti
oleh 38 pasangan itu, berlangsung,
pada Rabu (11/02/2015) di pelataran
Rusunawa (Rumah Susun Sewa)
Kelurahan Tambakan Kecamatan
Panggungrejo Kota Pasuruan.
Peserta pasangan nikah siri ratarata berusia 40. Pasangan tertua 72
tahun, dan paling muda berusia 21
tahun . Mereka berdatangan dari
Kecamatan Gadingrejo, Panggungrejo,
Bugul Kidul dan Purworejo.
Terdapat beberapa kejadian yang
mengundang gelak tawa pengunjung.
Seorang mempelai pria menyita
perhatian saat harus menggulang
kalimat ijab kabul beberapakali karena
dianggap tidak sah oleh penghulu.
Peseta nikah tadi harus mengulang
lagi dengan benar.
“Sah!!!” lalu tepuk tangan dan
suara sorak sorai menyusul saat bapak
peserta tadi mengucapkan kalimat
ijab kabul yang ketiga kalinya dengan
benar.
Dengan keringat yang menetes
dari dahi dan jidat bapak tadi pun
disambut dengan tepuk tangan
pengunjung yang nampak turut
merasakan kebahagiaan. Semuanya
pun tersenyum bahagia.
Khasan (65) warga Kelurahan
Karangketug Kecamatan Gadingrejo
merasa sangat gugup ketika
mengucapkan ijab kabul. Karena
selain belum pernah pengalaman
nikah sah, dia gugup karena disaksikan
banyak orang dan para pejabat Kota
Pasuruan.
Namun Khasan merasa senang
karena bisa memiliki akta nikah.
Khasan mengaku nikah siri (tidak
resmi) karena keterbatasan ekonomi.
“Jaman dulu yang penting sah menurut
agama, ya sudah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota
Hasani mengatakan, pemerintah kota
sudah tiga kali menyelenggarakan
nikah massal. Acara nikah masal
tersebut akan terus dilakukan untuk
mengurangi pasangan nikah siri
Saat prosesi pernikahan masal
di Kota Pasuruan. “Saat ini masih
terdapat sekitar 100 pasangan nikah
siri di Kota Pasuruan yang akan
diikut sertakan dalam nikah massal
selanjutnya,” ujar Walikota.
Ketua panitera penyelenggara
Nikah masal, Khoirul menambahkan
bahwa para peserta tidak dipungut
biaya. Selain dari golongan ekonomi
Foto:endang
rendah, mereka juga mendapat uang
saku Rp 50 ribu dan uang mahar (mas
kawin) Rp.100 ribu.
Mengutip keterangan dari
Walikota Hasani, Chairul juga
berharap agar sebagian besar anakanak yang dilahirkan oleh pasangan
suami istri di Kota Pasuruan sudah
memiliki akta kelahiran. (endang)
Kembangkan Wisata Jalan Tembus Gunung Kelud Dibangun
Daerah yang akan dikembangkan sebagai tempat wisata
Ketua :
Putrawan Jayaningrat, S.Pd
Sekretaris :
Hendra Efendi, S.Pd
Bendahara :
Drs. Bukhroni Hakim, M.Pd
di selokan. Akibatnya air sumur milik
warga berubah warna dan kalau
digunakan untuk mandi kulit jadi
gatal-gatal.
“Sedangkan kalau dibuat air
minum, airnya gak enak dan perut
terasa mual. Anda bisa lihat sendiri itu,
apa yang dibuang dari dalam pabrik
lewat selokan, limbah berwarna hitam
kebiruan,” ujar Sayafii kepada Laras Post
Kamis (5/2/2015)
Pembuangan limbah dalam jumlah
besar pabrik dialirkan begitu saja ke
sungai tanpa ditampung terlebih dahulu
Bakti Sosial Warga Desa Kademungan Dan TNI AD/Koramil 0819/4 Kejayan
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2015
“Pers Sehat Bangsa Hebat”
Kepri 2015
FOTO:war
Blitar, Laras Post - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Blitar
Propinsi Jawa Timur kembali
menganggarkan pembangunan
akses jalan tembus ke Gunung
K elud, seb esar Rp 1 mi ly ar
melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) 2015.
“Pembangunan jalan rintisan
tersebut berlokasi di Desa
Foto:as
Karangrejo, Kecamatan Garum,”
kata Kepala Dinas PU Bina Marga
dan Pengairan Kabupaten Blitar
Harpianto Nugroho, kepada
wartawan, Rabu (14/1/2015) di
kantornya.
Ditambahkan dia, sebelumnya
Pemkab Blitar telah menghabiskan
anggaran Rp5 milyar untuk
melakukan pembangunan, sesuai
draft perencanaan, jalan tembus
tersebut berentang jarak 6,5 km.
“Lebar jalan yang semula enam
meter akan diperluas menjadi
dua belas meter. Hal itu untuk
mengantisipasi terjadinya insiden
kecelakaan, mengingat medan
jalan tergolong curam,” jelasnya.
Menurut Harpianto, dari total
panjang jalan yang ada, baru 3,8
km yang terlapisi aspal. “Sisanya
masih makadam. Namun tahun
ini pengaspalan ditargetkan
tuntas,“ terangnya.
Selain untuk pengaspalan,
anggaran Rp1 milyar tersebut juga
akan digunakan untuk bangunan
fisik pelengkap jalan, termasuk
talud, dan gorong gorong.
Seperti diketahui, pemandangan
sepanjang jalan menuju gunung
api yang meletus 13 Februari 2014
lalu itu berupa hutan belantara.
Kendati demikian, ada beberapa
kilometer jalan yang masih
melintasi permukiman warga.
Informasi yang berhasil
dihimpun, selama ini jalan
tembus Kelud menjadi lokasi
favorit bagi para adventure alam.
Khususnya pengendara motor
trail yang hendak melancong
ke Gunung Kelud. Selain itu,
sepanjang jalan menuju Kelud
rencananya akan dibangun
pernak pernik wisata yang
berkaitan.
Anggota DPRD Kabupaten
Blitar Wasis Kuntoadmojo
menyatakan, pihaknjya
mendukung rencana eksekutif
menyempurnakan proyek
jalan tembus Gunung Kelud.
Sebab, secara yuridis Kelud
bukan lagi milik Kabupaten
Kediri. Dengan dicabutnya
SK Gubernur sebelumnya,
tentunya Pemkab Blitar lebih
leluasa dalam merealisasikan
pembangunan wisata seputar
Gunung Kelud. (top)
LarasT Regional
Utama
Laras
Pesisir Barat Segara Miliki RSUD
Pesisir Barat, Laras Post - Impian
masyarakat Pesisir Barat untuk
dapat menikmati pelayanan RS
akan segera terwujud. Pasalnya,
Pemkab setempat sudah menganggarkan rp: 8 miliar untuk
pembangunan RSUD Pesisir Barat.
“Sudah kita ajukan ke provinsi
dan pusat untuk segera dapat
memiliki RS,” sampai Hi. Isnawardi, ST, MT Kadis PU-Tamben melalui ponselnya, pada Selasa
(10/2/2015).
Selama ini lanjut Isnawardi,
masyarakat pesisir barat terkait
FOTO ;Dy keluhan kesehatan harus ke RS
M.Ma’ruf, SP Kabag Humas dan Protokol Sekretariat liwa lampung barat karna belum
Pesisir Barat.
ada nya RS di Pesisir barat.
“Kasihan saudara-saudara kita
yang sedang pesakitan, terlebih bagi mereka yang terkena penyakit berat
otomatis harus di rujuk ke lampung barat,” paparnya.
Sementara itu, M. Ma’ruf, SP Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Pesisir
Barat kepada Laras Post mengatakan bahwa dijadwalkan pada 2015 proses
pembangunan RSUD Pesisir Barat akan dilaksanakan.
“Dijadwalkan pada 2015 ini Proyek Pembangunan RSUD akan dilaksanakan dengan anggaran sebesar 8 (delapan) miliar yang bersumber dari
APBD Provinsi,” kata Ma’ruf, selasa (10/2).
Sementara untuk lokasi RS lanjut Ma’ruf kemungkinan besar akan ditempatkan di pekon way suluh kecamatan krui selatan, tambahnya. (Dy/Sir)
Sabtu, 16 maret 2013
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
Pungli Mewarnai Penyaluran Bantuan Bagi Poktan?
Program penyuluhan dan
bantuan yang diselenggarakan
oleh kantor Badan Penyuluhan
Perkebunan Pertanian dan
Kehutanan (BP3K) Kecamatan
Bengkunat Kabupaten
Pesisir Barat, Propinsi
Lampung, diduga menjadi
ajang pungutan liar (Pungli)
oknum pegawai Cabang
BP3K Kecamatan Bengkunat,
Kabupaten Pesisir Barat.
Lampung, Laras Post - Padahal
program penyuluhan dan bantuan
itu dibiayai oleh pemerintah
melalui BP3K, dengan membantu
kelompok tani yang belum memiliki
akomodasi pertanian seperti
traktor untuk membajak sawah.
Namun program BP3K
Kabupaten Pesisir Barat itu, ternyata
tidak sejalan dengan tindakan
oknum pegawai cabang BP3K
Kecamatan Bengkunat yang diduga
telah melakukan pungli dengan
mengenakan tarif Rp.10 juta untuk
satu unit traktor.
Seorang narasumber yang enggan
disebutkan namanya, belum lama
ini kepada Laras Post menyatakan,
bahwa perihal pungli tersebut benar
adanya dan tidak hanya itu saja, 8
dari kelompok tani yang ada 2 di
antaranya berbeda tarif yakni berkisar
Rp. 1,5 juta dan 5,5 juta.
Sumber menyebutkan, para
kelompok tani merasa aneh dan
ganjil karena terjadi perbedaan
tarif. “Kalau kami harus membayar
tentunya tarifnya harus sama, tapi
ini ada yang beda tariff. Kami
menduga ada permainan dalam
penyaluran bantuan dari BP3K itu,”
ujar sumber.
Tulungagung, Laras Post – Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto
Birowo MM boyongan atau pindah rumah, dari Rumah Dinas lama yang
terletak di Jalan I. Gusti NgurahRai Kelurahan Jepun ke Rumah Dinas
baru di Jalan Yos Sudarso, 12 A Kelurahan Tamanan Tulungagung. Acara
yang digelar pada Sabtu, (7 /2/2015) itu, ditandai dengan Semaan/
Khotmil Al’Quran, Adat Jawa/ujab dan Pembacaan Surat Yasin & Tahlil.
Boyongan diawali
Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo MM berangkat dari rumah Dinas yang
lama menuju ke Rumah Dinas yang baru, pada pukul 05.30 WIB. Sesampainya
di Rumah Dinas Baru dilanjutkan dengan acara Semaan Al’Quran yang
dipimpin oleh KH. Abdul Rofiq dari Mangunsari.
Di Rumah Dinas baru ini pada pukul 09.00 WIB berlangsung upacara adat
Jawa Boyongan dan selamatan dipandu oleh Romo Suryadi dari Sendang dan
oleh Drs. Ahmad Pitoyo Kepala Dinas Pariwisata serta do’a oleh KH.Dimyati,
Desa Panjer, Kecamatan Rejotangan.
Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM saat mengawali
acara Semaan Al’Quran dan acara pembacaan Surat Yasin &Tahlil antara
lain mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang
telah ikut membantu semua kelancaran acara pindah Rumah Dinas Wakil
Bupati Tulungagung. “Apabila ada yang kurang berkenan kami pribadi dan
sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Maryoto Birowo.
Sementara itu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE,MSi, mengucapkan
selamat menempati Rumah Dinas yang baru kepada Wakil Bupati Tulungagung
Drs. Maryoto Birowo MM. “Semoga Drs. Maryoto Birowo MM selalu diberi
sukses dalam karier dan keluarga selalu diberi sehat dan selamat,” harap
Bupati Syahri Mulyo.
Pembacaan Surat Yasin &Tahlil di Rumah Dinas Wakil Bupati ini dihadiri
seluruh jajaran Forpimda, bersama isteri, alim ulama, anggota DPRD
Tulungagung bersama isteri, Kepala SKPD Pemkab Tulungagung bersama
isteri dan warga sekitar, untuk Yasinan dipimpin KH. Zainudin, Tahlil oleh
KH. Abd. Rofiq dan doa oleh KH. Arsyad dari Pondok Pesantren Al Falah
Trenceng. (top/hm)
Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional antar Pelajar
FOTO ;top
Peroleh Atlit Berprestasi Melalui Olimpiade Siswa
Tulungagung, Laras Post - Guna memperoleh atlit-atlit muda yang memiliki
prestasi membanggakan, yang bisa mewakili Kabupaten Tulungagung baik di
tingkat regional maupun di tingkat nasional, perlu adanya upaya pembinaan
dan penjaringan secara dini, seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional antar
Pelajar Sekolah Dasar/ MI, yang saat ini sedang dilaksakan di Tulungagung.
Demikian antara lain dikatakan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,
SE. MSi, ketika membuka acara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional antar
Pelajar Sekolah Dasar/ MI Tingkat Kabupaten Tulungagung di Lapangan
Rejoagung, Tulungagung, Selasa, 10 Pebruari 2015.
Bupati berharap, dengan kegiatan Olimpiade ini dapat memacu semangat
bagi kita untuk lebih meningkatkan pembinaan olahraga anak-anak kita di
usia dini dan dapat membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat
jasmani dan rohani, berkarakter serta mandiri.
Sementara itu Suharno, selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa
kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional antar Pelajar Sekolah Dasar
Tingkat Kabupaten Tulungagung ini dimulai Selasa, 10 Pebruari sampai
dengan Sabtu, 14 Pebruari 2015, diikuti oleh 19 kontingen dari 19 Kecamatan.
Sedangkan penyelenggaraannya berlangsung dibeberapa tempat dan
untuk lomba renang dilaksanakan di kolam renang Vidia Tirta, Kelurahan
Kutoanyar.
Pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional antar Pelajar Sekolah
Dasar/ MI Tingkat Kabupaten Tulungagung, berlangsung meriah, ditandai
dengan pelepasan balon ke udara oleh Bupati Tulungagung. Berbagai kegiatan
digelar diantaranya Senam Irama Ceria diikuti sekitar 5.000 anak Paud dan
TK. Dilanjutkan dengan atraksi dari 19 kontingen yang masing-masing
kontingen mempertunjukkan kebolehannya dalam bermain kesenian khas
Kabupaten Tulungagung Reog Gendang. Pada akhir acara berlangsung atraksi
Polisi Tertib Lalulintas yang diperagakan oleh siswa-siswi dari SD Negeri 1
Kedungwaru. (top/hms)
Traktor bantuan pemerintah
FOTO ;Yuzaini.A
Hingga berita ini diturunkan
belum diperoleh konfirmasi baik
dari Kepala Kantor Cabang BP3K
Kecamatan Bengkunat, maupun
dari Kepala BP3K Kabupaten Pesisir
Barat. (Yuzaini.A)
Warga Resah Limbah Perusahaan Timbulkan Pencemaran
Wakil Bupati Tulungagung bersama Istri saat persiapan pindah rumah
Wakil Bupati Boyongan ke Rumah Dinas Baru
3
15
Mesin milik PT. Hulu Batu
FOTO ;Yuzaini.A
Lampung, Laras Post - Warga Pekon
Sukamarga Kecamatan Bengkunat
Belimbing Kabupaten Pesisir Barat
Propinsi Lampung, resah karena terjadi pencemaran lingkungan yang
diduga akibat ulah PT Hulu Batu.
Sejumlah warga menyebutkan,
limbah hasil produksi perusahaan
dan limbah minyak PT Hulu Batu
yang mengalir ke kebun-kebun
milik warga telah menimbulkan
pencemaran, sehingga dikhawatirkan produktifitas kebun akan
terganggu.
Warga juga menyebutkan, PT
Hulu Batu yang beroperasi ditengah pemukiman itu, diduga tidak
memiliki ijin lingkungan sejak
pertama kali berdiri. Warga men-
jadi semakin kesal, karena PT Hulu
Batu hingga kini tidak merealisasikan janjinya untuk memberikan
konfensasi lingkungan.
Selain itu disebutkan, Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang belum
lama ini terjadi, tidak diberikan
pesangon kepada para karyawan
yang terkena PHK. “PHK dilakukan dengan alasan perusahaan
akan berhenti produksi, namun kenyataannya hingga kini perusahaan
terus beroperasi,” ujar salah seorang
warga kepada Laras Post.
Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi baik dari
Manajer PT Hulu Batu Muhammad
Asparid H S maupun dari pihak
manejemen lainnya. (Yuzaini.A)
Pelayanan Khusus Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
Tulungagung, Laras Post –
Gangguan perkembangan dan
pertumbuhan pada anak akan
mempengaruhi kondisi suatu
generasi pada masa depan. Namun
karena keterbatasan masyarakat,
selaku orang tua, gangguan pada
proses tumbuh kembang anak
kurang mendapat perhatian.
Menyadari begitu pentingnya
masa pertumbuhan anak, Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, melalui
Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung
telah menyediakan Poliklinik
Khusus menangani anak yang
mengalami gangguan pertumbuhan
dan perkembangan.
Poliklinik Tumbuh Kembang
RSUD dr. Iskak dilengkapi dengan
berbagai fasilitas dan didukung oleh
tenaga profesional, yakni 3 orang
dokter spesialis anak, psikolog dan
tenaga ahli fisio terapi ocupasi, serta
dibantu oleh para perawat ahli yang
telah terlatih.
Masyarakat Tulungagung juga
tidak perlu khawatir memanfaatkan
layanan Poliklinik Tumbuh
Kembang, maupun fasilitas layanan
lainnya yang ada di RSUD dr Iskak,
karena dapat menggunakan BPJS,
Jamkesda atau layanan asuransi
lainnya.
Masyarakat Tulungagung tidak
perlu khwatir akan pelayanan yang
ada di RSUD dr Iskak tulungagung
karena fasilitas tersebut dapat di
manfaatkan sebaik-baiknya dengan
cara umum (bayar sendiri) atau BPJS
dan layanan asuransi lain.
Poliklinik Tumbuh Kembang RSUD dr. Iskak
Bagi masyarakat yang belum
mempunyai kartu BPJS, Jamkesta
maupun asuransi lain tidak perlu
khwatir karena pelayanan yang
di berikan tidak mahal dan sangat
terjangkau, hal ini sesuai dengan
FOTO ;TOP
visi dan misi pemerintah Kabupaten
Tulungagung yakni pelayanan
bermutu, murah, berkualitas
dan terjangkau oleh masyarakat
golongan bawah/miskin di
tulungagung dan sekitarnya. (top)
Berobat Tidak Sembuh-Sembuh Sepasang Pasutri Digorok
Banyuwangi, Laras Post - Entah
syeitan mana yang merasuki Mat Holil
( 36 tahun) ini yang begitu teganya
mengorok sepasang pasangan
suami-istri (pasutri) Buamin
(65 tahun) serta istri tercintanya
Nasiroh alias B. Buamin (60) tahun.
Padahal hanya gara-gara hal
sepele yakni tersinggung dengan
perkataan penyakitnya tidak bisa
disembuhkan, langsung nekat
membunuh keduanya dengan cara
keji yakni mengorok leher korban
hingga hampir putus. Diduga
pelaku mengalami penyakit ayan
(epilepsy).
Bagaimana peristiwa tragis
tersebut terjadi, berikut informasi
yang dihimpun Koran ini di TKP di
dusun kaligondo desa Telungrejo
kecamatan Glenmore Kabupaten
Banyuwangi Jatim, Jumat sekitar
jam 15 WIB warga dikejutkan
dengan suara jeritan orang kesakitan
Korban pembunuhan
FOTO ;Yudi
yang disertai minta tolong, karena
kejadiannya di siang bolong warga
langsung mencari sumber suara
tersebut, tak berkunjung lama warga
menemukan sumber suara itu.
Namun begitu terkejut saat
melihat pemandangan yang
begitu menyeramkan di depan
pintu seorang kakek tua bersimbah
darah dengan kondisi leher hampir
putus.
Merasa penasaran warga
memasuki rumah korban mencari
istri korban Buamin, ternyata Nasiroh
merintih kesakitan kondisinya
sama juga digorok. Tanpa pikir
panjang warga segera membawanya
kerumah sakit terdekat.
Seorang warga tetangga
korban yang namanya enggan
dipublikasikan mengatakan, saat itu
ada suara jeritan orang minta tolong,
dari suara jeritannya sepertinya
orang kesakitan, tanpa berpikir
panjang langsung ia bersama warga
lainnya mendatangi suara itu.
“Ternyata Buamin sudah tergeletak
bersimbah darah,”ujarnya.
Hasil sementara dari olah
TKP Polsek Glenmore belum
bisa memberikan keterangan
terkait kronologis pembunuhan
tersebut, sedangkan istri korban
Nasiroh belum bias dimintai
keterangan, saat ini kondisinya
masih krikitis dalam perawatan
tim medis rumah sakit Bhakti
Husada Krikilan. (Yudi/Ms/Rif)
PGRI Miliki Tiga Kekuatan
Bali - Laras Post - Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) sangat
menginginkan para guru dapat
bersatu dan tidak terpecah belah
dalam berbagai kelompok, baik
dalam bentuk organisasasi, asosiasi,
ikatan, maupun forum. Oleh
karena itu, PGRI sepakat bersamasama mengatasi persoalan dalam
setiap masalah dunia pendidikan,
dengan sistem multi dimensi
FOTO ;AS
permasalahanya yang belum lagi
persoalan guru yang harus tuntas.
“Tidak ada kemenangan tanpa
kekuatan dan tidak ada kekuatan
tanpa persatuan,” ujar Dr, Drs. I
Gede Wenten Aryasuda, M.Pd, usai
acara pembukaan Konferensi PGRI
Masa Bhakti 2015-2020 di Hotel
Harris Denpasar waktu lalu.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan,
jika PGRI memiliki usulan, karena
PGRI salah satu organisasi yang
bukan pemegang kebijakan,
sehingga sebagi propesi guru,
PGRI hanya punya batas wilayah
pada pengusulan. Karenanya,
PGRI memiliki tiga kekuatan yang
pertama banking power, kotrol
power dan petrisor power.
“Guru memiliki peran strategis
dalam pembangunan bangsa, dan
PGRI memiliki tiga kekuatan itu.
Untuk kemajuan bangsa yang
diperlukan pendidikan bermutu
serta membutuhkan guru
profesional,” ucapnya.
Wenten juga menjelaskan,
Sesuai UU no 14 tahun 2005 yang
mengamanatkan, 10 tahun setelah
berlakunya UU 2005 semua guru
sudah S1 dan memiliki sertifikat
provinsi. Karena ciri pendidikan
berkualitas didalam mewujudkannya
diperlukan organisasi profesi guru
yang kuat yang dibekali sertifikasi
lengkap, tetapi kenyataanya masih
banyak para guru yang belum
memiliki kelengkapan tersebut.
“PGRI akan perjuangkan hal itu.
Kita menyadari untuk membangun
pendidikan yang bermutu dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa
serta memperjuangkan kepentingan
guru dan tenaga kependidikan
diperlukan kekuatan dan
kebersamaan”.jelas Wenten.
Dalam acara pembukaan
Konferensi PGRI Masa Bhakti 20152020 tersebut, hadir pula Ketua
Pengurus Besar PGRI Pusat Unifah
Rosyidi, Wali Kota Denpasar
Gede Bagus Rai Dharmawijaya
Mantra, Inspektur Provinsi Bali,
Ketua PGRI Bali, Perwakilan dari
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Provinsi Bali, Kepala Dinas
Pendidkan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar, serta tamu undangan
lainnya.(AS)
2
LarasT Ragam
Utama
16
Edisi 35 / TH II / 16 Februari - 1 maret 2015
TNI Miliki Kepentingan Tinggi Terhadap Swasembada Pangan
KSAU Dukung Nawa CIta dan Poros Maritim
Jakarta, Laras Post - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal
Madya TNI Agus Supriatna, mengingatkan agar TNI AU mendukung
Nawa Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Saat memimpin Rapat Pimpinan TNI AU dan Sarasehan 2015 dii Mabes AU,
Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/2), KSAU menegaskan TNI AU dalam
hidup berbangsa dan bernegara tidak hanya kita berfikir ke dalam, tetapi
juga harus bisa merefleksikan apa yang ada dalam program pemerintah.
“Ada nawa cita, ada 7 kebijakan Panglima TNI dan bagaimana
implementasinya harus dilaksanakan oleh TNI AU,” ujar Agus. Di
dalam nawa cita itu disebutkan soal poros maritim. Disini TNI AU
harus mengambil peranan penting.
TNI AU sebagai pembina kekuatan secara signifikan menentukan
perannya sebagai sub sistem dalam pertahanan poros maritim.
“TNI AU harus menghadirkan superioritas udara ke tengah
samudera. Coverage security bagi naval forces. Artinya, sistem
pertahanan maritim bukan hanya butuh TNI AL yang kuat, namun
TNI AU yang lebih kapabel,” kata KSAU. (Maslim)
Panglima TNI Lakukan
Mutasi Jabatan 60 Perwira Tinggi
Jakarta, Laras Post – TNI terus melakukan upaya
peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi
jabatan personel di tingkat Strata Perwira Tinggi TNI.
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert
mengatakan, mutasi dan promosi dilakukan dalam rangka pembinaan
organisasi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas prajurit yang sangat
dinamis dan semakin berat ke depan.
“Sehingga kinerja TNI ke depan lebih optimal,” kata Bernardus,
melalui rilis yang diterima Laras Post, Jakarta, Kamis (12/2/2015) di
Jakarta.
Ia menjelaskan, mutasi dan rotasi berdasarkan Keputusan Panglima
TNI Nomor: Kep/101/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, tentang
pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan
TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 60 Perwira Tinggi (Pati) TNI.
60 Pati TNI yang ditetapkan mutasi adalah terdiri dari 19 Pati TNI
Angkatan Darat, 27 Pati TNI Angkatan Laut, dan 14 Pati TNI Angkatan
Udara. (Her/sg) berita selanjutnya klik http://www.laraspostonline.com
TNI memiliki kepentingan
yang sangat tinggi terhadap
swasembada pangan, hal ini
disampaikan Panglima TNI
Jenderal TNI Dr. Moeldoko
pada saat menjadi salah satu
panelis dalam Jakarta Food
Security Summit-3, yang
bertema, Kepastian Tata
Ruang dan Ketersediaan
lahan untuk Ketahanan
Pangan.
Jakarta, Laras Post - Panglima TNI
mengatakan bahwa, TNI memiliki
doktrin sistem pertahanan rakyat
semesta. “Saat negara ini diserang
oleh negara lain maka seluruh sumber
daya yang dimiliki kita mobilisasi
untuk kepentingan perang dan sistem
pertahanan yang disusun dengan sistem
kompartemenisasi. Artinya apabila
ada salah satu pulau diserang oleh
lawan maka Pangdam setempat harus
mempertahankan dirinya secara mandiri
dan seluruh logistik juga harus dapat
didukung secara mandiri,” ujarnya.
Lebih lanjut Panglima TNI
mengungkapkan, saat ini banyak orang di
daerah perkotaan yang menuntut adanya
swasembada pangan, tetapi apabila
dibandingkan dengan masyarakat
di pedesaan penduduknya tenangtenang saja tidak meributkan mengenai
swasembada pangan. “Hal tersebut
dikarenakan di desa bibit, pupuk, air dan
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko pada saat menjadi salah satu panelis dalam Jakarta Food Security Summit-3.
lahan sulit. Itu persoalan yang dihadapi
masyarakat di daerah. Kita sekarang
berbicara swasembada pangan tetapi
disisi lain kita juga menikmati import
secara tenang-tenang saja,” terangnya.
Pada saat kunjungan kerja ke
daerah-daerah, menurut Panglima TNI,
dirinya sering melihat kondisi petani
di pedesaan saat ini seperti museum,
dimana cangkul yang dimiliki sudah
tua dan orang mengerjakannya juga
sudah tua. Di sawah tidak terlihat
adanya anak muda yang bekerja sebagai
petani. Melihat kondisi di persawahan
seperti itu yang membuat anak-anak
muda tidak mau menjadi petani, apabila
sepanjang stigma petani masih tetap
seperti itu.
“Untuk itu, saya mengumpulkan
Ketua IKKT/Persit Paspampres, Hetty Andika Prakasa ketika meninjau lokasi banjir
dengan menggunakan perahu karet.
J a k a r t a , L a r a s P o s t - K e t u a tokoh yang lain turut andil pada
Ikatan Kesejahteraan Keluarga acara Baksos tersebut.
TNI (IKKT)/Persit Paspampres,
Pada kunjungan kali ini
Hetty Andika Prakasa bersama r o m b o n g a n K e t u a ( I K K T )
Ny. Tedjo (istri Menko Polhukam, Paspampres melihat langsung
Tedjo Edhi Purdijatno) mengadakan kondisi korban banjir. Kedatangan
kunjungan dan Bhakti Sosial (Baksos) Ibu Persit tersebut tentunya sangat
terhadap korban banjir, pada Sabtu diapresiasi oleh masyarakat korban
(14/2/2015) di Kelurahan Periuk banjir.
Damai Kecamatan Periuk, Kota
Kunjungan Ketua IKKT/Persit
Tangerang, Provinsi Banten
Paspampres tersebut disambut
Hadir juga pada acara tersebut, gembira para warga yang terkena
Danrem 052 / WKR, Kolonel Kav. musibah banjir, karena dengan
Muhammad Zamroni, Dandim 0506 kedatangan Hetty Andika Prakasa
/ Tgr, Letkol Inf. Irhamni Zainal, menjadi pelipur lara atas cobaan
Kasrem 052 / WKR, Letkol Inf. Bram yang dihadapi.
Abilowo, Camat Periuk Syamsul dan
Ketua IKKT Paspampres/Persit
Kelurahan Bambu Apus Gelar PSN Secara Rutin
Lurah Bambu Apus, Dodo Efendi MAp (kedua dari kiri) bersama Bimaspol Bambu
Apus, Ketua RW 05, Komarudin dan staf Kecamatan Cipayung.
Jakarta, Laras Post – Dalam rangka
mengantisipasi berjangkitnya
penyakit Demam Berdarah
pada musim penghujan, jajaran
Kelurahan Bambu Apus Kecamatan
Cipayung Jakarta Timur,
melaksanakan Pemberantasan
Sarang Nyamuk (PSN).
Lurah Bambuapus, Dodo Efendi
M.Ap mengatakan, jajaran secara
rutin melaksanakan kegiatan PSN,
sebulan sekali secara bergiliran di
wilayah RW yang ada di Bambuapus.
“Untuk kegiatan PSN kali ini
diselenggarakan di RW 05, dan untuk
PSN bulan depan dilaksanakan di
RW 01,” ujarnya kepada Laras Post
saat menghadiri kegiatan PSN, pada
Jumat (13/2/2015) di RW 05 Bambu
Apus .
Menurutnya, kegiatan PSN
sangat penting untuk dilakukan,
terlebih pada musim hujan, karena
got got yang tersumbat dapat menjadi
tempat berkembangbiak nyamuk
demam berdarah. “Selain untuk
memberantas sarang nyamuk,
kegiatan ini juga dimaksudkan untuk
menjaga kebersihan lingkungan secara
umum,” terangnya.
Lebih lanjut Dodo mengatakan,
melalui kegiatan PSN, juga diharapkan
dapat meminimalisir resiko banjir
dengan membersihkan got dan saluran
yang tersumbat sehingga arus air
menjadi lancar.
Menyinggung soal banjir yang
yang terjadi di Jalan Raya Mabes
Hankam, Lurah yang dikenal
dekat dengan masyarakatnya ini
menjelaskan, pihaknya sudah
berkoordinasi dengan Sudin PU Tata
Sehingga para anggota dapat memenuhi
kehidupan sehari-hari dan swasembada
pangan sendiri. “Remunerasi yang
diterima prajurit TNI sedikit, maka
perlu memaksimalkan lahan yang ada
di satuan tersebut, sehingga tidak perlu
membeli kebutuhan untuk masak seharihari, “kata Jenderal TNI Moeldoko.
Seminar Jakarta Food Security
Summit-3 tersebut dipandu oleh Rudyan
Kopot dari Kadin Bagian Kehutanan dan
menghadirkan beberapa panelis lainnya,
antara lain; Basoeki Karyaatmadja Staf
Ahli Menteri Kehutanan, Adang SAF
Ahmad Sekretaris Dewan Sumber
Daya Air, Sofyan Wanandi Ketua
TIM Ahli Wapres dan Agus Purnomo
Staf Ahli Presiden Bidang Perubahan
Iklim. (ram)
Ketua IKKT Paspampres Gelar Baksos Korban Banjir
Panglima TNI Olahraga
Bersama 1.500 Prajurit TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bersama Kasad Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., Kasau Marsekal TNI Agus
Supriatna mengikuti olahraga bersama 1.500 prajurit TNI (AD, AL dan AU) dalam
rangka mempererat hubungan antara Korps TNI, bertempat di Lapangan Mako
Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (6/2/2015). (sg/yan/dok Puspen)
anak-anak muda dari berbagai daerah,
saya kumpulkan mahasiswa di beberapa
kampus kemudian saya datangkan juga
para praktisi yang sukses dan berhasil
menanam padi 12 ton perhektar dan
jagung 14 ton perhektar. Saya jembatani
petani yang sudah tidak memiliki lahan
dan modal untuk bertani sehingga
dapat berkomunikasi dengan para
mahasiswa yang penuh idealism,” tutur
Panglima TNI.
Dalam setiap kesempatan
kunjungan di berbagai daerah,
Panglima TNI selalu memberikan
pengarahan kepada anggota TNI untuk
lebih mengoptimalkan lahan yang
dimiliki TNI baik di Batalyon-Batalyon
maupun satuan lain agar ditanami
sayuran atau dibuat kolam ikan.
Air adm Jakarta Timur. “Saya juga
meminta kepada pengembang
agar Kali Jati dikembalikan keasal
semula, seperti yang diharapkan
warga,” tuturnya.
Lurah Bambu Apus juga
mengungkapkan, dengan adanya
PSN ini, pihaknya juga dapat
memanfaatkan untuk menampung
masukkan dari tokoh masyarakat,
guna mensukseskan seluruh
program pemerintah.
Pada kesempatan yang
sama Ketua RW 05 Komarudin
mengungkapkan, kegiatan PSN
ini, tidak hanya dilakukan secara
rutin untuk tingkat kelurahan,
namun juga dilaksanakan secara
rutin pada tingkat RW setiap dua
minggu sekali.
Ia berharap, dengan
dilaksanakannya PSN, maka
lingkungan RW 05 khususnya dan
Kelurahan pada umumnya menjadi
bersih dan warganya terbebas
dari terjangikt penyakit, terutama
yang disebarkan nyamuk demam
berdarah.
Kegiatan ini juga diikuti oleh
para Ketua RW se Kelurahan
Bambuapus, Binmaspol, Babinsa
Kelurahan Bambuapus, Kaum
Ibu Petugas Jumantik dan tokoh
masyarakat setempat. (damid)
Salah satu pengurus RW 05, Samin ketika membuka acara PSN Staf Kelurahan Bambu Apus, Amran dan tokoh
tingkat Kelurahan Bambu Apus bertempat di RW 05.
masyarakat.
Foto: Damit
Galeri Foto
didampingi langsung oleh Danden
Bekang Paspampers Letkol CBA,
Benny M Tambubolon. Rombongan
Ketua IKKT/Persit Paspampres
melihat langsung kondisi banjir
dengan menggunakan kendaraan
ampibi dari Dislitbang AD.
Kedatangan rombongan IKKT
Paspampres tersebut tentunya
sangat diapresiasi oleh masyarakat
dan korban banjir.
Hetty Andika Prakasa ketika
diwawancara sejumlah insan
pers disela-sela kunjungannya
mengungkapkan bahwa, kunjungan
dan bhakti sosial ini dimaksudkan
untuk membantu meringankan
korban banjir dan sekaligus
menunjukkan keprihatinan atas
banjir yang melanda sebagian
wilayah ibu kota.
“Bantuan yang diberikan ini
bertujuan untuk mewujudkan
keprihatinan untuk memberi
semangat terhadap masyarakat
korban banjir, agar tetap kuat dan
bersabar menerima cobaan ini. Yang
terpenting adalah bagaimana untuk
memenuhi kebutuhan ibu dan
anak-anak korban banjir yang lebih
diutamakan,” terang Hetty.
Adapun bantuan yang diberikan
kepada korban banjir diantaranya
berupa, beras, susu, biskuit, mie
instant dan makanan siap saji serta
perlengkapan lain yang dibutuhkan
masyarakat korban banjir.
Diakhir kunjungannya Hetty
Andika Prakasa berharap agar
banjir yang melanda beberapa
wilayah di Jakarta segera surut,
sehingga masyarakat dapat kembali
ke rumah masing-masing dan dapat
beraktivitas seperti biasa.
Menanggapi hal ini, Ketua DPW
National Corruption Watch (NCW)
DKI Jakarta, C Herry SL menyatakan,
pihaknya sangat mengapresiasi
kegiatan yang diprakarasi Ketua
IKKT Paspampres melakukan bhakti
sosial untuk meringankan korban
banjir. “Saya kira kegiatan ini perlu
mendapat apresiasi, karena selain
dapat meringankan beban korban
banjir juga menunjukkan kepedulian
IKKT serta menggambarkan
menyatunya keluarga TNI dengan
rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan seperti
ini patut ditiru oleh pihak lain,
terlebih banjir yang melanda
sebagian ibu kota dan sekitar pada
musim penghujan tahun ini, relatif
tinggi dan meluas sehingga korban
banjir pun menjadi lebih banyak.
“Perkumpulan atau organisasi
lainnya hendaknya dapat melakukan
hal yang sama, sehingga penderitaan
korban banjir menjadi teringankan,”
pungkasnya. (Her/ram/ sg)
Ketua IKKT/Persit Paspampres Hetty Andika Prakasa
Melakukan Kunjungan dan Bhakti sosial Korban Banjir
di Kel. Periuk Kota Tangrang - banten
Hetty Andika Prakasa ketika meninjau lokasi banjir di
Kelurahan Periuk bersama Danden Bekang Paspampres.
Ketua IKKT/Persit Paspampres dan Ibu Tedjo foto bersama Ibu Persit
Danrem dan Kodim Tangerang di Posko Bencana Banjir.
Ketua IKKT/Persit Paspampres memberikan susu kepada
anak-anak korban banjir.
Bantuan Mie Intan untuk korban banjir.
Ketua IKKT/Persit Paspampres didampingi Ny. Tedjo saat menaiki
kendaraan ampibi.
Kendaraan Ampibi milik Dislitbang AD diturunkan untuk meninjau
lokasi banjir.
Foto-foto : DOK intel